JAKARTA - Pro dan kontra terkait mobil murah kian memanas. Tidak sedikit yang mendukung program yang diusung pemerintah dan banyak pula yang menentangnya.

Danang Parikesit, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia menyatakan populasi kendaraan pribadi jenis mobil di Ibukota Jakarta akan bertambah di tahun depan. Situasi seperti itu tentu dapat memicu kemacetan yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat Ibukota.

"Bicara skenario, di Jakarta akan ada tambahan kendaraan sekitar 200 ribu mobil baik yang mobil murah dan bukan murah. Itu akan mengurangi kecepatan pada jam puncak pagi hari dari yang tadinya 10-12 kpj tahun depan diperkirakan 8-10 kpj. Apalagi tahun depan dimana konstruksi MRT akan jalan, konstruksi jalan layang kereta api akan jalan beberapa inisiasi monorail kemungkinan akan melakukan konstruksi sehingga akan cukup banyak kegiatan fisik yang terjadi di Jakarta," jelasnya di arena IIMS.

"Artinya gangguan terhadap kenyaman dan kelancaran berkendara pasti akan terpengaruh. Jadi mungkin ini permasalah terbesar yang akan dihadapi Pak Jokowi tahun depan," tambahnya lagi.

Danang pun mengomentari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang tidak mendukung adanya program mobil murah. Menurutnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah alat transportasi yang nyaman dengan biaya terjangkau bukan mobil murah.

"Saya kira beliau mengambil angle yang lebih tepat untuk mengatakan alat transportasi murah bukan mobil murah. Karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan alat transportasi yang nyaman dan terjangkau. Saya rasa teman-teman saya yang mendukung angkutan umum sangat iri dengan insentif pemerintah yang diberikan secara besar-besaran terhadap industri mobil padahal diindustri angkutan umum itu tidak cukup," urainya.

Pria berkacamata itupun menilai ada perbedaan perlakuan antara industri mobil dan sektor angkutan umum. Menurutnya jika sektor angkutan umum ini diberikan insentif maka industrinya akan berkembang.

"Jadi orang yang mau beli angkutan umum mesti ada uang muka, jika pemerintah benar-benar mau jika ada yang mau beli angkutan umum seperti bis itu uang mukanya bisa 10 persen atau kalu bisa 0 persen sehingga industri angkutan umumnya bisa berjalan dengan baik. Jadi saya rasa harus ada persamaan perlakuan di industri mobil dengan kebijakan di sektor angkutan umum khususnya," tukasnya.

SUMBER