Jakarta - Sejak menjabat sebagai Gubernur, Joko Widodo (Jokowi) ingin mereformasi birokrasi PNS DKI. Namun budaya malas bekerja PNS DKI masih menjadi ganjalan Jokowi mereformasi itu.

"Budaya ini (malas bekerja) bukan satu-dua tahun. Puluhan tahun untuk mengubah budaya malas bekerja. Tiba-tiba mereka bekerja harus cepat," ujar pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, ketika berbincang dengan detikcom, Sabtu (19/10/2013).

Menurut Nirwono, sidak Jokowi harusnya membuat PNS mengubah cara kerjanya. Hingga kini, kerja PNS dinilai masih biasa-biasa saja.

Berikut wawancara dengan Nirwono Joga:

Bagaimana tanggapan atas marahnya Jokowi saat sidak ke Wali Kota Jakarta Timur?

Kita lihat secara keseluruhan kinerja SKPD dari kepala dinas, walikota, camat, lurah belum menunjukkan kinerja baik. Ini tidak tertutup di wilayah di selatan, barat, pusat. Timur saja yang apes.

Saya melihat semangat untuk bekerja lebih giat. Gerak cepat gubernur wagub belum mampu ditransformasi jajaran di tingkat bawah. Tidak heran Lurah Ceger ditangkap.

Setahun ini belum berhasil mentransformasi kepada birokrasi di bawah, penyerapan rendah, pekerjaan yang harus diteruskan di bawah belum berjalan. Contoh, Jokowi penertiban PKL di Tanah Abang, seharusnya diikuti Wali Kota di wilayah lain.

Kita lihat masih banyak di lokasi belum nyambung kemauan Jokowi dan bawahan. Itu sepele, begitu juga saat disidak pelayanan masyarakat, bagaimana pelayanan harusnya di tempat tidak ada. Itu jamak di seluruh dinas atau walikota. Saya melihat ini memprihatinkan.

Kalau tidak berhasil taruhlah Jokowi pindah naik, budaya ini akan terus.

Selain menata kinerja birokrasi, apa hal lain yang harus diperbaiki Jokowi?

Selain PKL, kampung kumuh, harusnya gubernur menata pasar, kemacetan, harus diikuti oleh sudin di bawahnya. Begitu juga pelayanan masyarakat secara umum. Reformasi masih jadi kendala di pemda DKI.

Sementara gubernur wagub sibuk, bawahan santai. Jumat kemarin pelajaran berharga buat wilayah lain. Bahkan Kepulauan Seribu saya menilai seandainya Jokowi sidak di tempat lain akan menemukan hal yang sama.

Bagaimana dengan ancaman tindakan tegas dengan mencopot Kepala Sudin UMKM Jakarta Timur?

Jelas, tindakan tegas untuk Sudin Jaktim harus jadi efek jera bagi wilayah lain. Senin (21/10/2013) harus ada pergeseran. Ini menyebar wilayah lain harus perbaikan, kalau disidak di wilayah lain akan sama.

Budaya ini bukan satu dua tahun. Puluhan tahun untuk mengubah budaya malas bekerja, melayani masyarakat sudah rutin, tiba-tiba mereka bekerja harus cepat. Mereka melihat sidak ini belum tentu dilakukan setiap saat.

Mereka berhitung ini hanya wilayah, tidak melihat saya harus berubah, gubernur berubah. Belum ada timbul kesadaran, masih kerja biasa saja.

Saat ini belum ada tindakan tegas, ini perlunya untuk syok terapi. Bahwa ini akan menimpa siapapun yang tidak bekerja baik sesuai dengan kerja Jokowi.

PR-nya wagub harus kerja lebih, tidak hanya Jokowi, wagub juga bisa sidak. Ini tidak akan berhasil kalau walikota tidak melakukan reformasi. Gubernur waktunya terbatas, tidak mungkin sidak terus, akan lebih tegas lagi kalau gubernur dan wagub berani menggeser walikota yang tidak bekerja baik. Setahun ini sudah cukup tidak bisa ikuti irama gubernur-wagub.

Lantas apa yang perlu dilakukan untuk mengubah kultur birokrat Pemprov DKI?

Yang perlu dilakukan yakni rekayasa sosial. Maksudnya ada dua. Pertama mengubah mindset PNS ini bahwa dia pelayan masyarakat. Ini tentu dengan contoh Pak Jokowi-Ahok.

Kedua, perlu kontrol masyarakat, pengaduan jika tidak melayani masyarakat, apalagi ada kontak pengaduan 24 jam jika mereka menemukan jika PNS tadi tidak melayani dengan baik. Kalau berharap mereka berubah tidak bisa menunggu.

Masyarakat paling berperan, dia bisa mengadu kepada lurah, camat atau walikota. Tapi langsung kotak pengaduan 24 jam. Tim nanti akan melakukan cek lapangan. Ini membuat bawahan bekerja hati-hati, mau tidak mau memaksa mengubah budaya. Misalnya media sosial, SMS, whatsapp, twitter, facebook.

Harus ada tim pengaduan masyarakat. Tentu tidak semua dilaporkan ke gubernur-wagub. Disaring mana yang perlu dicek atau urgen untuk ambil keputusan untuk beliau.

Masyarakat secara umum lebih percaya gubernur dan wagub dari pejabat di bawahnya. Orang-orang ini sudah lama mereka mencap PNS tak beres. Aparat Pemda harus membuktikan bahwa mereka sudah berubah.

[URL="http://news.detik..com/read/2013/10/19/164711/2390064/158/1/nirwono-joga-budaya-malas-bekerja-pns-dki-jadi-ganjalan-jokowi"][CENTER]SUMBER[/CENTER][/URL]