Ketika masyarakat Sumbar kesal dengan pemadaman listrik bergilir sejak lima bulan lalu, warga Jorong Banduabalai Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat tetap terang benderang. Kenapa bisa?

Ya, apalagi kalau bukan ada­nya Pem­bangkit Listrik Tenaga Mi­kro Hidro (PLTMH) Ban­jar Durian Gadang di Jorong Ban­dua­balai Ke­n­a­ga­­­rian Ki­nali, Ke­­­c­amatan Ki­na­­­li. Sejak PLTMH ber­ope­rasi, warga se­tem­­pat tetap menikmati aliran listrik se­pan­jang massa.

Lokasinya berbatasan langsung dengan Ke­camatan Tigonagari, Kabupaten Pasa­man. Program pemanfaatan sumber daya alam ini sangat dirasakan warga ma­n­faat­nya. Kesejahteraan masyarakat terangkat. Pa­dahal, daerah ini termasuk terisolir. Bila da­ri pusat kota Simpangempat, jarah tem­puh sekitar 2,5 jam naik motor.

Operator PLTM, Ridwan Dt Rangkayo Basa didampingi Se­kretaris OMS PLTMH, Mar­joni menyebutkan, yang su­dah ter­pasang aliran listrik men­ca­pai 62 KK dengan kapa­sitas 450 watt. Kapasitas terpasang 25 ribu Watt/VA atau 25 KVA (kilo volt ampere). PLTMH ini su­dah berdiri sejak 2011 lalu. Dan, hingga kini belum pernah ada masalah.

Program ini diukur pada pun­cak musim kering sejak 2007 lalu dengan menggu­na­kan metode kecepatan luas pe­nam­pang. Debit air Batang Ku­la­rian ini mencapai 1,2 m3/S. Se­dangkan debit yang digu­na­kan 0,6 m3/S. Lebar sungai 24 m, tinggi jatuh/head 8 m. Se­dangkan jarak pembangkit de­­n­gan rumah masyarakat 2000 m/2 km. Lokasi letak power house yakni tanah perkebunan masyarakat.

Dulu yang membangun pro­gram ini adalah CV Budi In­dah. Untuk membangun PLTMH ini, membutuhkan dana Rp 850 juta dari APBD Sum­bar. Saat ini sistem penge­l­o­­laannya langsung dilak­sa­na­kan organisasi masyarakat se­kitar (OMS).

Tugas manajemen hanya melakukan pengawasan dan pe­ra­watan setiap ada kerusa­kan. “Ya, sekali seminggu off ka­rena pembersihan lokasi. Tapi, tetap hidup selama 24 jam. Program ini sangat mem­ban­tu masyarakat di daerah ter­pencil,” kata Marjoni.

Untuk pemerataan, setiap ke­pala keluarga mendapat ja­tah 2 ampere atau 450 watt. Pem­­bayarannya melalui kese­pa­katan, yakni Rp 1.000/KWH. Misalnya jika sebulan me­makai daya 30 KWH, ber­arti harus membayar Rp 30 ribu/bulan. Bola lampu yang di­pakai harus lampu hemat ener­gi (LHE). Peralatannya itu se­lalu dicek apakah ada ke­ru­sakan mesin.

Kalau ada yang rusak, sela­lu dimusyawarahkan dan dila­por­kan ke kabupaten un­tuk per­baikan. Warga sangat gem­bira dengan program ini. Mak­lum, dulu warga di sini hanya me­makai lampu teplok.

Kabid Migas Dinas Per­tam­bangan dan Energi Pasbar, Sul­­pani Lubis didampingi Ke­tua OMS PLTMH Banjar Du­rian Gadang, Masril me­nyam­paikan, di Pasbar ada 7 PLTMH yang telah dan sedang diba­ngun.

Selain itu PLTMH, Pem­bang­kit Listrik Tenaga Mini Hi­dro (PLTM) juga potensial di Pasbar. Ada 7 lokasi yang se­dang dibidik oleh perusahaan swasta. Izin lokasi yang sudah di­terbitkan yakni, Sitobu dan Ban­dar Nagari Rabijonggor Ke­camatan Gunungtuleh, di Ba­tangtalu Kecamatan Tala­mau dua titik.

Di Batang Tongar Keca­matan Pasaman, Batang Siko­bo Ujunggading Kec­a­matan Lem­bahmelintang, dan di Ting­­giran Nagari Sera­sah­be­tung Kecamatan Seiaur. Se­dang­kan proses izin lokasi, yak­ni di Batangbatahan Keca­matan Ranahbatahan dan di Batang Pasaman Kecamatan Talamau.

Ada juga yang dalam pro­ses izin survei di dua titik, yaitu yang sedang diincari peru­sa­haan swasta, keduanya di Ba­ta­han. ”Ya, kalau kapa­sitas PLTM ini mencapai 3-7 MW/lo­­­kasi. Yang berpotensi ada 9 lo­­kasi. Satu lokasi ini bisa me­makan biaya sekitar Rp 800 mi­liar, atau tergantung loka­si­nya,” sebut Sulpanis.

Jika satu titik saja dari 9 lo­kasi itu yang berjalan, maka ka­pasitasnya bisa mencukupi K­a­bupaten Pasbar, bahkan un­tuk kabupaten lain. Karena da­lam satu titik itu, kekua­tan­nya mencapai jutaan watt.

”Kita ha­rap bagi peru­sa­haan yang me­ngurus izin agar lebih se­rius. Dan diha­rapkan pula di tingkat provinsi dan pusat tidak terlalu sulit bi­rokrasi kepengurusan izin pembangkit listrik ini,” tan­dasnya. (***)