YOGYAKARTA, (PRLM).- Tingginya ketergantungan pangan yang diperoleh dari impor menjadi masalah krusial pada masa depan. Terobosan yang strategis harus dilakukan untuk mendorong kemandirian pangan, di antaranya melalui gerakan kedaulatan pangan.

Dekan Fakultas Pertanian UGM, Dr. Jamhari menyatakan produk pangan impor yang sangat dominan adalah gandum sebesar 100 persen, kedelai 60 persen, susu 70 persen, gula 54 persen, daging sebanyak 30 persen impor.

"Yang sangat mencengangkan dan memprihatinkan, Indonesia sebagai negara maritim justru mengimpor garam dan sebagai negara agraris makan singkong dari impor juga," kata dia, Rabu (16/10/2013).

Menurut dia petani tidak bisa disalahkan karena mereka menanam sesuai kebutuhan dan kebiasaan pertanian lokal. Sebanyak 46 persen petani dari total penduduk saat ini, bercocok tanam sesuai dengan tradisi di daerah masing-masing. Yang perlu dikritisi menyangkut kebijakan pangan dari pemerintah.

Program pertahanan pangan harus dikoreksi karena konsep dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan masalah internal pertanian nasional. "Konsep ketahanan pangan tidak mengatur bagaimana pangan diproduksi dan dari mana berasal. Ini jadi titik lemah konsep ketahanan pangan nasional,” kata dia.

Sesuai dengan kondisi lokal di tanah air, program yang cocok adalah kedaulatan pangan, yang di dalamnya mengatur produksi pangan sesuai konteks lokal pertanian.

Mendorong gagasan kedaulatan pangan, Fakultas Pertanian meluncurkan Gerakan Kedaulatan Pangan Nasional (GKPN) yang programnya meliputi; kepemimpinan politik, sinergitas dan komprehensifitas kebijakan, optimalisasi sumberdaya lahan dan air untuk pangan dan rakyat, pemandirian proses produksi dan infrastruktur pendukung pangan nusantara, pembudayaan pola konsumsi pangan nusantara serta penguatan jaringan dan kelembagaan pangan.

Rektor UGM, Prof. Dr. Pratikno menyatakan kondisi pengaturan pangan yang terjadi di Indonesia sangat ironis. Yang sangat bermasalah, pemerintah tidak menganggap ada masalah besar berkaitan dengan pangan. "Kita mengalami ketergantungan pangan dari asing namun seolah-olah tidak ada persoalan terhadap kondisi pangan kita,” ujar dia. (A-84/A-88)***

http://www.pikiran-rakyat.com/node/255102

Kementan selama 2 periode di bawah SAPI PKS sudah terbukti gagal mewujudkan swasembada pangan. Kerjanya cuma keluarin rekomendasi impor pangan terus.