Sosok Hambit Bintih, Bupati yang Ditangkap KPK dalam Suap Ketua MK

Metrotvnews.com, Palangkaraya: Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dalam kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Rabu (2/10), sempat membuat geger masyarakat di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah tersebut.

Pasalnya, Hambit Bintih selama ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan merakyat. Hambit bersama pasangannya Wakil Bupati Gunung Mas Arton Dohong juga dinilai berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kabupaten Gunung Mas sangat pesat perkembangannya. Bahkan Gunung Mas menjadi satu-satunya kabupaten di antara 14 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah yang mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).Dan hanya Kabupaten Gunung Mas yang mendapatkan peringkat teratas dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sedangkan laporan keuangan beberapa kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah mendapat penilaian Opini Tidak Wajar. Kabupaten Gunung Mas pernah mengalami hal serupa. Laporan keuangannya tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2009, 2010 hingga 2011 mendapatkan Opini Tidak Wajar.

Karena itu, banyak warga setempat memprediksi Hambit bakal kembali memenangi Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas yang dilakukan 4 September silam.

Karier hambit dalam birokrasi di antaranya pernah menjabat Kepala Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya. Ia juga sempat menjadi Wakil Bupati Gunung Mas.
sumber

Ini sengketa Pilkada Gunung Mas yang bikin Akil ditangkap

Rabu (2/10) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar di rumah dinasnya. Akil diduga menerima uang sekitar Rp 3 miliar dalam bentuk dolar Singapura terkait kasus sengketa pemilihan kepala dan wakil kepala daerah di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Uang suap itu datang dari anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa. Lalu bagaimana kasus sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, itu?

Sekarang ini MK memang sedang menangani perkara sengketa Pilkada Gunung Mas. Rabu siang sebelum Akil ditangkap, sembilan hakim MK yang dipimpin Akil sedang menyidang kasus itu dengan agenda mendengarkan saksi-saksi. Pleno putusan sidang rencananya dijadwalkan digelar Kamis (3/10) hari ini.

Pilkada Kabupaten Gunung Mas digelar pada 4 September 2013 dengan 4 calon pasangan, yakni yakni Jaya Samaya Monong-Daldin, Awin Usup-Yundae, Hambit Bintih-Arton S Dohong, dan Kusnadi B Halijam-Barthel D Suhi.

Jaya Samaya Monong-Daldin, diusung Partai Demokrat, Partai Gerindera, Partai PPN, Hanura, PK dan PKPI, PPP, dan PKS. Sedangkan Awin Usup-Yundae diusung Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).

Sementara pasangan incumbent Hambit Bintih-Arton S Dohong, diusung PDI Perjuangan, Partai Merdeka, PPDI, PDS, Partai Patriot, PAN, dan PDP.Sementara Kusnadi B Halijam-Barthel D Suhin diusung Partai Golkar.

Sengketa pilkada Gunung Mas diajukan oleh dua pemohon, yakni; Alfridel Jinu dan Ude Arnold Pisy (pasangan bakal calon) dengan nomor perkara 121/PHDU.D-XI/2013. Pemohon lainnya yakni; Jaya Samaya Monong dan Daldin (pasangan nomor urut satu) dengan nomor perkara 122/PHDU.D-XI/2013.

Alfridel Jinu dan Ude Arnold Pisy keberatan dengan hasil pilkada yang ditetapkan pada 11 September 2013. Keduanya kemudian membawa kasus ini ke MK dengan termohon, KPU Kabupaten Gunung Mas, dan Pelaksana Tugas Bupati Gunung Mas pada 13 September 2013.

Alasannya, pilkada diikuti oleh peserta Pilkada yang didasarkan pada SK KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013. Padahal SK tersebut telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaranya Nomor 23/G/2013/PTUN PLK tanggal 20 Agustus 2013.

Alasan kedua, walaupun KPU Kabupaten Gunung Mas telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan TUN Palangkaraya Nomor 2 3/G/2013/PTUN.PLK, seharusnya KPU Kabupaten Gunung Mas menerbitkan SK baru menggantikan SK KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013. Dengan demikian, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada Kabupaten Gunung Mas 2013 tidak mempunyai landasan hukum yang sah.

Ketiga, pemohon keberatan terhadap langkah Termohon I yang tetap melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Gunung Mas 2013, bahwa pemungutan suara Pilkada Gunung Mas berjalan dengan tidak demokratis dengan indikator antara lain: berita Acara Model DB.

Sementara itu, pemohon kedua, yakni pasangan Jaya Samaya Monong-Daldin menuding banyak kecurangan terstruktur, sistematis, masif dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing calon. Gugatan itu juga terkait dengan penetapan pasangan nomor urut 2, yakni; Hambit Bintih-Arton S Dohong sebagai pemenang pilkada pada 11 September 2013 oleh KPU.

Kecurangan lain, pemohon juga menduga pasangan calon nomor urut 2, itu telah melakukan politik uang, membayar calo pemilih dengan maksud agar calo pemilih tidak memilih calon nomor urut 1. MK telah menggelar empat kali sidang sengketa pilkada Gunung Mas ini yang dipimpin Akil Mochtar.

sumber