[Cuma Demokrat yg Bela] DPT & e-KTP Bermasalah, Mendagri dan Ketua KPU Diminta Mundur

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
[Cuma Demokrat yg Bela] DPT & e-KTP Bermasalah, Mendagri dan Ketua KPU Diminta Mundur

ozombie

24-10-2013 11:55

[Cuma Demokrat yg Bela] DPT & e-KTP Bermasalah, Mendagri dan Ketua KPU Diminta Mundur

Isu DPT dan E-KTP, Ketua FAIT Minta Menteri Gamawan dan Ketua KPU Mundur
redaksi October 24, 2013 0

JAKARTA |LeuserAntara.com| Dalam dua pekan ke depan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menuntasakan persoalan dafter pemilih tetap yang amburadul.

Menurut Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus, di antara akar persoalan DPT ini adalah Kemendagri. Hal ini sebagaimana diakui oleh KPU beberapa waktu lalu bahwa dasar penetapan DPT Pemilu 2014 bersumber dari Kemendagri dan berbasis e-KTP.

“Kisruh DPT Pemilu 2014 ini harus dipertanggungjawabkan oleh Kemendagri dan KPU, dan jangan saling lempar tanggung jawab,” kata Hotland dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 24/10).

“Mendagri Gamawan Fauzi dan Ketua KPU Husni Kamil Manik harus mundur,” sambung Hotland.

Di sisi lain, Hotland juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki dugaan penyelewengan proyek e-KTP

KPK mengamini tengah mengumpulkan data soal kasus e-KTP. Data yang diberikan Elza Syarief selaku pengacara Nazaruddin menjadi informasi tambahan.

“Sebelumnya memang kita sudah dapat laporan dengan adanya laporan yang disampaikan Elza, itu akan kita telaah semua sebagai bahan melengkapi laporan-laporan sebelumnya,” terang Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Informasi yang diberikan Elza akan ditelusuri. Termasuk soal nama-nama eksekutif dan legislatif yang disebut-sebut terkait e-KTP akan dipanggil.

“Jadi siapapun di dalam hasil pendalaman penelusuran kita dapatkan nama-nama yang perlu dimintai keterangan, maka akan segera kita panggil untuk diminta klarifikasinya,” jelasnya.

Namun Samad memastikan pihaknya tak bisa menjamin kapan kasus proyek yang beranggaran triliunan rupiah itu bisa tuntas disidik.

“Agak sulit memprediksi kasus berapa lama. Tapi yang jelas jangan khwatir, yang jelas semua info laporan akan kita telaah lebih jauh,” tutupnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi harus bekerja keras membenahi sistem aplikasi e-KTP yang tidak beres.

Bahkan muncul indikasi, sistem itu sengaja dibuat untuk menciptakan kecurangan pada database.

“Kisruhnya pelaksanaan E-KTP menunjukkan kuatnya indikasi kecurangan dalam proyek E-KTP. Ditemukannya 65 juta E-KTP bodong oleh KPU dan kasus E-KTP ganda yang dimiliki seorang penduduk menandakan sistem aplikasi perekaman E-KTP tidak beres,” kata Ketua Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus dalam rilis yang diterima SP di Jakarta, Selasa (1/10).

Menurut Hotland, bila dalam pembuatan E-KTP saja seseorang dapat memiliki lebih dari satu E-KTP, itu artinya sistem aplikasi pembuatan E-KTP tidak beres, dan tidak dapat diharapkan.

“Kuat dugaan, database kependudukan dan aplikasi pembuatan E-KTP yang canggih sebagaimana dijanjikan Kemendagri hanya isapan jempol belaka,” kata dosen IT di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.

Ia mengaku tidak bisa memahami, apabila suatu sistem pembuatan E-KTP yang canggih menghasilkan output yang buruk dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin, seseorang bisa memiliki E-KTP ganda.

“Bukankah perekaman E-KTP telah menerapkan sistem biometric, dimana sidik jari dan iris mata adalah identitas unik. Jadi, apabila data yang sama direkam berulang-ulang, seharusnya sistem akan memberitahukannya, sehingga E-KTP ganda dapat mengantisipasi,” tandas Hotland Sitorus.

Dijelaskan, kasus kebobrokan pembuatan E-KTP terjadi di berbagai daerah. FAIT juga menemukan berbagai permasalahan E-KTP.

Terdapat 1.500 E-KTP bermasalah di Medan dengan permasalahan yang sangat mendasar. “Bagaimana mungkin E-KTP diterbitkan dengan sidik jari yang tak jelas,” kata Sekjen FAIT, Janner Simarmata.

Menurut Janner, pihaknya heran dan tidak bisa memahami ada E-KTP dicetak tanpa data sidik jari. Karena apabila salah satu bagian data tidak terisi, seharusnya sistem memberikan peringatan kesalahan tersebut.

“Jelas ini menandakan bahwa database E-KTP tidak terintegrasi dan sistem yang digunakan dalam pembuatan E-KTP gagal total,” lanjut Janner Simarmata.

Untuk mengungkap penyebab kisruhnya pembuatan E-KTP, FAIT berinisiatif turut berpartisipasi untuk membenahi kisruh E-KTP.

FAIT akan melayangkan surat resmi kepada Mendagri agar mengizinkan FAIT memvalidasi database dan sistem pendukung E-KTP yang digunakan, tegas Janner Simarmata.

“Kami akan mengirimkan surat resmi kepada Mendagri selambat-lambatnya hari Jumat, 4 Oktober 2013. FAIT akan membantu Kemendagri untuk mengatasi kisruhnya pembuatan E-KTP ini,” kata Janner.

http://leuserantara.com/2013/10/24/i...ua-kpu-mundur/

Parpol2 yg mem-bully Mendgri: emoticon-Big Grin

Nasdem:

Spoiler for "Nasdem":

Pemilu 2014
DPT Bermasalah, NasDem Minta Mendagri Mundur
Rabu, 23 Oktober 2013 18:41 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekteraris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella, meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mundur dari jabatannya.

Hal tersebut disampaikan Rio menyusul amburadulnya perekaman e-KTP (KTP elektronik) sehingga KPU kesulitan menetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kami meminta Gamawan Fauzi menggundurkan diri. Karena penggarapan e-KTP yang amburadul, membuat kita berkelahi di sini," ujar Rio, dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Pemilu 2014 di KPU, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Menurut Rio, Kemendagri harusnya menyisir dulu data DPT yang sebelumnya mereka serahkan 193 juta. "Sekarang jadi 186 (juta). Mungkin itu penyisirannya juga tidak maksimal. Karena itu, kami meminta penetapan DPT ini diundur," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sementara ini membacakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 adalah 186.842.553 pemilih.

DPT tersebut terdiri dari pemilih laki-laki 93.544.429 pemilih dan pemilih perempuan 93.298.124 pemilih, dan 496 Kabupaten/kota, 6.649 kecamatan minus kec Nduga (Papua Barat), 80.801 desa atau kelurahan, minus Nduga dan TPS 545.362 TPS.

http://www.tribunnews.com/nasional/2...endagri-mundur

PKS:

Spoiler for "PKS":

Penundaan Penetapan DPT, Bukti Program e-KTP Gagal
Indra Akuntono
Kamis, 24 Oktober 2013 | 12:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Al Habsy menilai penundaan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) merupakan bukti gagalnya program KTP elektronik (E-KTP). Ia yakin, penetapan DPT tak akan tertunda bila program tersebut terlaksana dengan baik.

"Bila data E-KTP tidak bisa menjawab persoalan ini (DPT), maka sebenarnya proyek triliunan rupiah tersebut telah gagal," kata Aboebakar, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini menuturkan, seharusnya Kementerian Dalam Negeri dapat membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencari data DPT yang valid. Bila sinkronisasi dua lembaga itu berjalan baik, tentunya dengan memanfaatkan data dari E-KTP, maka penundaan penetapan DPT tak perlu terjadi.

Meski demikian, Aboebakar menilai penundaan penetapan DPT oleh KPU sudah sangat tepat. Ia khawatir kisruh tentang DPT kembali terulang di 2014 ketika penetapan itu terlalu dipaksakan.

"Penundaan adalah langkah yang tepat. Saran saya, waktu yang ada benar-benar dimanfaatkan oleh KPU untuk membenahi DPT. KPU tidak boleh main-main dengan DPT, karena ini berkaitan erat dengan kualitas hasil Pemilu 2014," tandasnya.

Untuk diketahui, KPU memutuskan menunda tahapan penetapan DPT secara nasional selama dua pekan. Penundaan itu diputuskan dalam rapat pleno terbuka KPU, Rabu (23/10/2013) di Gedung KPU, Jakarta.

Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan, pihaknya akan melakukan pencermatan kembali atas data yang telah dipegang saat ini. Dia menyampaikan, sebagian besar data pemilih sebagaimana yang telah ditetapkan KPU di tingkat daerah dalam DPT tingkat kabupaten/kota sudah akurat. Namun, lanjutnya, ada pula beberapa data yang tidak akurat.

Oleh karena itu, KPU harus memperbaiki data yang dinilai kurang akurat. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk menunda tahapan penetapan DPT nasional Pemilu 2014. Bawaslu meminta KPU memperbaiki beberapa data yang dinilai masih bermasalah.

Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, penundaan dilakukan paling lama selama dua pekan. Ketetapan waktu penetapan DPT nasional itu mempertimbangkan tahapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Pada penyisiran atas DPT yang akan ditetapkan KPU, kata Muhammad, Bawaslu menemukan masih ada beberapa data ganda. Menurutnya, data ganda adalah masalah data yang sangat berbahaya.

http://nasional.kompas.com/read/2013...am.e-KTP.Gagal

PDIP:

Spoiler for "PDIP":

Kamis, 24 Oktober 2013 | 12:16
PDIP: Masalah DPT karena e-KTP Tak Beres

Jakarta - PDI Perjuangan menilai kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum bisa difinalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat masalah program E-KTP yang dipegang Kemdagri.

Menurut Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, DPT menjadi terlambat karena data awal program E-KTP itu tidak pernah selesai. "Kalau soal nomor induk kependudukan selesai sejak awal, saya kira tidak ada data yang dobel. Kesalahan utama terletak pada data awal Mendagri yang NIK-nya tidak selesai," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (24/10).

Karena itu, PDI Perjuangan tak segan-segan menyatakan bahwa Pemilu 2014 terancam, dan Pemerintah harus bertanggung jawab.

"Karena apapun Pemerintah berperan dalam pemilu yang demokratis. Makanya Mendagri tidak boleh lepas tangan," tegas dia.

Pada kesempatan itu, dia menyatakan apresiasinya atas langkah KPU yang menunda penetapan DPT. Tjahjo sendiri sudah sejal awal meminta KPU menunda pengumuman DPT, dan memastikan validitas data DPT.

http://www.beritasatu.com/politik/14...tak-beres.html

Pembelaan Demokrat (Bemo Karat)ke Mendagri. emoticon-Big Grin

Spoiler for "Pembelaan Demokrat":

Mendagri terlambat kejar e-KTP untuk perbaiki DPT
Rakhmatulloh
Kamis, 24 Oktober 2013 − 10:44 WIB

Sindonews.com - Peran Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) untuk perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dinilai sudah terlambat.

Menurut Wakil Sekretris Jenderal (Wasekjen) DPP partai Demokrat Andi Nurpati, niat mempercepat e-KTP tak cukup membantu KPU untuk mempermudah melakukan perbaikan DPT.

"Kalau ingin mengejar e-KTP ini udah enggak mungkin untuk waktu dua minggu," kata Andi kepada Sindonews, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Namun demikian, upaya Kemendagri untuk membantu perbaikan DPT bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan KPU tingkat daerah dengan melakukan pencatatan daftar pemilih yang masih belum masuk dalam daftar pemilih.

"Kecuali Kemendagri mau duduk bersama dengan KPU daerah untuk mengejar itu," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan perwakilan partai politik meminta KPU untuk menunda waktu pengumuman dan penetapan DPT. KPU diberikan waktu sampai dua minggu kedepan untuk kembali melakukan perbaikan dan akurasi data DPT sebelum kembali diputuskan menjadi DPT.

http://nasional.sindonews.com/read/2...k-perbaiki-dpt

Demokrat nilai DPT ada peningkatan
Rakhmatulloh
Kamis, 24 Oktober 2013 − 11:18 WIB

Sindonews.com - Meski semua Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat untuk menunda waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi daftar pemilih tersebut dikatakan telah memiliki peningkatan dibanding DPT sebelumnya.

Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Demokrat Andi Nurpati. DPT sebanyak 168 juta dinilai lebih tinggi dari tahun lalu. Namun, ia berharap terus ada peningkatan hingga diatas angka tersebut.

"DPT sekarang sudah lebih baik. 168 juta ada wilayah tertentu yang belum lengkap," kata Andi, kepada Sindonews, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Andi menuturkan, masih banyak yang harus diperbaiki KPU selama dua minggu kedepan untuk melakukan perbaikan DPT antara lain, soal tanggal lahir pemilih, status nikah termasuk soal sinkronisasi data Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) yang berbeda dengan data di lapangan.

"400 lebih datanya yang berbeda. Itu masih DPSHP (Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) atau sudah DPT seperti rekomendasi Bawaslu," ujarnya.

Andi menambahkan, waktu dua minggu yang diberikan KPU untuk memperbaiki DPT dinilai memang waktu yang sedikit. Tetapi, menurutnya waktu tersebut bisa dimaksimalkan untuk peningkatan jumlah DPT hingga ketingkat kelurahan atau desa.

"Memang waktu dua minggu itu kan singkat, tapi masih bisa KPU menambah DPT lagi," tambahnya.

Sebelumnya, KPU menetapkan jumlah DPT sebesar 168 juta suara. Jumlah tersebut masih minus Kabupaten Nduga, Papua, yang belum menyetorkan hasil rekapitulasi kepada KPU karena faktor konflik.

http://nasional.sindonews.com/read/2...da-peningkatan

Akhir2 ini antek bemo karatbanyak yg blunder. Masa 65 juta e-KTP bodong dianggap angin lalu. emoticon-Big Grin

1.5K

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan