JAKARTA. Walau masih terseok-seok dalam penerimaan pajak tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak mengaku tak keberatan dengan usulan pemerintah untuk memberikan insentif ke pengembang perumahan murah atau low cost housing. Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany bilang, insentif memang akan diberikan kepada pihak yang memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat miskin.

Tapi, ia mengigatkan, keringanan pajak ini tak bisa langsung digelontorkan begitu saja, karena perlu pembahasan lebih mendalam. Apalagi, insentif bagi industri rumah murah sudah cukup banyak. "Rumah seharga Rp 144 juta atau rumah susun murah sudah bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)," jelas Fuad akhir pekan lalu.

Memang, pengusaha merasa pembebasan PPN belum cukup sehingga masih menuntut insentif tambahan. Alasan mereka, biaya pembangunan rumah terus mengalami kenaikan sejalan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Kalau dari sisi pemerintah, yang menyangkut rakyat banyak akan diberikan insentif karena pada dasarnya pajaknya tidak besar di situ, yang penting rumah tumbuh, itu bagus," jelasnya.

SUMBER