Liputan6.com, Jakarta: Sengkarut dinasti politik tengah menimpa kader Partai Golkar. Dinasti politik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang anggota keluarganya menduduki berbagai jabatan di Banten.

Namun Ketua Balitbang DPP Golkar Indra J Piliang malah menuding, bila memiliki keluarga yang memiliki jabatan politik dibilang dinasti, maka Megawati dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga termasuk melakukan dinasti politik.

"Di PDIP ada Bu Mega dan Puan. Ahok sekalipun adiknya itu kan Bupati Belitung Timur," ujar Indra dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/10/2013).

Megawati Soekarnoputri merupakan Ketua Umum PDIP. Putrinya yakni Puan Maharani menjadi Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Fraksi PDIP DPR.

Ahok merupakan mantan Bupati Belitung Timur --kala itu berkendaraan politik Golkar, kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan kendaraan politik Gerindra. Kini Belitung Timur dipimpin oleh Bupati Basuri Tjahaja Purnama alias Yuyu, adik Ahok.

"Bila RUU Pilkada mengatur soal dinasti politik, maka akan terjadi satu hal kritis. Hal tersebut adalah kritis politisi," kata Indra.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arief Wibowo menuturkan, RUU Pilkada perlu mengatur ikhwal dinasti politik. Perlu aturan untuk membatasi seseorang yang tidak punya kapabilitas dalam memilih.

"Yang kita mau itu mengatur supaya tidak ada manipulasi, yang tidak ada kapabilitas, tidak ada rekam jejak, baik ketika dapat kekuasaan dari pemerintah," ucap Arief. (Sss)