assalamualaikum, salam sejahtera.

sebelum membaca, sebaiknya dipahami. sudah paham silahkan dikomentari ..

thread ini sebagai pelengkap dari thread yang sudah-sudah membahas tentang APEC dan WTO.

tidak ada maksud lain, selain untuk saling belajar bersama.






“Lawan seluruh skema kerjasama anti rakyat-Bangun kerjasama dan pembangunan yang Adil dan Mengabdi pada Rakyat!”
Stop Liberalisasi-Bubarkan APEC dan WTO!

I.                   Pengantar
Tahun 2013 menjadi momentum penting bagi konsolidasi Imperialisme AS untuk segera mengakhiri krisis global sejak 2008 dengan mengintensifkan kerjasama-kerjasama multilateral baik regional ataupun global. Melalui kerjasama-kerjasama yang telah dibentuknya akan melahirkan perjanjian kerjasama yang mengikat bagi Negara-negara khususnya berkembang untuk menjalankan liberalisasi perdagangan dunia yang tentunya menguntungkan Negara maju (Imperialisme AS).


Imperialisme telah menetapkan 3 (tiga) agenda konsolidasinya terhadap Negara-negara yang berada dibawah dominasinya, yakni melalui: Pertama, 1). Pertemuan High Level Panel (HLP) untuk melakukan penilaian atas perjalanan dan pencapaian Millennium Developments Goals (MDGs) sejak tahun 2000-2015 dan sekaligus merumuskan rencana program pembangunan paska 2015. Kedua. Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang ditandai dengan rangkaian pertemuan SOM I-III dan puncaknya 1-8 Oktober 2013. Ketiga, yaitu pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-9 Organisasi perdagangan Internasional (WTO) yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2013. Seluruh agenda tersebut akan diselenggarakan di Bali, Indonesia.

Brosure ini diterbitkan dalam rangka untuk menyikapi konferensi tinkat tinggi (KTT) APEC, 1-8 Oktober di Bali, Indonesia. Adapun pokok bahasan dalam brosur ini akn menguraikan sejarah  lahirnya APEC, prioritas pembahasan pertemuan APEC 2013, kepentingan Negara Maju khususnya Imperialisme AS pada pertemuan APEC dan terakhir  Sikap rakyat Indonesia dalam pertemuan APEC 1-8 Oktober di Bali.

II.                Sejarah Lahirnya Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)
APEC adalah suatu forum kerjasama ekonomi untuk “memfasilitasi” [1]pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Forum tersebut berdiri tahun 1989 dan beranggotakan 21 Negara, yakni: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philipina, Russia, Singapore, China Taipei, Thailand, dan Amerika serikat. Mengapa AS, Rusia, Peru, Mexico dan, Kanada mempunyai status keanggotaan di Asia Pasifik, sementara negara tersebut di luar asia pasifik?

Secara normatif dijelaskan bahwa beberapa Negara ini dianggap mencakup negara-negara utama di kawasan Asia yang terletak di sekeliling lingkar luar Pasifik (Pacific-rim) yang membujur dari Oceania, hingga ke Rusia, dan turun ke bawah sepanjang pantai barat Amerika. Sehingga  dalam kerjasama APEC memasukkan Kanada, Chili, Rusia, Mexico, Peru, dan Amerika Serikat[2]. Namun sesungguhnya bahwa APEC merupakan sarana yang dilahirkan Imperialisme AS di regional Asia Pasifik untuk menyambut integrasi ekonomi neoliberalisme melalui isu liberalisasi perdagangan dan globalisasi[3] sebagai skema untuk menguasai politik, budaya, militer dan khususnya ekonomi di Asia Pasifik.

Perkembangan Pertemuan APEC
Rangkaian beberapa Pertemuan APEC mulai dari Deklarasi sampai menuju Pertemuan APEC Oktober di Bali, Indonesia antara lain[4]:

1.     Pertemuan Canberra, Australia-Tahun 1989
APEC resmi terbentuk pada bulan Nopember 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan forum ini merupakan usulan mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, yang merupakan kelanjutan dari berbagai usulan dan upaya untuk mengadakan kerjasama ekonomi (Baca: perdagangan dan investasi) regional Asia Pasific.

2.     Pertemuan Blake Island, United States (AS)- Tahun 1993
Para pemimpin ekonomi APEC bertemu untuk pertama kalinya dan menyusun Visi APEC  yakni “stabilitas, keamanan dan kemakmuran bagi masyarakat”.

3.     Perteuan Bogor, Indonesia-Tahun 1994
APEC mencetuskan Bogor Goals yang isinya “Liberalisasi dan fasilitasi perdagangan, serta investasi yang didukung kerjasama ekonomi dan teknis (pembangunan)”. Hasil kesepakatan Bogor Goals 1994 akan menjadi prioritas Imperialisme AS dan Indonesia menjadi kesepakatan pertemuan APEC Oktober 2013 nanti di Bali).

4.     Pertemuan Osaka,Jepng-Tahun 1995
APEC menerima Osaka Action Agenda (OAA) yang memuat kerangka kerja untuk mencapai Bogor Goals melalui liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi bisnis dan kegiatan sektoral. Upaya tersebut didukung dengan dialog kebijakan dan kerjasama ekonomi dan teknik. Dalam pertemuan ini telah tampak intervensi kepentingan Imperialisme AS melalui korelasi WTO dengan APEC atas dasar prinsip-prinsip untuk memandu pencapaian liberalisasi dan fasilitasi meliputi konsistensi dengan WTO-APEC, persaingan, non-diskriminasi, transparansi, komprehensivitas, standstill.

5.     Pertemuan Manila, Filipina-Tahun 1996
Pertemuan Manila Menyetujui the Manila Action Plan for APEC (MAPA) yang menekankan langkah-langkah liberalisasi dan fasilitasi perdagangan, investasi dalam mencapai Bogor Goals, dan untuk pertama kalinya menyusun Rencana Aksi kolektif (Collective Action Plans – CAPs) dan Rencana Aksi individu (Individual Action Plans – IAP) yang menjelaskan bagaimana anggota ekonomi APEC akan mencapai tujuan perdagangan bebas yang merupakan targetan Imperialisme AS di Asia Pasifik.

6.     Pertemun Vancouver, Canada-Tahun 1997
APEC menyetujui usulan percepatan liberalisasi 15 sektor (Early Voluntary Sectoral Liberalization – EVSL) di dalamnya termasuk hasil pertanian, kehutanan, laut, energy. Selain itu forum ini juga memutuskan bahwa Rencana Aksi Individu harus diperbaharui setiap tahun.

7.     Pertemuan Kuala Lumpur, Malaysia-Tahun 1998
Keputusan penting yang dihasilkan di Kuala Lumpur (Cyberjaya Declaration), yakni kesepakatan mendesak Negara Maju untuk bertanggung jawab membenahi krisis financial 1997 di Asia. Tentu ini merupakan ilusi Negara Maju untuk menguasai Negara Berkembang khususnya kawasan Asia Pasifik melalui eksport kapital dalam bentuk investasi, hibah, hutang dan, pinjaman. Hal ini menyebabkan semakin bergantungnya Negara Berkembang khususnya Indonesia terhadap Negara Maju.  Selanjutnya para pemimpin ekonomi APEC mendorong kerjasama dengan lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) yang merupakan instrument Imperialisme AS. Dalam perkembangannya, situasi tersebut (Krisis Finans 1997) menjadi salah satu dasar penyusunan program “United Nations Millennium Development’s Goals (MDGs)/Target pembangunan milenium” yakni program ilusif atas nama pembangunan yang dijalankan secara global dibawah paying PBB atas kontrol Imperilisme AS.


 
LANJUT KEBAWAH GAN
↡