Liputan6.com, Jakarta : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku ingin membangun pembangkit listrik di wilayah Sumatera Utara demi mengimbangi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Saya akan minta nanti gabungan BUMN bangun pembangkit listrik di Sumatra Utara," kata Dahlan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2013).

Rencana yang muncul spontan saat berbincang dengan wartawan ini rencananya akan melibatkan beberapa perusahaan BUMN raksasa mulai dari Wijaya Karya hingga ke Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Nanti ya misalnya PLN, Waskita, PP, Wijaya Karya, Adhi, itu kan mereka juga perlu proyek-proyek, sehingga menurut saya ini baik," tegasnya.

Idenya ini mengaca dari kesuksesan perusahaan-perusahaan BUMN yang sukses membangun tol atas laut di Bali yang bahkan memecahkan rekor pembangunan tol tercepat dengan hanya memakan waktu 14 bulan.

Untuk itu dirinya meminta agar seluruh stakeholder yang terkait untuk tetap mendukung rencana pembangunan pembangkit tersebut layaknya pembangunan tol bali.

"Tapi catatan perijinan kemetrian daerah dan DPR harus menyetujui itu dengan mudah seperti Pemda Bali dan lainnya saat pembangunan Tol Bali lho ya," ujar mantan Dirut PLN itu.

Demi mengkoordinasi hal itu, Dahlan berencana akan mulai memanggil perusahaan BUMN raksasa tersebut mulai minggu depan.

"Minggu-minggu depan saya akan kumpulkan BUMN-BUMN yang kuat, saya minta PLN untuk menerima ide ini supaya jangan terus kita pusing tentang urusan listrik," tutup Dahlan. (Yas/Nur)

Ane bold tuh catatan yang dibuat pak DI. Orang dulu di sumut PLN mau bangun pembangkit aja ga dapet ijin dari gubernurnya
Giliran sekarang krisis baru panik

Buat yang nanya tentang inalum ni perkembangannya:
masih dalam proses gan, sabar


Dahlan Iskan Minta Pemda Tak Ribut Dulu soal Jatah Saham Inalum

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan seluruh saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) pada 1 November 2013 harus sudah menjadi milik Indonesia. Karenanya, Dahlan meminta agar pemerintah daerah bersabar.

"Inalum yang penting pas tanggal 1 November nanti jadi milik Indonesia 100 persen," ujar Dahlan usai rapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).

Mengenai besarnya saham bagian pemda dari pengambilalihan Inalum, mantan Dirut PLN itu belum bisa memastikannya. Dahlan menegaskan, hal yang terpenting adalah proses pengambilalihan saham Inalum berjalan lancar.

"Ada suara daerah minta bagian, itu sangat terbuka untuk dibicarakan, jadi jangan satu-dua hari ini karena nanti akan heboh. Biar pas tanggal 1 November nanti Inalum jadi milik Indonesia 100 persen terlebih dahulu, setelah itu baru urusan pusat sama daerah itu bisa dibicarakan," tuturnya.

Pria asal Magetan ini justru khawatir bila pemda terlalu meributkan bagian, maka bisa-bisa seluruh saham Inalum gagal menjadi milik pemerintah. "Nanti bisa-bisa (Inalum, red) enggak jatuh ke tangan Indonesia, maka soal ini jangan terlalu dihebohkan lebih dulu," saran dia.

Lebih lanjut Dahlan menuturkan, dalam proses pengambilalihan Inalum, pemerintah juga harus mendapat persetujuan dari Komisi VI DPR. Persetujuan itu terkait anggaran yang dikeluarkan untuk mengambil alih Inalum dari Jepang. "Maka itu nanti akan kita rapatkan dengan Komisi VI mengenai ini," pungkasnya.(chi/jpnn)