KASKUS

Biaya Pemilu & Pilpres Indonesia, Termahal di Dunia? Tapi Selamatkan RI dari Krisis!

Wow! Dana Pemilu 2014 Rp16 Triliun
Sabtu, 16 Maret 2013 11:09 WIB



JAKARTA — Pemerintah saat ini tengah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp16 triliun untuk pesta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang. Biaya pemilihan umum tersebut segera disosialisasikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai anggaran khusus, karena biaya tersebut tidak masuk dalam pagu belanja rutin pemerintah. “Biaya khusus yang akan tercantum dalam APBN 2014 tersebut akan dipergunakan sebagai anggaran pelaksanaan dalam upaya menciptakan pemilihan umum yang sehat, terencana, dan demokratis serta menjaga stabillitas nasional,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo di Jakarta, Jumat (15/3).

Menurut dia, anggaran khusus yang sudah disiapkan tentu akan dimasukkan ke nota keuangan, tapi tidak dimasukkan `resource envelope` untuk menyakinkan anggaran itu tersedia. Sebelumnya, dalam APBN 2013, pemerintah telah menganggarkan dana senilai Rp8,1 triliun sebagai biaya persiapan tahapan pelaksanaan Pemliu 2014. Agus menambahkan, penjelasan dalam nota keuangan, pemerintah mengharapkan biaya tersebut dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada 2014 hingga 75 persen.

Pada 2008, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp6,67 triliun sebagai biaya persiapan tahapan pemilihan umum pada 2009, namun realisasinya hanya mencapai Rp1,9 triliun. Pada 2009, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13 triliun untuk pelaksanaan pemilihan umum, dengan realisasi yang tercatat sekitar Rp8,5 triliun. Sebelumnya, Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat memerlukan dana Rp16,2 triliun untuk membiayai seluruh tahapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden 2014. “Total biaya tersebut berdasarkan kebutuhan anggaran semua program pada setiap tahapan dua pemilu tersebut. Seluruh anggaran tersebut akan dialokasikan dari dua APBN masing-masing pada 2013 sebesar Rp8,1 triliun dan 2014 Rp8,1 triliun,” jelas Hsuni.

Menurut dia, KPU telah menyusun seluruh rincian kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2014 serta sudah ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. KPU akan menetapkan dan menyampaikan seluruh kebutuhan rincian program dan anggaran pada 4 Juni 2012. Ditanya, apakah nantinya biaya pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2014 juga dianggarkan dalam APBD provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, Husni mengatakan, anggaran dari APBD bersifat tentatif. “Artinya, dana dari APBD bisa dianggarkan dan bisa pula tidak, tergantung kebutuhan dan kondisi pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2014 di daerah masing-masing,” ujarnya.
http://www.harianterbit.com/2013/03/...-rp16-triliun/

Capres Butuh 7 Triliun Rayu 70 Juta Pemilih
Tertuang Dalam Disertasi Doktor UI
Senin, 19 Agustus 2013 , 10:19:00 WIB

RMOL. Para capres butuh duit Rp 7 triliun untuk ’menggoda’ hati 70 juta pemilih. Melihat besarnya kebutuhan dana tersebut, duit siluman dari para konglomerat kotor berpotensi besar masuk ke kantong para tim sukses capres. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2009, para capres umumnya tak pernah transparan melaporkan dana kampanyenya. Donny Tjahja Rimbawan, pengamat politik Universitas Indonesia yang disertasinya menggarap soal dana kampanye para capres pada Pemilu 2009 memprediksi ongkos politik yang akan ditanggung para capres pada Pemilu 2014 tetap akan tinggi.

Setidaknya, menurut Donny, pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2009 lalu butuh Rp 7 triliun untuk menggoda hati 70 juta pemilih. “Itu data kasar Pemilu 2009. Data rincinya ada dalam disertasi saya. Untuk Pilpres 2014 nanti tentunya tak akan beda jauh, bahkan mungkin naik sedikit,” kata Donny kepada Rakyat Merdeka. Donny menjelaskan asumsi 70 juta pemilih yang digunakannya adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pilpres yang menggariskan bahwa pasangan capres-cawapres dapat dikatakan menang jika sanggup mengantongi 70 juta suara atau 2/3 dari seluruh provinsi di Indonesia. “Menghitungnya gampang saja, kalau totalnya 70 juta dikali Rp 100 ribu saja kan sudah Rp 7 triliun yang mesti dikeluarkan para capres. Rp 100 ribu itu lantas digambarkan dalam bentuk uang tapi bisa dalam bentuk sembako, sarung atau kerudung. Itu baru untuk menggoda pemilih secara langsung, belum termasuk biaya spanduk, stiker, kaos, biaya perjalanan, pengumpulan massa dan biaya insidental lainnya, maka bisa lebih dari Rp 7 triliun,” terang Donny.

Dengan nominal sebesar itu, Donny meyakini tak ada satu pun pasangan capres-cawapres yang sanggup membiayai kampenyenya sendiri. Maka para pasangan capres-cawapres itu berpotensi besar menerima ’dana siluman’ dari para konglomerat yang belum tentu ikhlas dalam membantu. Akibatnya setelah terpilih nanti, pasangan capres itu bisa jadi akan mengabdi kepada pemilik modal dengan jalan mengakali Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN). Ujung-ujungnya praktik korupsi makin subur.

Mahalnya biaya pesta demokrasi lima tahunan tidak hanya dalam gelaran pilpres, tetapi dalam berbagai event pesta demokrasi lainnya. Di Pemilu Legislatif, para caleg juga harus merogoh kocek dalam, untuk meraih kursi DPR, DPD dan DPRD. Jika diakumulasikan, menurut Donny, paling tidak mencapai Rp 160 triliun. Begitu pula dalam gelaran pilkada baik Bupati, Walikota maupun Gubernur. Setidaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk menggelar pilkada di seluruh Indonesia mencapai Rp 23,180 triliun. Asumsinya seorang cagub rata-rata mengeluarkan Rp 25 miliar dan seorang calon Bupati/Walikota mengeluarkan dana berkisar Rp 10 miliar. Sehingga, total dana yang keluarkan sebagai biaya politik selama lima tahun mencapai Rp 190,488 triliun.

Parahnya lagi, diungkapkan bekas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Aziz, umumnya laporan dana kampanye para pasangan capres-cawapres bermasalah semua. Itu berdasarkan pengalaman yang telah dilakoni Abdul Aziz saat menangani pemilu. Abdul Aziz bilang, para capres-cawapres umumnya tidak meng-cover keseluruhan penerimaan dan penggunaan keuangannya. “Laporan keuangan para capres tidak terkontrol karena dana kampannye digunakan orang per orang. Misalnya kalau anda pendukung salah satu capres, anda mengelaurkan duit buat beli kaos itu tidak bisa dikontrol. Atau siapkan spanduk, susah dikontrolnya,” jelas Aziz.
http://www.rmol.co/read/2013/08/19/1...-Juta-Pemilih-

Pramono Anung: Biaya Caleg DPR Bisa Capai Rp 20 Miliar
Selasa (23/04) | 08:45 WIB

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengatakan, biaya yang dikeluarkan seorang Caleg untuk menjadi anggota DPR bisa menghabiskan uang hingga Rp 20 miliar. Besaran biaya kampanye itu tergantung pada latarbelakang caleg. Pramono kemarin mengatakan, dari hasil penelitian untuk disertasinya memperlihatkan pada kampanye Pemilu 2009 ada anggota yang mengeluarkan uang hingga Rp 20 miliar.

Jika dirata-rata, pengeluaran untuk kampanye anggota antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar. Ia merinci pengeluaran kampanye untuk pengurus partai atau aktivis Rp 500 juta-Rp 1,2 miliar, anggota TNI/Polri dan birokrat Rp 800 juta-Rp 2 miliar, dan pengusaha Rp 1,2-Rp 6 miliar. Jumlah itu diperkirakan angka itu akan naik pada Pemilu 2014.
http://wartakota.tribunnews.com/mobi...i-rp-20-miliar

Pemilu 2014
Biaya Caleg di Daerah Saja Minimal Rp 300 Juta
Rabu, 24 April 2013 01:26 WIB

TRIBUNNEWS.COM, SUMEDANG - Biaya menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPRD minimal Rp 300 juta. Biaya sebesar itu harus disiapkan oleh calon anggota dewan untuk berbagai keperluan sejak mencalonkan sampai hari-H pemungutan suara. "Dengan sistem pemilihan langsung untuk meraih suara terbanyak seperti sekarang memang biaya menjadi caleg sangat besar," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP, Atang Setiawan, di Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Selasa (23/4/2013).

Menurut Atang, besarnya biaya yang dikeluarkan memang relatif. "Setiap caleg tentu berbeda- beda, tapi rata-rata minimal bisa mencapai Rp 300 jutaan," kata Atang, yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Ia mengatakan, biaya itu diperlukan untuk kebutuhan terukur, seperti pemeriksaan kesehatan, biaya melatih dan honor saksi sampai membeli atribut untuk kampanye. "Belum lagi biaya untuk membuat jaringan sampai memelihara jaringan atau konstituen yang besarnya tak bisa diukur," kata caleg PDIP nomor urut satu untuk daerah pemilihan Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, dan Jatinunggal ini.

Hal yang sama ditegaskan Idad Istidat, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang yang juga caleg dari PKB. "Untuk memelihara konstituen itu, biaya tak bisa dipatok. Bahkan bukan hanya satu suara, tapi harus satu keluarga," katanya. Idad, yang mencalonkan di Sumedang Utara, Sumedang Selatan, dan Ganeas, mengatakan, untuk memelihara kostituen itu biayanya bisa berlipat. "Sebab kadang kala ada konstituen yang sudah dipelihara itu diganggu oleh caleg lain sehingga harus mendapat perhatian yang lebih," katanya.

Saat ini ada 552 caleg yang akan bertarung dalam pemilu 2014. Bahkan beberapa anggota DPRD Kabupaten Sumedang mengaku saat pemilu 2009 sudah ada yang menghabiskan dana Rp 500 juta dan tak tertutup kemungkinan untuk pemilu 2014 bisa di atas Rp 500 juta. Sekadar catatan, gaji sebagai anggota DPRD di Sumedang mencapai Rp 12 jutaan per bulan. Dalam satu tahun mendapat Rp 144 juta dan dalam lima tahun Rp 720 jutaan.
http://wartakota.tribunnews.com/deti...n-Rp-10-Miliar

Pemilu 2014:
Caleg DPRD DKI diprediksi akan menghabiskan minimal Rp 2 mi­liar
Caleg DPR Harus Sediakan Rp 10 Miliar
Jumat, 5 Juli 2013 | 09:39 WIB

Pemilihan Umum 2014 masih setahun lagi. Tetapi para calon anggota legislatif (caleg) baik untuk DPR maupun DPRD DKI Jakarta sudah bersiap-siap melakukan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dana untuk itu mereka siapkan Rp 2 miliar hingga Rp 10 miliar. Caleg DPRD DKI diprediksi akan menghabiskan minimal Rp 2 mi­liar, sedangkan untuk caleg DPR Rp 6 miliar sampai Rp 10 miliar.

Direktur Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, dana sebesar itu sederhananya bisa dihitung dari jumlah pemilih yang disasar. Contohnya seorang caleg DPRD DKI membutuhkan sekitar 40.000 suara dan kalau satu suara dihitung Rp 50.000, maka dana yang dibutuhkan 40.000 x Rp 50.000, yakni Rp 2 miliar.

Biaya tersebut, kata Sugiyanto, belum bisa menjamin seseorang bisa lolos jadi anggota DPRD karena masih ada variabel lainnya, yaitu strategi. "Seorang caleg minimal harus menyiapkan tiga strategi, yakni pencitraan, relawan, dan saksi," ujarnya. Kalau dana saja yang terpenuhi, sementara strategi kurang pas, seorang caleg harus siap-siap untuk menerima pil pahit. "Artinya harus dua-duanya jalan dan saling mengisi," tegasnya.

5 kali lipat
Demikian juga bagi calon legislatif yang akan maju menjadi anggota DPR. Menurut Sugiyanto, dana yang harus disiapkan seorang calon jumlahnya tiga sampai 5 kali lipat dari DPRD atau sekitar Rp 6 sampai Rp 10 miliar. Sama seperti di DPRD, caleg DPR juga bergantung pada jumlah calon pemilih yang disasar. Sebagai contoh, seorang caleg membutuhkan 200.000 pemilih dan setiap pemilih dihitung Rp 50.000, maka hitung-hitunganya menjadi 200.000 x Rp 50.000 = Rp 10 miliar.
http://wartakota.tribunnews.com/deti...n-Rp-10-Miliar

----------------

Gara-gara mau Pemilu dan Pilpres, perekonomian kita akan 'melembung' konsumsinya akibat penggelontoran 'money politics' yang besar-besaran oleh Parpol peserta Pemilu dan pelaku politik (caleg dan capres).

Mereka semua (parpol, caleg, dan capres), akan jor-joran mengeluarkan dana kampanye dan pencitraaan. Meski pun tidak produktif, belanja mereka untuk peralatan peraga pemilu (seperti baleho, kaos), biaya pencitraaan (terutama di televisi dan bagi-bagi sembako gratis), hingga rekrutmen pengannguran terdidik untuk timsesnya (panasbung & panastakakan mendapat gelontoran duit cukup besar, selain jatah tetap berupa nasi bungkus dan nasi kotak). Semua itu akan menggerakkan sektor konsumsi. Bila untuk pemilu 2013 yad tiap caleg itu akan menghabiskan dana kampanye rata-rata Rp 20 miliar per orang, padahal ada sekitar 6.607 orang caleg untuk DPR Pusat saja itu yang sudah terdaftar di KPU. Itu artinya mereka akan menghabiskan dana sekitar Rp 132.140 miliar atau sekitar Rp 132 triliun.

Sementara untuk 34 Provinsi, 409 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, dan 5 kota administrasi di Indonesia (kabupaten administrasi dan kota administrasi bukanlah daerah otonom, tetapi merupakan kabupaten/kota tanpa DPRD). Ongkos jadi caleg untuk DPRD tentu jauh lebih murah, yaitu paling murah sekitar Rp 300 juta/orang dan bisa mencapai Rp 2 miliar untuk caleg DPRD seperti di DKI Jakarta. Maka diatas kertas, kalau untuk caleg DPRD itu katakanlah rata-rata habis Rp 1 miliar percaleg, biaya yang akan dikeluarkan oleh seluruh caleg DPRD itu akan fantastis lagi. Yaitu: (jumlah DPRD x Rp 2 miliar x jumlah maksimal caleg per DPRD) = (34 provinsi + 409 kabupaten + 93 kota) x (ongkos yang dikeluarkan setiap caleg DPRD yaitu rata-rata Rp 2 miliar) x (jumlah maksimal pengajuan caleg perdaerah pemilihan yang rata-rata 50 kursi dikalikan 10 kalil lipat, yaitu 500 caleg). Maka akan ditemukan angka sebesar Rp 536.000 miliar atau Rp 536 triliun.

Itu belum termasuk dana yang akan dikeluarkan oleh Capres yang akan diajukan oleh Parpol pada Pilpres tahun 2014 kelak itu. Seorang pengamat politik dari UI memprediksi, diperlukan minimal Rp 7 triliun bagi setiap Capres untuk bisa 'menggoda' hati 70 juta pemilih di Pilpres tahun 2014 kelak. Katakanlah tahun 2014 nanti ada minimal 4 orang Capres yang akan maju ke Pilpres, itu artinya minimal mereka akan menghabiskan dana sekitar Rp 28 triliun. Tapi saya yakin, akan lebih dari itu, mungkin bisa mencapai 4 kali lipatnya, sekitar Rp 100 triliun.

Lalu mengingat Pemerintah juga telah menganggarkan dana penyenggaraan Pemilu dan Pilpres tahun 2014 sebesar Rp 16 triliun. Maka secara keseluruhan, perkiraan paling pesimis dari pesta demokrasi tahun 2014 nanti, baik untuk Pemilu Legislatif maupun Pilpres, diperkirakan akan ada dana berputar sekitar Rp 712 triliun yang berasal dari kantung parpol, caleg, capres dan KPU serta Pemerintah.

Dalam teori ekonomimakro, pengeluaran atau belanja uang sebesar itu, akan berdampak luas terhadap perekonomian akibat 'multiplier effect' yang ditimbulkannya. Dalam kasus Indonesia di saat Pemilu dan Pilpres nanti, semua duit sebesar Rp 712 triliun itu akan habis dibelanjakan atau di konsumsikan oleh pelaku politik di Indonesia, sehingga dengan assumsi besaran MPC (Marginal Propensity to Consume mendekat angka 0,9 sehingga nilai koeffisien 'multipleir effect of consumstion' akan mencapai 10), maka perputaran uang akibat effek Pemilu dan Pilpres tahun 2014 itu akan mencapai Rp 712 triliun, dikalikan koeffisien multiplier sebesar 10, sama dengan Rp 7.120 triliun. Duit sebanyak itu ketika digelontorkan ke tengah perekonomian yang lesu atau resesi sekalipun, pasti akan menggeliat! Indonesia kembali terselamatkan dari krisis ekonomi berkat Pemilu dan Pilpres kali ini. Bersyukurkan atas "kepemurahan" parpol, caleg dan capres yang akan bertanding tahun depan itu. Tapi usai Pilpres dan Pemilu nanti, kalau mereka semua menuntut 'pay back' atas semua pengeluaran mereka selama ini, janganlah anda kemudian protes dan melemparkan sumpah serapah akibat perilaku koruptif mereka



Biaya Politik di Negeri Koruptif
Rabu, 21 Agustus 2013 | 14:03

Mahalnya harga barang dan tarif jasa yang harus dibayar konsumen di Tanah Air, tidak semata-mata urusan biaya produksi. Elemen yang berkontribusi cukup signifikan dalam pembentukan harga adalah tingginya biaya politik. Praktik yang berlangsung lama tersebut telah menyuburkan korupsi, dan melibatkan elite politik dan pemerintahan.

Kalangan pengusaha sejak lama mengeluhkan besarnya biaya politik yang menyertai mata rantai produksi dan distribusi barang dan jasa. Berbagai aturan yang dibuat, ternyata membuka celah intervensi elite politik berupa setoran atau pungli manakala pengusaha hendak mengurus izin usaha atau agar bisa mengikuti tender. Setoran tersebut ujung-ujungnya masuk ke kantung pribadi dan kas parpol.

Selain kewajiban setoran pungutan tak resmi yang tak jelas peruntukannya agar segala urusan lancar, pengusaha juga wajib membayar berbagai pungutan resmi yang kerap tumpang tindih satu sama lain. Akumulasi pungutan-pungutan tersebut jelas menciptakan ekonomi biaya tinggi. Perekonomian negara lambat laun hancur karena kehilangan daya saing. Barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri, tak terserap oleh pasar domestik, karena kalah bersaing dengan produk asing.

Kenyataan ini disebabkan oleh hubungan politik dan dunia usaha yang tidak terfilter cukup ketat oleh regulasi dan penegakan hukum. Hubungan saling tergantung antara pelaku usaha, politisi, dan birokrasi berubah menjadi hubungan kolutif. Praktik korupsi bertumbuh subur dalam hubungan saling menguntungkan ini. Struktur pemerintahan, mulai yang terendah hingga tertinggi, tak steril dari campur tangan elite politik. Kalaupun eksekutif tidak dipegang orang parpol, untuk menduduki jabatan tersebut, seseorang harus memiliki sokongan parpol dan untuk mendapatkan dukungan parpol, calon menggunakan jasa cukong.

Banyak jabatan publik yang melibatkan peran politisi dan pengusaha. Di sinilah persoalan terbesar bangsa ini. Di tengah buruknya pengelolaan parpol, tentu saja berimbas pada kualitas para penyelenggara negara yang dihasilkan. Perekrutan politik masih diwarnai relasi transaksional dan pragmatisme kekuasaan. Politik pun dijalankan dengan biaya yang teramat mahal. Akibatnya, penyelenggaran negara dipenuhi penyalahgunaan wewenang untuk memenuhi biaya politik yang diperlukan guna mewujudkan ambisi politik.

Salah satu sumber persoalan parpol adalah pendanaan dan belanja. Dari aspek pendanaan, sesuai aturan, berasal dari tiga sumber, yakni iuran anggota, bantuan negara (APBN dan APBD), serta sumbangan pihak luar yang tidak mengikat. Dari tiga sumber tersebut, sumbangan pihak luar diyakini memberi kontribusi terbesar untuk menunjang kehidupan parpol.

Sedangkan, dari aspek belanja, setidaknya mencakup dua pos utama, yakni belanja operasional dan belanja kampanye pemilu. Selama ini, belanja kampanye mendapat sorotan paling tajam, karena dinilai terlampau besar, bahkan menjurus pada pemborosan, baik untuk kampanye pemilu legislatif maupun pilpres.

Tidak adanya aturan yang membatasi dana kampanye, baik oleh parpol maupun calon anggota legislatif (caleg), calon presiden, dan juga calon kepala daerah, justru menyuburkan politik uang di setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada. Akibatnya, demokrasi yang dijalankan baru sebatas demokrasi formal, bukan demokrasi substansif.

Dari luar, Indonesia memang tampak sebagai negara demokrasi, karena syarat-syarat negara demokrasi telah dijalankan. Namun, makna yang sesungguhnya dari demokrasi itu sendiri tak tersentuh. Konsep keterwakilan, misalnya, tergerus oleh politik transaksional. Parpol dan caleg “membeli” suara melalui politik uang, untuk memperoleh mandat sebagai wakil rakyat. Parpol dan politisi tersandera dengan demokrasi normatif dan prosedural. Akibatnya, mereka mengerahkan segala daya untuk memenangi pemilu.

Dalam rezim pemilu langsung saat ini, modus yang paling menonjol adalah politik uang. Cara ini dianggap paling efektif untuk meraih suara sebanyak-banyaknya demi kejayaan politik. Kondisi masyarakat yang mayoritas masih miskin dan rendah tingkat pendidikannya, mengakibatkan pemilu minim rasionalitas. Rakyat pun melihat pemilu sebagai musim menggaet rezeki sesaat.

Tidak adanya aturan yang membatasi belanja kampanye, baik oleh parpol, caleg, dan juga calon kepala daerah, menyuburkan politik uang di setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada. Akibatnya, mereka jor-joran membeli suara. Untuk maksud itulah, dibutuhkan sumber dana melimpah, yang berujung pada terciptanya struktur biaya politik dalam perekonomian.

Untuk mengatasi hal itu, tentu perlu terobosan, terutama berkaitan dengan pendanaan parpol. Gagasan agar parpol didanai oleh negara, layak untuk dipertimbangkan.

Setidaknya, ada alasan rasional bahwa kehadiran parpol sangat penting dalam praktik demokrasi. Tentu pengalokasian dana untuk parpol itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama berkaitan dengan aspek akuntabilitas tak hanya penggunaan dana, tetapi juga proses perekrutan politik yang dijalani oleh partai. Dengan cara ini, diharapkan bisa mengikis biaya politik yang membebani perekonomian.
http://www.suarapembaruan.com/tajukr...koruptif/40394
Pesta demokeasinya dah bener blom nih.
Bermanfaat sesuai tujuan yg diinginkan ga?

Assalamu'alaikum


bodo amir ama pemilu


posted by sitoy.51704
nah alhasil klo udah terpilih banting tulang korupsi buat bayar utang pemilihan .. gaji dpr ato mpr 5 taun emang nyampe miliaran gitu ???
Gulput aja deh drpd ikut2an buang duit negara
sorry dobel post


jokowi jd gub dki dng biaya minin tu gan
harus d contoh tu system kampaye jokowi
Uang korupsi sudah dianggap sebagai rezeki oleh politisi kita, dari birokrasi pemerintahan yang Άϑά sekarang sangat sulit untuk ϑî hentikan.. Klo ane sih milih calon eksekutif atau legislatif liat dari gaya hidup nya āĵĵα.
..ga ada program breaktrough untuk nuruni cost seperti ini,..

Demokrasinya masih dibawah level membangun kepercayaan, susah mau pake IT canggih.
muahallllll

wez mboh lah ron2!

karepmu le le,, yg jelaz ane gak setuju dg sistem demokra** titik
nyobloz gak nyobloz itu adalah hak rakyat bukan kewajiban..

Itu sudah!
inilah yg bikin ranah politik tdk sehat,krn slalu menanamkan pola "pay back" dan modal yg d keluarkan hrs besar..berharap jokowi maju jd capres dan menurunkan biaya pesta pemilu
pesta democrazy adalah pesta rakyat... duitnya dari mana 16 Triliun..??

HUTANG..!!! itu kata tepatnya..!!!

lalu dibayar pake apa..??? RAKYAT yang bayar...!!!

kalau begitu itu BUKAN Pesta Rakyat dong...

Rakyat Sudah disuruh bayar..., dapet anggota hewan dan presidennya YANG DZALIM ke Rakyat....



gila...duit nya dari mana tuh??
Mahal sekaliiiiiiiiiiiiii
Quote:Original Posted By tendangan.maut
jokowi jd gub dki dng biaya minin tu gan

harus d contoh tu system kampaye jokowi


Ach masak ??
Siapa yg bilang ??
Ada data yg bisa di percaya gk ??
itu namannya pesta demokrasi ala kapitalis. padahal di negera eropa saja yang disebut negeri kapitalis tidak begitu.

semua golongan punya syawat politik
Quote:Original Posted By beeleboy
inilah yg bikin ranah politik tdk sehat,krn slalu menanamkan pola "pay back" dan modal yg d keluarkan hrs besar..berharap jokowi maju jd capres dan menurunkan biaya pesta pemilu


'Pay back'-nya memang mahal, gan!
coba baca ini artikel berikut ini:

Quote:
Korupsi APBN RI Mencapai 30 Persen
Rabu, 15/05/2013 - 05:38

JAKARTA, (PRLM).- “Saat ini korupsi APBN Indonesia luar biasa. Angkanya mencapai 30% saat pembahasan dan 15% waktu realisasi di lapangan,” ungkap Ketua Aliansi Rakyat untuk Rakyat (ARUP) Rizal Ramli yang juga anggota tim Panel Ahli Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jakarta, Selasa. Seperti diketahui Rozal Ramli gencar mengampanyekan perlunya negara mendanai Parpol lewat APBN. Dengan demikian,

Gagasan tersebut disambut baik oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas Taufiq. “Reformasi pembiayaan Parpol juga akan mendorong masyarakat meritokrasi, hanya yang pintar dan unggul yang layak menjadi pempimpin,” kata Taufiq."Kalau sekarang dosen-dosen muda yang pintar itu tidak mungkin menjadi anggota legislatif karena mahalnya biaya pencalegan. Dari mana mereka bisa mengumpulkan Rp 1 - Rp3 milyar untuk menjadi caleg? Selaku ekonom Pak Rizal punya kemampuan dalam menghitung dan mengatur anggaran untuk Parpol,” ujar Taufiq Kiemas.

Taufiq Kiemas mengemukakan, ide Rizal Rami bagus sekali. Karena selama ini banyak para tokoh bangsa yang tak bisa menjadi pemimpin, kepala daerah atau menjadi caleg. Karena itu harus diberi kesempatan. Kalo sekarang ini, mau jadi caleg saja, butuh uang sampai 3 miliar. Dosen saja, tidak bisa, apalagi yang lainnya. Harus ada kesempatan yang sama buat semua warga negara. Jadi nanti itu, memilih pemimpin harus berdasarkan meritokrasi.

Karena parpol dibiayai oleh rakyat, maka parpol hanya berhutang budi pada rakyat. Karena kalau parpol dibiayai oleh investor, cukong atau bandar, maka caleg hutang budinya juga sama bandar. Skema bantuannya seperti apa, menurut hutungan Rizal Ramli sekitar Rp5 triliun per tahun, dibagi berdasarkan perolehan suara yang didapatkan. Nilai ini cukup kecil dan tak ada artinya dibanding dengan besarnya APBN sekarang ini yang mencapai sekitar Rp2000 triliun menjelang 2014
https://www.google.co.id/#psj=1&q=ko...psi+apbn+30%25
buat nasi kotaknya berapa tuh