Samarinda - Habitat orangutan (Pongo pygmaeus morio) di Taman Nasional Kutai di Kalimantan makin terancam. Setelah aksi pembalakan liar, kini sekitar 9 ribu hektare kawasan hutan konservasi yang masuk dalam usulan di Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur segera dialihfungsikan. "Seluruh kawasan Taman Nasional Kutai itu habitat orangutan," kata Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Sangatta, Hernowo Supriyanto, Kamis, 3 Oktober 2013.

Pelepasan sebagian kawasan taman nasional sudah diketahui sejak lama. Bahkan alih fungsi kawasan hutan konservasi di Kalimantan Timur ditetapkan melalui SK Menhut 554/2013, yang berarti telah disetujui oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. "Saat ini pengesahan alih fungsi ini menunggu persetujuan DPR bidang Kehutanan," kata dia.

Hernowo mengakui sebagian besar dari kawasan yang akan dialihfungsikan dihuni banyak penduduk. Namun masih perlu penelitian lanjutan untuk memetakan kawasan-kawasan hutan yang akan diubah fungsinya.

Dari peta kawasan yang dimiliki Tempo, sebagian besar kawasan yang akan dialihfungsikan berada di sebelah kiri-kanan jalan poros Bontang-Sangatta. Namun, Hernowo mengaku heran karena ada kawasan yang akan diubah jauh dari jalan poros. Bahkan kawasan itu berdekatan dengan Prevab, tempat habitat asli orangutan yang menjadi pusat penelitian orangutan.

Persetujuan alih fungsi kawasan hutan konservasi ini mendapat tentangan dari pencinta lingkungan di Kalimantan Timur. Chandra Dewana Boer, akademisi kehutanan dari Universitas Mulawarman, mencurigai adanya misi tertentu di balik pengubahan kawasan ini. Sebab, kawasan taman nasional diperkirakan mengandung batubara yang sangat tinggi dengan kualitas yang baik. "Jangan-jangan setelah dialihfungsikan akan menjadi kawasan tambang batubara," kata dia.

Pengurangan habitat lewat alih fungsi lahan dikhawatirkan akan mempersempit ruang gerak orangutan. Apalagi Kalimantan Timur masih kekurangan kawasan habitat untuk pelepasliaran primata dilindungi itu.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan telah memperoleh undangan untuk menghadiri rapat bersama DPR untuk membahas RT-RW Provinsi Kalimantan Timur, Senin pekan depan. Jika DPR mengetuk palu, orangutan Kalimantan akan kehilangan lebih dari 9 ribu hektare hutan yang bisa menjadi rumah mereka.