Pemprov DKI Jakarta berencana membuka tender investasi untuk mengatasi permasalahan parkir di Jakarta. Nantinya juru parkir di DKI Jakarta akan mendapatkan gaji yang layak setelah rencana tersebut terealisasikan.

"Kita juga tekankan juru parkir ini kita bisa gaji yang layak, ya kita bayar Rp 3-4 juta lah. Supir aja sekarang bisa Rp 7 juta," terang Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2013).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini sangat mungkin dilakukan karena Pemprov DKI Jakarta hanya meminta 30 % dari bagi hasil parkirnya. Sisanya sebanyak 70 % dapat digunakan untuk operasional dan menggaji para juru parkir.

"Kan kita bikin rumus, biaya dokter misal Rp 1,8 juta terus dia ke sana berapa kali? Dia ada bonusnya ada insentifnya. Jadi bukan kita gaji R 4 juta gitu," imbuhnya.

Ahok bantah bahwa Pemprov sama saja menggaji preman dengan sistem seperti ini. Menurutnya preman atau freeman itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga banyak yang menjadi juru parkir liar. Oleh karenanya Pemprov DKI Jakarta berniat menertibkan parkir-parkir liar ini dengan sebuah sistem yang membutuhkan investasi pihak ketiga.

"Dia (investor) pasang seluruh sistem, jadi parkir itu pasang cctv semua. Jadi parkir itu nanti nggak ada mesin parkirnya," papar Ahok.

Quote:

Ada banyak sekali permasalahan mengenai perparkiran. Sebelum lebih jauh membahas mengenai permasalahan dalam perparkiran, ada baiknya mengidentifikasimasalah parkir, yaitu :
A. Berdasarkan jenis moda angkutan
− Parkir Kendaraan Bermotor
∙ Kendaraan roda 2
∙ Kendaraan roda 4 (mobil penumpang)
∙ bus/ Truk
− Parkir Kendaraan Tidak Bermotor
∙ Becak

B. Berdasarkan lokasi parkir
− Parkir di badan jalan (On-street Parking)
− Parkir di luar badan jalan (Off-street Parking)

Aktifitas suatu pusat kegiatan akan menimbulkan aktifitas parkir kendaraan yang berpotensi menimbulkan masalah antara lain:

1. Bangkitan tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalulintas.

2. Tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga bangkitan parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir.
Perparkiran menimbulkan permasalahan mulai dari masyarakat, pengelola parkir, bahkan pemerintah daerah. Gaung dari jeritan konsumen terhadap permasalahan parkir sering di dengar di media massa baik elektronik maupun cetak, berbagai pengaduan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan bahkan sampai di bawa ke pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Permasalahan tersebut antara lain : masalah penerapan tarif yang semena-mena, kerusakan kendaraan di tempat parkir, kehilangan kendaraan, bahkan ketidak becusan Pemerintah daerah sebagai pengelola parkir.
Hubungan Hukum yang timbul antara pengelola parkir dan konsumen serta berbagai permasalahan di atas memunculkan kepekaan masyarakat dalam fenomena sosial yang membuat sikrap kritis dalam masalah perparkiran.

Quote:

SEMOGA BERMANFAAT , DAN JANGAN LUPA TINGGALIN SI KOMENG YAK GAN .

KALO BERKENAN ANE TERIMA LEMPARAN DAN TUMPAHAN

.