Hampir setahun publik menanti selesainya amandemen Undang Undang Minyak dan Gas Bumi No 22 tahun 2001. Amandemen UU tersebut sangat mendesak untuk dilakukan setelah pembubaran Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 November 2012. Mengapa demikian? Pasalnya, keberadaan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saat ini hanya bersifat sementara (ad-hoc) dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sedangkan investor menanti kepastian hukum terkait dengan rencana investasinya di Indonesia.

http://naruby2013.blogspot.com/2013/...-uu-migas.html