Pesatnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun apabila tidak terkendali dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial ekonomi. Oleh karenanya, pemerintah terus melakukan revitalisasi pencapaian program Keluarga Berencana (KB).

Hal tersebut dikemukakan Kepala Bidang Keluarga Berencana (KB), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Temanggung, Brojoseno, dalam kegiatan pelayanan KB dan kesehatan di Gedung Sarwaguna Makodim Temanggung, Selasa (15/10).

"Kita terus upayakan peningkatan akseptor KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan dipasangnya alat kontraspesi diharapkan pula derajat kesehatan ibu dan anak meningkat, sebab jika melalui KB maka kelahiran akan terprogram," ujarnya.

Menurutnya, secara ideal seorang ibu berhenti melahirkan jika usia sudah di atas 30 tahun. Sedangkan untuk kesehatan dan mengurangi kerawanan persalinan sebaiknya jarak melahirkan antara anak pertama dengan kedua dan seterusnya paling tidak tiga tahun.

"Banyak manfaatnya ikut KB, selain untuk kesehatan juga menguntungkan di faktor ekonomi. Misalnya jarak anak terprogran dengan jumlah anak yang tidak terlalu banyak maka bisa meringankan beban ekonomi rumah tangga termasuk mungkin biaya sekolah anak," imbuhnya.

Dandim 0706 Temanggung, Letkol Ganardyto Herry K, menuturukan, dengan jumlah penduduk yang besar lebih dari 250 juta jiwa tentu pemerintah menghadapi banyak kendala, untuk penyediaan sarana prasarana, serta pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan, serta subsidi.

"Kebijakan progran kependudukan termasuk program KB, tidak hanya memengaruhi pola demografi, tapi sekaligus juga untuk mencapai cita-cita mensejahterakan masyarakat baik masa sekarag maupun yang akan datang,"terangnya.

Sementara itu dari hasil kegiatan KB Kes, yang diikuti ratusan ibu-ibu Persit dan masyarakat umum didapat para akseptor memasang alat kontrasepsi. Pemasangan IUD ada 27 orang, MOP 9 orang, MOW 37 orang, implant 219 orang, dan suntik 38 orang.