KONTAN 1

Pemprov Sumut sepakat rebut saham Jepang di Inalum

JAKARTA. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 10 kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba dan Asahan sepakat untuk bersama memperjuangkan 58,88 persen saham Jepang di PT Inalum. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang dilaksanakan di Hotel JW Mariott Medan, Sabtu (12/10/2013).

"Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota sepakat berjuang menyuarakan hal yang sama," ujar Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugrohokepada wartawan usai pertemuan didampingi para bupati/wali kota.

Gatot mengatakan pada tanggal 17 Oktober ini akan membawa persoalan kepemilikian saham daerah pada PT Inalum usai perjanjian dengan Jepang dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta.

"Kami diundang Komisi VI DPR RI. Akan kami tegaskan Pemprov Sumut dan kabupaten/kota siap mengambil alih saham yang dimiliki oleh Jepang sebesar 58,88 persen tersebut," kata Gatot sembari berjanji sebisa mungkin memanfaatkan
pertemuan nantinya untuk memperjuangkan saham Inalum.

Ditambahkannya, setelah 30 tahun daerah sebagai pemilik sumber daya hanya menjadi penonton, maka sudah saatnya Sumut menjadi pengelola perusahaan tersebut.

Melalui Inalum, Sumut berpeluang besar menjadi produsen alumunium dunia dan mendapatkan manfaat pula dari pembangkit tenaga listrik.

Dengan prospek luar biasa Inalum, ia yakin daerah tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pemodal.

"Yang jelas kan sudah 30 tahun diserahkan ke Jepang, paling tidak 30 tahun ke depan kita ingin merasakan manfaatnya," ujarnya.

Gatot menambahkan, terkait pengelolaan nantinya, Pemprov Sumut dan 10 kabupaten kota itu akan bernaung dalam PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) sebagai konsorsium, yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

Selain itu, konsorsium akan bekerjasama dengan beberapa perusahaan lain, satu diantara perusahaan yang sudah menyatakan kesiapan sejak lama adalah PT Toba Sejahtera milik Jendral (purn) Luhut Panjaitan.

Ketika disinggung, upaya yang dilakukan Sumut apabila pemerintah pusat masih memiliki keinginan kuat untuk mengelola Inalum, Gatot menegaskan bahwa Pemprov Sumut akan berusaha secara lantang untuk mewujudkan keinginan itu.

"Pokoknya kita akan suarakan ini secara lantang antara provinsi dan kabupaten/kota," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Samosir, Mangindar Simbolon menyebutkan hasil pertemuan antara kepala daerah terkait Inalum itu pada intinya menyatakan kesiapan untuk mengelola 58,88 persen Inalum.

"Intinya sebelum sampai 31 Oktober, kita nyatakan siap dulu untuk akuisisi saham. Uangnya sudah ada sekitar 5 juta US dollar," ujarnya.

Ia mengungkapkan Komisi VI DPR RI juga sudah menyatakan keberpihakannya kepada daerah.

"Mereka (Komisi VI) sudah pro ke daerah. Kata komisi VI yang penting sekarang biar dulu selesai perundingan pemerintah pusat dengan jepang," ungkapnya. (Feriansyah Nasution/Tribunnews)




KONTAN2
Inalum segera jadi BUMN per 31 Oktober 2013

JAKARTA. PT Inalum akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per 31 Oktober 2013. Soal beda nilai aset antara versi Pemerintah Indonesia dan investor Jepang akan dirundingkan. Jika tak menemukan titik temu, kedua pihak sepakat menyerahkan persoalan ke arbitrase internasional.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menggelar rapat koordinasi tentang pengambilalihan PT Inalum, Selasa (24/9/2013), di Jakarta. Hadir antara lain Menteri Perindustrian MS Hidayat serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo.

”Rapat memutuskan memberikan kewenangan kepada tim perunding kecil untuk mulai berunding soal angka. Untuk tahap ini saya tidak boleh menyampaikan angkanya. Tujuan kita adalah 31 Oktober, secara fisik kita ambil seluruh proses,” kata Hidayat, seusai rapat.

Tim kecil yang dimaksud terdiri dari pengacara, auditor, dan BPKP. Menurut Hidayat, ada dua kemungkinan hasil perundingan. Pertama adalah pemerintah mengambil seluruh kepemilikan PT Inalum dengan harga yang disepakati. Ini adalah pilihan paling ideal.

Pilihan kedua adalah jika pemerintah dan pihak Jepang tidak menemukan titik temu soal harga, kedua pihak sepakat menyerahkan persoalan ke arbitrase internasional.

Artinya, kata Hidayat, sesuai perjanjian induk (master agreement), pemerintah tetap akan mengambil alih kepemilikan PT Inalum dari Nippon Asahan Aluminium (NAA) per 31 Oktober 2013. Perbedaan nilai aset PT Inalum diserahkan kepada arbitrase internasional.

”Sampai akhir bulan (September), kita ingin sudah ada kesepakatan, apakah menuju arbitrase atau sepakat. Karena itu, saya tidak bisa bicara angka,” ungkap Hidayat.

Secara terpisah Mardiasmo, menyatakan, setiap pihak akan memberikan perhitungannya dalam perundingan. ”Kita lihat di mana perbedaannya. Kalau ada data baru, akan kita evaluasi. Seperti apa data dan validitasnya,” kata Mardiasmo.

PT Inalum adalah perusahaan patungan antara Pemerintah Indonesia dan NAA yang merupakan konsorsium dari 12 investor Jepang. Bidang kerjanya adalah membangun dan mengoperasikan pabrik peleburan aluminium dan Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan II. Lokasinya di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Awalnya pembagian saham Pemerintah Indonesia dan NAA adalah 10 persen dan 90 persen. Setelah tiga kali perubahan, pembagian saham terakhir adalah 41,12 persen untuk Pemerintah Indonesia dan 58,88 persen untuk NAA.

Berdasarkan perjanjian pada tahun 1975, kontrak kerja sama pengelolaan akan berakhir pada 31 Oktober 2013. Alih-alih ingin memperpanjang kerja sama, Pemerintah Indonesia ingin menguasai seluruh saham PT Inalum. (Kompas cetak)


==============

Nah lho the most hated people di BP berantem
pempus sikebo vs pemda sapi-nya PKS, kalean dukung mana neh?


eniwei, mana ya yang lebih menguntungkan bagi Indonesia??
Oleh kombinasi pemda + Luhut Panjaitan atau oleh BUMN pelat merah??
Mudah2an jadi pembelajaran bagi nasionalisasi perusahaan2 asing lain kedepannya, misal freeport di papua atau total di mahakam

Silahkan komen2 cerdasnya, ane quot dimari