Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Lulung A Lunggana menilai Basuki Tjahaja Purnama 'lebay' meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi belajar konstitusi. Saran yang dilontarkan Mendagri untuk di Joko Widodo hal yang lumrah dalam pemerintahan. "Pendapatnya Mendagri juga sangat objektif. Kalau konstitusi tidak dibarengi dengan persoalan agama. Ini namanya bukan pemerintah, kita sumpah saja demi Ketuhanan Yang Maha Esa," terangnya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Selasa (1/10).

Seperti diketahui, pernyataan Gamawan tersebut terkait penolakan warga terhadap Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli. Lurah hasil 'lelang jabatan' itu terus didemo oleh sekelompok warga dengan alasan berbeda keyakinan dengan mayoritas agama yang dianut. Mantan Gubernur Sumatera Barat itu meminta Joko Widodo merotasi Lurah Susan Jasmine dan menggantinya sesuai dengan tuntutan warga. Gamawan khawatir jika terus ditolak, kinerja lurah tersebut akan terganggu dalam memberikan pelayanan kepada warga.

Menurut Lulung, sikap Ahok (Basuki) yang menyamakan Lurah Susan dengan Presiden salah kaprah. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan lurah dipilih langsung oleh atasannya yaitu Gubernur DKI, meskipun melalui lelang jabatan. "Kalau itu benar permintaan warga yang disana ya harus dituruti. Tapi kalau yang demo di Lenteng Agung bukan warga asli sana yah harus ada investigasi oleh pemerintah," terang Politisi PPP itu.

Sumber: http://www.gatra.com/nusantara-1/jaw...%E2%80%8F.html

Kayaknya si Lutung masih penasaran ma koh Ahok
Kasian nih orang, salah satu lahan pencahariannya ditutup paksa