Mengatasi permasalahan minimnya tenaga lini lapangan, para guru di Jawa Timur dilibatkan untuk mempromosikan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).

Program yang akan menjadikan sekolah sebagai "home base" program KKB di lini lapangan terutama di desa-desa ini akan menjadi wadah kerjasama Petugas Lapangan KB (PLKB) dengan para guru.

Inovasi strategis dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) bekerjasama dengan Perwakilan Badan KKB Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur ini disampaikan saat beraudiens dengan Kepala Badan KKB Nasional (BKKBN) Fasli Jalal yang juga dihadiri Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan Ikatan Ikatan Peminat Demografi Indonesia (Ipadi) Provinsi Jawa Timur, di Jakarta, kemarin.

Mereka juga mengusulkan untuk memasukkan pendidikan KKB dalam kurikulum sekolah.

Rektor Unesa Prof Muchlas Samani mengungkapkan, pemberdayaan guru sebagai tenaga profesional merupakan langkah strategis untuk mengatasi minimnya PLKB sebagai sebagai ujung tombak suksesnya pelaksanaan program di lapangan.

PLKB di Jawa Timur saat ini diperkirakan hanya berjumlah 4.073, di mana satu orang melayani satu kecamatan. Padahal berdasarkan kebutuhan seharusnya satu PLKB menjangkau satu hingga dua desa.

Oleh karena itu, dengan jumlah guru Jawa Timur yang mencapai sekitar 423.037 orang diharapkan dapat memperkuat kekurangan PLKB.

Selain jumlah besar, guru juga memiliki peran formal, nonformal maupun informal, sehingga potensial sebagai fasilitator maupun motivator.

“Unesa ingin berkontribusi dalam meningkatkan kepedulian para guru dan institusi sekolah terhadap persoalan kependudukan. Kami siap menjadi mitra dalam menyiapkan materi dan pendampingan di sekolah-sekolah,” kata Muchlas

Fasli Jalal menyambut baik dan mendukung gagasan tersebut, serta berencana akan menerapkannya secara nasional. Melalui guru, menurutnya, pemahaman dan kesadaran tentang KKB mulai ditanamkan sejak usia dini. Dari anak didik kemudian melanjutkannya kepada orang tua.

“Kalau pola pikir tentang KKB sudah terbentuk sejak dini maka kita tidak perlu lagi melatih banyak tenaga PLKB. Kalau 1000 orang saja tiap tahun bayangkan berapa banyak lulusan Unesa pada waktunya akan canggih dalam membangun isu KKB,” kata Fasli.

Fasli meminta agar gagasan ini bisa dirumuskan secara matang dan harus bersinergi dengan program BKKBN yang sudah di sekolah agar tidak bertabrakan atau berlebihan.

Ia juga meminta Unesa agar memberdayakan para ahli di jurusan seperti Pendidikan Anak Usia Dini, psikologi, dan antropologi untuk membantu konsep keluarga, mulai dari persiapan calon pengantin, pengasuhan anak, hingga menyiapkan remaja yang berkualitas.

Untuk diketahui, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada 10 tahun terakhir menunjukkan sejumlah indikator program KKB, khususnya di Jawa Timur kurang mengembirakan. Di antaranya, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun 2000 sebesar 0,69 dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 0,76.

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) juga menunjukkan peningkatan dari 1,71 pada tahun 2000 menjadi 2,01 pada tahun 2010. Sedangkan TFR tahun 2012 sebesar 2,3 menunjukkan peningkatan dari 2,1 pada tahun 2007 (SDKI 2012).

Angka-angka ini dipengaruhi beberapa faktor utama, seperti perubahan lingkungan strategis, otonomi daerah, adanya penurunan tenaga lini lapangan dan kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap Program KKB.