SENIN, 21 OKTOBER 2013
TEMPO.CO, Dili - Pemerintah Timor Leste menuding pemerintah Indonesia tidak mensosialisasikan kesepakatan zona bebas di perbatasan Indonesia-Timor Leste kepada warganya. Akibatnya, terjadi bentrokan antarwarga negara di wilayah perbatasan, Selasa dan Rabu pekan lalu.
“Ini hanya sebuah bentrokan kecil antarwarga di perbatasan karena warga Indonesia di perbatasan belum ada informasi soal keputusan kedua negara ini,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Timor Leste Constancio Pinto, Jumat pekan lalu.
Aksi saling lempar batu terjadi antara warga Timor Nelu Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, Distrik Timor, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan warga Leolbatan, Desa Costa-Oekusi, Timor Leste. Bentrokan itu dipicu oleh pembangunan jalan raya oleh pemerintah Timor Leste di zona bebas. “Sudah ada keputusan bahwa garis batas adalah milik Timor Leste, sesuai kesepakatan kedua negara,” Pinto menambahkan.
Ia menegaskan, jalan yang dipersoalkan ini dibangun di wilayah Timor Leste. Hal tersebut diperkuat dengan tanda batas berupa sebuah kuburan, sungai, dan pasir. Jadi, kata Pinto, klaim warga Indonesia bahwa wilayah perbatasan itu milik mereka tidak benar.
“Sekarang, saya menunggu informasi detail dari polisi perbatasan Timor Leste dan Sekretariat Negara Urusan Keamanan Timor Leste,” ujar Pinto.
Pinto meminta warga Indonesia agar menghargai garis perbatasan yang telah diputuskan kedua negara. Ia menilai, konflik ini berskala kecil dan dapat diselesaikan dengan baik. Menurut dia, garis perbatasan yang hingga sekarang belum diselesaikan adalah Naktuka dan Noel Besi.
Namun Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Nusa Tenggara Timur Eduard Gana justru menilai pemerintah Timor Leste melanggar kesepakatan. “Kami menyepakati zona bebas. Artinya, di kedua belah pihak tidak boleh beraktivitas di lokasi itu,” kata dia, Kamis pekan lalu, di Kupang.
Sumber
