woww banget ini gann
makin banyak aja yaaa..
gak ada lagi yang bisa dipercaya kalu gini gann
pemerintah tertinggi sampe terendah aja begini
memang udah jadi manusia-manusia yang gak berakhlak.


sumber

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membantah jika terbongkarnya kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI dalam rangka memberantas pejabat rezim Fauzi Bowo.

"Itu wilayahnya hukum. Sudah dari 2011, 2010, ketemunya tahun ini. Langsung copot, langsung ganti. Tapi kalau sudah ada indikasi ke sana, langsung diganti, mesti ada prosedur, di pemerintahan masih ada prosedur," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/10/2013)

Senada dengan Jokowi, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun menyatakan hal yang sama. "Enggak, kita enggak ada pikiran begitu. Kita serahin ke pihak yang bertanggung jawab," ujar Ahok.

Setidaknya, ada sembilan pejabat Pemprov DKI yang diduga menyelewengkan anggaran dalam berbagai proyek pengadaan barang dan juga administrasi. Mulai dari lurah hingga mantan kepala dinas, melakukan korupsi yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.

Sebagai langkah penanggulangan merembetnya kasus korupsi di jajarannya, Pemprov DKI telah melakukan berbagai seperti keterbukaan anggaran, dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengawas keuangan seperti PPATK, BPK, KPK, dan BPKP.

Selain itu, pemprov DKI juga berencana menggunakan sistem anggaran online atau e-budgeting. Melalui upaya-upaya tersebut, mantan Bupati Belitung Timur itu berharap dapat meminimalisir keinginan pejabat DKI maupun konsultan untuk menyelewengkan anggaran.

Terkait para pejabat yang telah dinyatakan sebagai tersangka oleh Kejaksaan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga mengatakan semua kasus yang dilaporkan terjadi tahun sebelumnya. "Memang benar baru setelah ada lelang jabatan banyak laporan yang masuk ke pihak berwajib, tidak masalah," kata Made.

Mereka, sambung Made, masih mendapatkan haknya untuk menerima gaji pokok. Namun, gaji yang diterima tidak utuh lagi, 75 persen gaji pokok. Mereka juga tidak menerima tunjangan kepegawaian daerah yang selama ini menambah penghasilannya.

"Statusnya masih PNS, mereka tetap menerima gaji pojok sampai ada keputusan hukum tetap," tandasnya.


kalau bisa dibereskanlah sampe ke akar-akarnya.
Lakukan kebijakan yang terbaik yang perlu dilakukan untuk hal ini.

Jangan sampai ditiru hal-hal seperti ini gannn.

Gabung, like facebook kita dan follow twitter kita ya gan...
tengkiyu udah mau liat-liat dan komen..


fanpage Orasi



facebook Orasi



twitter orasi




Bukan sekedar forum biasa, tunggu aksi kita di dunia offline.. Kita senang sekali jika agan-agan bisa berbagi pendapat, pandangan disini terutama untuk membangun Indonesia kita tercinta