Calon Presiden Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, mengatakan saat ini banyak lembaga survei yang tak objektif dan digunakan sebagai alat politik.

Menurut Prabowo, menjelang pemilihan umum semakin banyak lembaga survei yang dinilai tak independen. Namun, masyarakat saat ini dinilai sudah cukup cerdas. "Buktinya kalau ada survei yang tak masuk akal, semua protes," kata Prabowo dalam acara "Deklarasi Komitmen Prabowo dan Gerindra untuk Pembangunan Infrastruktur Desa", Sabtu, 26 Oktober 2013 di kantor Dewan Pengurus Pusat Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan

Menurut Prabowo, lembaga survei memang harus diawasi dan diaudit. Namun saat ini, kata dia, pengawasan tidak langsung sudah dilakukan oleh masyarakat, melainkan secara alamiah. Lembaga survei yang tak kredibel pun akan ketahuan.

Beberapa lembaga survei kerap menempatkan Gubernur DKI Joko Widodo di urutan pertama. Nama Prabowo hanya menjadi urutan kedua atau bahkan masih kalah dengan tokoh lain seperti Megawati. Bahkan, dalam rilis Lembaga Pemilih Indonesia, nama Prabowo tak masuk lima besar. Lembaga survei yang dipimpin Boni Hargens itu menempatkan Megawati pada urutan pertama. Yang lebih mengejutkan, survei itu menempatkan Hary Tanoe di posisi kedua mengalahkan Joko Widodo di posisi ketiga.

Prabowo sendiri enggan menanggapi secara rinci tentang rilis yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei. "Seperti yang saya katakan, masyarakat yang menilai. Kalau ada ramalan yang salah, siapa yang mau percaya."

PBB: Lembaga Survei Jangan Sihir Data Pesanan

Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban mengatakan, lembaga survei haruslah memenuhi obyektivitas dan independensi. Menurut dia, jika lembaga survei hanya dijadikan sebagai pesanan suatu kelompok tertentu, hal ini sudah melanggar ketentuan yang berlaku.

"Lembaga survei prinsipnya, kan, ilmiah, dan harus jelas juga sasarannya," kata Kaban di Cikini, Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2013. "Jangan sampai malah menjadi lembaga survei pesanan."

Kaban mengatakan, lembaga survei yang dipenuhi orang-orang dengan intelektualitas tinggi ini jangan sampai memanipulasi data yang ada, sehingga tujuannya hanya untuk menggiring opini publik terhadap suatu kelompok tertentu.

"Mereka lembaga survei harus obyekti. Jangan menyihir data, nantinya malah menjadi lembaga sihir Indonesia," ujar Kaban. "Nanti, kan, orang jadi terkesima dan berpikir apa iya hasil dari lembaga survei ini sesuai. Nanti yang ada masyarakat jadi marah kalau ternyata itu tidak sesuai dengan fakta dan data."

Kaban mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya lembaga survei, untuk bekerja sesuai dengan metodologi dan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. "Lembaga survei jangan melacurkan diri dan menghilangkan independensi dan obyektivitas."

Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Aryo PS Djojohadikusumo mengklaim tidak pernah menggunakan lembaga survei untuk meningkatkan elektabilitas kader dan juga partainya. "Kalau kami hanya menggunakan hasil survei untuk kepentingan internal saja," kata Aryo.

Menurut Aryo, lembaga survei pesanan itu sudah sangat menyalahi aturan dan etika yang berlaku. Dia juga sangat menyangkan beberapa kelompok yang menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. "Ya, memang, untuk melakukan survei itu butuh dana, tapi, kan, dananya itu, ya, bukan berarti disalahgunakan demi kepentingan suatu pihak," kata Aryo.

sumber: TEMPO