TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat suara terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Mahkamah Kontitusi, Akil Mochtar di kediamannya Kompleks Widya Chadra III, No 7, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2013), malam.
Momentum Penangkapan Ketua MK ini, oleh Presiden dipergunakan untuk mengingatkan semua lembaga yang diberikan mandat baik oleh UUD, UU dan sejatinya oleh rakyat seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP bisa menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu dengan professional dan netral.
"Saya juga ingin menggunakan kesempatan yang baik ini karena tahun depan melaksanakan pemilihan umum baik legislatif ataupun presiden dan wakil presiden yang sekarang pun prosesnya sudah dimulai. Sementara pemilihan kepala daerah terus berlangsung," ungkap Presiden, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/10/2013).
Atas kejadian penanggapan Ketua MK ini, Presiden sungguh berharap lembaga-lembaga terkait Pemilu bisa menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu secara professional dan netral. Tidak boleh ada keberpihakan kepada siapapun yang sedang berkompetisi.
"Dan manakala ada urusan yang dibawa ke dunia pengadilan maka MA dan MK harus memiliki sikap yang sama profesional, netral, dan lurus. Hanya dengan demikian, demokrasi kita akan baik, rakyat tidak dicederai dan kita memiliki kepastian bahwa yang salah ya salah yang menang, menang dan yang kalah kalah," tegas dia.
Demikian juga dalam pemilihan Presidne dan Wapres nantinya, Presiden juga mengajak semua pihak untuk menegakkan kehidupan demokrasi yang baik di negeri ini. Selain itu kata SBY, dirinya juga melihatsejumlah bupati di banyak provinsi terlibat dalam urusan hukum, suap, korupsi yang merugikan uang negara secara tidak sah dan penyimpangan dalam sejumlah perizinan. Sejumlah bupati di banyak provinsi pun yang terlibat telah dijatuhi hukuman atas kejahatannya tersebut.
Karena itu pula, Presiden meminta kepada seluruh jajaran pemerintah untuk menghentikan praktek-buruk demikian. Bagi kalangan dunia usaha pun, diharapkan untuk tidak mendorong atau mengajak sehingga para bupati atau pejabat lain melakukan kesalahan.
"Pihak manapun, politik juga jangan masuk-masuk sehingga terjadi kerugian bagi semua," katanya.

SUMBER