Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Erik Satrya Wardhana, prihatin atas terjadinya kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat di tiga Bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Erik juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri BUMN, Bank Indonesia (BI) serta menteri terkait untuk mengusut kasus yang memalukan tersebut.

‘’Terungkapnya kasus tersebut sangat memalukan bangsa Indonesia sekaligus merugikan citra perbankan Indonesia. Pengungkapan kasus tersebut perlu dilakukan, agar tidak hanya menjadi rumor yang merugikan institusi perbankan Indonesia di mata dunia,’’ ungkap Erik, Kamis (24/10/2013).

Anggota Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini juga menuturkan KPK dapat ikut masuk mengusut dugaan penyuapan pejabat di tiga bank milik BUMN tersebut, agar dapat diketahui kemungkinan terjadinya kerugian negara dalam kasus tersebut.

‘’KPK juga harus memberi perhatian pada kasus ini. Sebab jika ada penyuapan, biasanya ada permainan yang tidak fair, sehingga boleh jadi ada kerugian negara di dalamnya,"’ ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Diebold Inc melalui anak usahanya diduga melakukan penyuapan terhadap pejabat bank milik pemerintah di beberapa negara untuk pengadaan mesin ATM.

Putusan Securities and Exchange Commission (SEC) AS menyatakan, Diebold melanggar Undang-Undang Anti Korupsi di luar negeri yang menyuap bank milik Pemerintah China dan Indonesia dengan wisata perjalanan guna memenangkan bisnis.

Dalam keterangan resmi Departemen Kehakiman AS, seperti dilansir kantor berita Reuters (22/10), SEC menyatakan Diebold telah setuju untuk membayar lebih dari 48 juta dolar AS untuk menyelesaikan tuduhan SEC dan menyelesaikan masalah kriminal paralel.

Lembaga anti korupsi dan monopoli AS tersebut memaparkan, bahwa anak usaha Diebold di China dan Indonesia menghabiskan sekitar 1,8 juta dolar AS untuk perjalanan, hiburan, dan hadiah lainnya yang tidak pantas untuk pejabat senior dari bank. Hal ini disinyalir dapat mempengaruhi keputusan pembelian.

Sekitar 1,6 juta dolar AS atau Rp 17,45 miliar dikeluarkan untuk menyuap pejabat bank milik pemerintah di sana guna melancarkan proyek di China.

Sedangkan untuk menyuap pejabat bank BUMN di Indonesia, perusahaan tersebut mengeluarkan dana sebesar 147 ribu dolar AS atau setara Rp 1,6 miliar.

Suap pada pejabat bank milik pemerintah di China dan Indonesia diberikan dalam bentuk perjalanan gratis ke tujuan wisata populer di AS dan Eropa.

Pengeluaran Diebold tersebut dicatat dalam pembukuan dan catatan perusahaan sebagai biaya pelatihan yang sah.

Menurut tuntutan SEC yang diajukan di Pengadilan Federal di Washington DC, pelanggaran yang dilakukan Diebold terjadi pada periode 2005-2010.

Tujuan wisata perjalanan yang diberikan kepada pejabat bank tersebut antara lain Grand Canyon, Napa Valley, Disneyland, Universal Studios, Las Vegas, New York City, Chicago, Washington DC, dan Hawaii.

Selain itu, para pejabat bank tersebut juga diberikan liburan ke Eropa.



Di Indonesia sendiri, terdapat setidaknya dua bank pelat merah yang menggunakan mesin ATM besutan Diebold. Pertama adalah PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.



Makin parah aja kasus korupsi di Indonesia

“In one email exchange in 2009, a Diebold Indonesia employee sought approval from his supervisor to pay for a leisure trip to Europe for officials of Bank X. The supervisor approved the payment and responded: ‘Make this trip successful for upcoming bid too!’” the document says.



kapan makmurnya negara kita kalau korupsi masih dimana2