1. Islandia
Di Islandia, kedudukan perempuan sangat dihormati dan setara dengan laki-laki. Karena itu, hal-hal yang mengeksploitasi perempuan untuk kepuasan laki-laki benar-benar dilarang di negara itu. Misalnya, kelab malam penari telanjang dilarang beroperasi.

Islandia juga pernah merancang undang-undang yang melarang pornografi di internet yang menjadikan perempuan sebagai obyeknya. Di Islandia, hampir separuh dari anggota parlemen adalah perempuan.

2. Finlandia
Finlandia memiliki undang-undang yang khusus menjaga penerapan persamaan hak peremuan. Dengan undang-undang ini, tidak ada alasan lagi untuk mengesampingkan peran perempuan. Hampir semua sektor pekerjaan yang umum dilakukan laki-laki sekarang sudah ditempati perempuan, termasuk di bidang teknologi informasi.

Bahkan, bisa dibilang perempuan mendapat t empat selayaknya sesuai kodratnya sebagai perempuan. Misalnya, jika di Indonesia cuti melahirkan paling lama hanya tiga bulan, maka di Finlandia perempuan yang melahirkan boleh cuti sampai sembilan bulan. Itu berarti perempuan tidak hanya diberi hak melahirkan, tetapi juga menyusui dan merawat anaknya.

3. Norwegia
Norwegia memiliki undang-undang “gender equality” atau persamaan gender dalam aturan perundang-undangan. Negara ini mirip dengan Islandia, di mana hak-hak perempuan benar-benar dijamin dan dilindungi.

Di Norwegia perempuan sudah mendapat banyak peran dalam politik, kendati masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan Islandia. Jumlah perempuan anggota parlemen di Norwegia mencapai 40%.

4. Swedia
Untuk memastikan perempuan mendapat perlindungan, pendidikan, dan hak politiknya, pemerintah Swedia secara khusus membentuk satu kementerian, yakni Ministry of Integration and Gender Equality dan Secretariat of Gender Research.

Swedia sering dijadikan percontohan untum masalah persamaan gender. Perempuan juga mendapatkan hak sesuai kodratnya. Cuti untuk perempuan melahirkan misalnya, mencapai 69 minggu.

5. Filipina
Menurut World Economic Forum, Filipina adalah satu-satunya negara di Asia yang berhasil menghapus kesenjangan gender di bidang pendidikan dan kesehatan. Negara ini dianggap sukses memberdayakan perempuan yang meliputi anggota parlemen, pejabat dan manajer senior, tingkat literasi, pendaftaran di sekolah menengah, dan jumlah tahun dengan kepala negara perempuan.

Filipina pernah mempunyai dua perempuan presiden, yakni Corazon Aquino dan Gloria Macapagal-Arroyo.

6. Irlandia
Irlandia adalah salah satu negara anggota The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) sejak 1985. Pada 1998, Irlandia menerbitkan undang-undang Employment Equality Act, yakni undang-undang untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal lapangan kerja, kondisi kerja, upah, promosi, pelatihan, dan pengalaman kerja.

Pada tahun 2000, terbit undang-undang Equal Status Act, yakni undang-undang untuk melindungi perempuan dari diskriminasi di wilayah bukan tempat kerja. Undang-undang ini mempertegas aturan yang sudah dikeluarkan pada 1998.

7. Selandia Baru
Selandia Baru bisa disebut negara perempuan. Sebab, semua sektor penting di negeri itu dipimpin perempuan. Pernah pada tahn 2000, mulai dari perdana menteri, ketua parlemen, menteri dipegang oleh perempuan semua. Selandia baru juga termasuk pioner negara yang mengizinkan perempuan ikut serta dalam pemilu.

8. Denmark
Di manapun, takhta kerajaan selalu jatuh kepada anak laki-laki. Bila anak tertua adalah perempuan dan anak kedua adalah laki-laki, maka takhta akan jatuh kepada anak laki-laki. Di Denmark tidak demikian, takhta kerajaan jatuh kepada anak tertua. Jadi jika anak tertua adalah perempuan, maka dialah yang kemudian memipin kerajaan.

9. Swiss
Sejak 1990, Swiss telah menerapkan adanya aturan persamaan gaji bagi pegawai perempuan dan laki-laki. Di Eropa, saat ini masih banyak negara yang menerapkan perbedaan gaji laki-laki dan perempuan. Namun Swiss telah mewajibkan perusahaan negara untuk menerapkan gaji yang sama.

Undang-undang mengenai hal ini menyebutkan, negara berhak untuk memeriksa perusahaan dan sanksi juga mungkin dijatuhkan, jika peraturan tidak dipatuhi. Walau pun undang-undang ini hanya berlaku bagi perusahaan milik negara, efek positifnya tercermin pada persamaan gaji di seluruh Swiss, termasuk di perusahaan-perusahaan swasta.

10. Nikaragua
Nikaragua termasuk negara yang dengan pesat melakukan perubahan dalam hal persamaan gender. Kini perempuan di negeri itu sudah bisa menikmati kesempatan yang sama dengan laki-laki. DI parlemen misalnya, jumlah perempuan yang menjadi anggota cukup banyak dan mendapat nilai 6 dari World Economic Forum (poin tertinggi 7).

Dalam hal kesempatan di sektor ekonomi, Nikaragua juga cukup bagus. Sebanyak 32% perusahaan di negara itu dipimpin oleh perempuan. Sebanayk 62% perusahaan di sana juga dimiliki oleh perempuan.