- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Awasi Pelaksanaan Haji, 22 Anggota DPR Bawa 83 Pendamping
TS
grogol2013
Awasi Pelaksanaan Haji, 22 Anggota DPR Bawa 83 Pendamping
Metrotvnews.com, Jeddah: Rombongan haji DPR yang mengemban tugas melakukan pengawasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji meminta layanan bus yang telah di-upgrade untuk perjalanan mereka dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi.
“Kita akan melihat persiapan penyelenggaraan haji setelah ada pengurangan 20 persen kuota haji Indonesia tahun ini. Apakah ada peningkatan atau tidak dibanding tahun lalu. Kita akan memantau semua,” ujar Ketua Delegasi DPR Mohamad Sohibul Iman saat tiba di ruang VIP Bandara King Abdul Azis kepada wartawan dalam Media Center Haji Jeddah, Selasa malam (1/10) waktu setempat.
Secara keseluruhan ada 105 anggota rombongan haji DPR yang berangkat ke tanah suci dalam dua gelombang. Tahun ini, ada 22 anggota DPR menjadi pengawas penyelenggaraan haji. Mereka akan dibagi dalam tiga tim pengawas yaitu katering, pemondokan dan transportasi serta kesehatan. DPR juga membawa rombongan pendamping sebanyak 83 orang. Di Madinah, rombongan DPR menginap di Hotel Royal Dyar, Hotel Al Harom dan Holiday Villa. Sementara di Mekkah, DPR menginap di Zamzam Tower yang masih berada di kawasan Masjidil Haram.
Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia Daerah Kerja Jeddah Endang Jumali menambahkan para anggota DPR itu diantarkan dengan bus yang sudah diupgrade untuk perjalanan dari bandara Jeddah ke Madinah, lokasi pertama yang dikunjungi. Adapun bus bagi jamaah haji reguler disiapkan naqobah (semacam Organda Arab Saudi). Jamaah haji Indonesia harus siap menerima kondisi bus yang disiapkan.
Rombongan gelombang pertama yang tiba pada Selasa malam terdiri atas 16 anggota DPR dan pendamping sebanyak 34 orang.
Ketua Panitia Penyelenggara Haji Indonesia Syairozi Dimyathi, sekarang tidak ada lagi tanazul atau pemisahan diri. Sistem tanazul membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus segera berurusan dengan pihak Kerajaan Arab Saudi sementara tenaga petugas haji di Indonesia juga harus mengurus jamaah haji.
“Kita tidak direpotkan, karena tidak lagi menggunakan sistem tanazul. Yang pasti, kita siapkan semua akomodasi dan kebutuhan DPR,” ujar Syairozi.
Pada penyelenggaran haji tahun-tahun sebelumnya, rombongan DPR meminta dipisahkan dari jamaah haji reguler. Pemisahan tersebut antara lain; bus khusus yang berbeda dengan jamaah haji reguler, paspor dipegang sendiri dalam perjalanan ke Mekkah dari Bandara Jeddah.
Bagi jamaah bervisa haji, paspor dipegang oleh Pemerintah Arab Saudi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai pemegang visa haji, anggota DPR juga harus memenuhi peraturan pemerintah Arab Saudi.
Di antara rombongan DPR sebagian diantaranya ada yang minta pulang duluan pada tanggal 8 Oktober sebelum puncak haji yang diperkirakan jatuh pada 14 atau 15 Oktober. (MCH/Dika Dania Kardi)
Editor: Retno Hemawati
“Kita akan melihat persiapan penyelenggaraan haji setelah ada pengurangan 20 persen kuota haji Indonesia tahun ini. Apakah ada peningkatan atau tidak dibanding tahun lalu. Kita akan memantau semua,” ujar Ketua Delegasi DPR Mohamad Sohibul Iman saat tiba di ruang VIP Bandara King Abdul Azis kepada wartawan dalam Media Center Haji Jeddah, Selasa malam (1/10) waktu setempat.
Secara keseluruhan ada 105 anggota rombongan haji DPR yang berangkat ke tanah suci dalam dua gelombang. Tahun ini, ada 22 anggota DPR menjadi pengawas penyelenggaraan haji. Mereka akan dibagi dalam tiga tim pengawas yaitu katering, pemondokan dan transportasi serta kesehatan. DPR juga membawa rombongan pendamping sebanyak 83 orang. Di Madinah, rombongan DPR menginap di Hotel Royal Dyar, Hotel Al Harom dan Holiday Villa. Sementara di Mekkah, DPR menginap di Zamzam Tower yang masih berada di kawasan Masjidil Haram.
Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia Daerah Kerja Jeddah Endang Jumali menambahkan para anggota DPR itu diantarkan dengan bus yang sudah diupgrade untuk perjalanan dari bandara Jeddah ke Madinah, lokasi pertama yang dikunjungi. Adapun bus bagi jamaah haji reguler disiapkan naqobah (semacam Organda Arab Saudi). Jamaah haji Indonesia harus siap menerima kondisi bus yang disiapkan.
Rombongan gelombang pertama yang tiba pada Selasa malam terdiri atas 16 anggota DPR dan pendamping sebanyak 34 orang.
Ketua Panitia Penyelenggara Haji Indonesia Syairozi Dimyathi, sekarang tidak ada lagi tanazul atau pemisahan diri. Sistem tanazul membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus segera berurusan dengan pihak Kerajaan Arab Saudi sementara tenaga petugas haji di Indonesia juga harus mengurus jamaah haji.
“Kita tidak direpotkan, karena tidak lagi menggunakan sistem tanazul. Yang pasti, kita siapkan semua akomodasi dan kebutuhan DPR,” ujar Syairozi.
Pada penyelenggaran haji tahun-tahun sebelumnya, rombongan DPR meminta dipisahkan dari jamaah haji reguler. Pemisahan tersebut antara lain; bus khusus yang berbeda dengan jamaah haji reguler, paspor dipegang sendiri dalam perjalanan ke Mekkah dari Bandara Jeddah.
Bagi jamaah bervisa haji, paspor dipegang oleh Pemerintah Arab Saudi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai pemegang visa haji, anggota DPR juga harus memenuhi peraturan pemerintah Arab Saudi.
Di antara rombongan DPR sebagian diantaranya ada yang minta pulang duluan pada tanggal 8 Oktober sebelum puncak haji yang diperkirakan jatuh pada 14 atau 15 Oktober. (MCH/Dika Dania Kardi)
Editor: Retno Hemawati
0
1.2K
14
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan