JAKARTA - Wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Anti-Korupsi terus menuai kritik. Pembentukan Densus Anti-Korupsi ini dinilai mubazir dan diyakini tidak akan membuahkan hasil maksimal dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Yang unit spesial tipikor biar tetap saja diurus KPK. Polisi fokus di keamanan saja," tegas Anggota Komisi Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari dalam perbincangan dengan Okezone, di Jakarta, Senin (21/10/2013) malam.

Menurut Eva, Selama ini Polri belum menunjukkan komitmennya secara sungguh-sungguh dalam memerangi korupsi. Terutama kasus-kasus yang ada di internal Polri sendiri seperti rekening gendut para perwira tinggi (pati) yang hingga kini tidak jelas juntrungannya.

"Toh selama ini Polri belum menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi terutama untuk kasus-kasus internal Polri. Mereka belum punya legitimasi kuat untuk tipikor. Tupoksi utama di bidang keamanan beresi dulu, baru tugas-tugas pengembangan-lah," tukas politisi PDI Perjuangan ini.

Seperti diberitakan, dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komjen Pol Sutarman sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Gedung DPR Kamis 17 Oktober pekan lalu, muncul masukan untuk mendirikan Detasemen Khusus (Densus) Anti-Korupsi.

Dorongan untuk membuat Densus Anti-Korupsi tersebut dimunculkan anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani. Menurutnya, perlu ada satuan khusus untuk memberantas korupsi, baik dari eksternal maupun internal Polri. Mantan Kapolda Metro itu pun menyambut baik usulan tersebut.


sumber