Written By : Sasmito | 01 October 2013 | 10:18



KBR68H, Jakarta - Pemilih pemula di Pemilu 2014 diperkirakan mencapai 22 juta orang lebih. Sebagian besar mereka berusia 17-21 tahun. Suara mereka rentan diselewengkan dan sebagian di antaranya lebih memilih untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan. Sangat mungkin, sebagian dari suara yang mereka salurkan juga tidak sah karena keliru cara menandai pilihannya.

LSM Pemantau pemilu JPPR menilai salah satu penyebab golput di pemilih pemula yaitu tidak integralnya politik Indonesia dengan kehidupan bermasyarakat. Dewan Pembina Nasional JPPR, Yusfitriadi mengatakan, penyelenggara pemilu hanya fokus kepada urusan proses pemilu saja. Sehingga, pendidikan politik akan berhenti juga saat pemilu usai digelar.

“Faktanya sedikit lembaga yang fokus ke pendidikan politik, semuanya hanya fokus kepada urusan proses pemilihan saja. Perlu ada pendidikan politik untuk kecerdasan politik. Padahal pendidikan politik itu tidak ada yang instan. Pemilu itu bagian kecil dari politik.”ujar Yusfitriadi dalam perbincangan Pilar Demokrasi bersama KBR68H dan Tempo TV

Yusfitriadi menambahkan penyebab lainnya yaitu tidak berjalannya demokratisasi di kalangan internal partai. Padahal, partai politik merupakan lembaga kedua setelah KPU yang bertanggung jawab langsung terhadap pendidikan politik masyarakat. Kata dia, tanpa perubahan demokratisasi di internal partai politik peserta pemilu maka pendidikan politik di masyarakat akan sulit terwujud.

“Sudah menjadi rahasia umum, Republik ini mengalami problem ranah demokratisasi internal partai. Tak ada satupun yang demokratis. Masih feodalistis, sektarian dan pragmatisme sehingga peran partai untuk pendidikan politik tidak dapat berjalan.Bagaimana bisa berjalan pendidikan politik, parpol yang hidupnya 5 tahun sekali, kalau perjalanan verifikasi faktual sekarang masih sulap-sulapan?”ujarnya.

Ketua BEM Universitas Indonesia, Ali Abdillah menambahkan KPU selama ini kurang inisiatif melakukan pendidikan politik di kalangan mahasiswa. Justru, inisiatif pendidikan politik muncul dari kalangan mahasiswa. Itupun tidak mendapat cukup dukungan dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. Bahkan salah satu usulannya untuk mengurangi angka golput agar membuat TPS di kampus masih belum disetujui oleh KPU.

“Belum ada inisiatif KPU untuk menjalankan pendidikan politik di Kampus. Bahkan untuk sosialisasi secara komprehensif juga tidak ada. Bahkan kalau saya bisa katakan, semua kampus kapan tanggal Pileg dan Pilpres. Yang kedua kita juga harus fair pendidikan politik tidak hanya tanggungjawab KPU. Tapi parpol juga sudah harus merangkul kampus.”ujar Ali Abdillah dalam perbincangan pada program Pilar Demokrasi KBR68H dan Tempo TV.

Bagaimana Solusinya ?

Ketiadaan pendidikan politik, JPPR kemudian menawarkan KPU agar merangkul forum-forum kultural untuk pendidikan politik masyarakat. Sebagai contoh forum-forum kultural tersebut yaitu masjid, gereja dan organisasi-organisasi pemuda. Menurutnya, dengan pendekatan tersebut pendidikan politik cukup efektif untuk pemilih pemula.

“Forum kultural itu efektif untuk pendidikan politik. Islam dengan pengajiannya, gereja dengan jamaahnya, organisasi pemuda yang kumpul senin atau minggu. Tapi forum-forum itu harus ada yang memicunya agar pendidikan politik tersebut dapat berjalan.”ujar Yusfitriadi

Kemudian forum lainnya yang dapat dijadikan pendidikan politik yaitu forum kultural. Semisal kebijakan pemerintah melalui lembaga pendidikan untuk pembelajaran politik. Salah satu bentuknya bisa melalui mata pelajaran-mata pelajaran baik di sekolah menengah ataupun perguruan tinggi.

Menanggapi usulan tersebut, KPU mengaku sudah akan merangkul forum-forum yang ditawarkan KPU. Menurut, Ketua Pokja Sosialisasi KPU Jakarta, Betty Epsilon Idroos, lembaganya akan merekrut mitra KPU yang bernama “Relawan Demokrasi Pemilu 2014”. Relawan KPU ini nantinya diharapkan dapat memberikan pelajaran tentang apa itu dan pentingnya pemilu.

“Salah satu syarat menjadi relawan yaitu berumur 17 tahun hingga 25 tahun. Sehingga agen-agen KPU ini bisa sharing pentingnya pemilu itu apa bagi mereka. Dengan demikian angka golput bisa ditekan. Tapi karena angka pemilu pemula itu 20 persen dari 7078 ribu pemilih yang terdaftar di DPT Jakarta. Apalagi di tengah situasi sosial ekonomi yang seperti ini, pendidikan politik merupakan tanggung jawab semua stake holder.”ujar Betty

Betty menambahkan relawan demokrasi tersebut akan dilantik oktober ini. Para relawan yang berjumlah ribuan yang tersebar di berbagai daerah tersebut akan bekerja hingga bulan maret mendatang. Bagi mereka yang berminat bergabung menjadi relawan dapat mendaftarkan diri melalui website KPU.

Editor: Doddy Rosadi