Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan membebaskan Jakarta dari korupsi dengan memberlakukan sistem anggaran secara eletronik atau e-budgeting. Untuk mewujudkan Jakarta 'zero' korupsi, Pemprov DKI akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indonesian Corruption Watch (ICW), serta Kejaksaan.

"BPK, BPKP, KPK, PPATK, Jaksa sudah komitmen bikin Jakarta 'zero' korupsi. Sehingga Jakarta selalu jadi barometer dan semua harapkan itu, termasuk ICW dan semua," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/10).

Mantan anggota Komisi II DPR RI ini mengaku keterlibatan lembaga-lembaga tersebut sebagai pengawas anggaran Pemprov DKI. Ahok ingin menargetkan pemerintahan Jakarta akan bebas dari tindakan korupsi.

"Targetnya itu, 'zero' korupsi. Sejak kami (Jokowi dan Ahok) naik, mereka harapkan itu. Ada harapan Jakarta jadi model tidak ada korupsi. Menaruh harapan pada kami karena menangnya enggak pakai duit di Pilkada, enggak pakai modal," ucapnya sembari tertawa.

Seperti diketahui, sudah sembilan PNS yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dalam setahun masa kepemimpinan Jokowi dan Ahok.


SUMBER