Quote:
108Jakarta.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaksanakan sosialisasi rencana kebijakan pemerintah tentang penggunaan kartu fasilitas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi noncash dengan para pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tergabung dalam Hiswana Migas se-Jabodetabek.
Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo mengungkapkan, peningkatan jumlah penduduk, kendaraan bermotor dan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan konsumsi Jenis BBM bersubsidi meningkat pesat.
"Meningkatnya konsumsi bahan bakar tersebut sejalan dengan pertumbuhan kendaraan bermotor terutama di kota–kota besar yang cukup tinggi, berkisar 8 persen sampai 12 persen per tahun cukup memberatkan keuangan negara," ungkap Saryono di Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Saryono menambahkan, lebih dari 50 persen konsumsi BBM nasional adalah untuk sektor transportasi. Adapun 88 persen dikonsumsi oleh angkutan jalan dan 66 persen mobil pribadi dan angkutan barang.
"Sehingga perlu ada pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi agar dalam penyalurannya tepat sasaran, tepat volume dan tepat waktu," tambahnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membuat suatu kebijakan berupa penerapan kartu fasilitas/non cash untuk pembelian BBM bersubsidi.
"Kartu fasilitas tersebut dilengkapi chip sehingga memungkinkan memuat data dan informasi mengenai identitas konsumen, volume, jenis BBM, pelaksanaan dan wilayah transaksi serta jenis kendaraan," kata dia.
"Sehingga kartu fasilitas tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau disalahgunakan dan dapat mengetahui tingkat konsumsi riil BBM bersubsidi per konsumen pengguna," tambah Saryono.
Saryono mengungkapkan, guna memudahkan konsumen melakukan pembayaran pembelian BBM bersubsidi, nantinya kartu fasilitas akan dilengkapi dengan sistem Inter Operability antar penerbit uang elektronik. Sedangkan konsumen dapat menggunakan kartu fasilitas pada bank yang telah memiliki sistem uang elektronik yaitu masyarakat dapat menggunakan kartu fasilitas di Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI.
sumber
kalau untuk praktis sih emang praktis, tapi kalau untuk pendataan kyknya sulit jika masih diperbolehkan bayar dengan uang tunai...tunggu perkembangannya aja dah...
