Istana Negara, Pusat Pemerintahan Republik Indonesia

Krisis Ekonomi Tapi Masih Suka Boros!
Sabtu, 21 September 2013, 19:08 WIB

Bisnis.com, BATAM – Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto “menyentil" pemerintah yang masih bertindak boros meskipun di tengah krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Suryo mengatakan, setiap elemen negara perlu memberikan pengorbanan dalam kondisi krisis ekonomi yang sedang berlangsung, khususnya pemerintah. Pemerintah, katanya, harus mau mengencangkan ikat pinggang, tetapi dia tidak melihat hal itu dilakukan. “Kalau di negara lain, di Korea, saya masih ingat betul, di saat mereka menghadapi krisis, menterinya itu tidak boleh naik kelas bisnis, kalau perjalanan itu naik ekonomi.

Kemudian dianjurkan juga jangan terlalu sering ke luar negeri,” tuturnya saat menghadiri acara Silaturahmi dan Diskusi Nasional bertema Kesiapan Indonesia Menuju ASEAN Free Trade Area dan Satu Komunitas ASEAN di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (21/9/2013). Menurutnya, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah penghematan seperti itu guna mengurangi beban biaya yang dipikul negara. “Terus terang saja, kita belum melihat adanya upaya-upaya yang serius ke arah penghematan, pengetatan ikat pinggang. Ini yang masih kita tunggu-tunggu,” sambung dia. Padahal, menurut dia, bila sikap itu dilakukan pemerintah maka akan mempengaruhi psikologis dan kepercayaan masyarakat, termasuk dunia usaha. Kepercayaan itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam mengatasi krisis ekonomi Indonesia yang kini belum reda.
http://www.bisnis.com/krisis-ekonomi...til-pemerintah

Sedalam Apa Krisis Ekonomi Kita?
Sabtu, 21 September 2013, 22:10 WIB

Bisnis.com, BATAM – Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menilai kemerosotan ekonomi negara belum sedalam yang pernah terjadi pada 1998 dan 2008 dengan melihatnya dari sejumlah indikator. Dalam acara Silaturahmi dan Diskusi Nasional bertema Kesiapan Indonesia Menuju ASEAN Free Trade Area dan Satu Komunitas ASEAN 2015 yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (21/9/2013), Suryo mengatakan saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tidak mungkin bisa diharapkan seperti tahun-tahun yang lalu.”Pemerintah pun sudah meng-adjust ke bawah, tidak lagi di atas 6%, dan sekarang sudah sekitar 5,5%,” sambungnya. Kemudian nilai tukar Rupiah melemah. Meskipun itu salah satunya dipengaruhi faktor eksternal mengingat mata uang negara-negara lain di dunia pun ikut mengalami pelemahan atas Dolar AS. Kemudian kita juga ketahui inflasi meningkat. Defisit neraca transaksi berjalan juga mencapai level yang cukup alarming,” kata dia.

Kondisi itu terjadi akibat defisit perdagangan karena ekspor melemah, sedangkan impor meningkat. Hasilnya, cadangan devisa menurun. Selain itu, tanda-tanda investasi, baik yang langsung maupun tidak, menurutnya juga mulai melemah. “Namun kalau kita bandingkan dengan krisis ekonomi yang lalu lalu, tahun 98, tahun 2008, posisi Indonesia masih lebih baik. Tahun 98 itu betul-betul pukulan yang luar biasa,” ujarnya.

Dia menilai saat ini kondisi ekonomi masih lebih baik karena sektor perbankan jauh lebih sehat dibandingkan pada 1998. Kemudian jumlah utang juga tidak separah pada 1998 dan 2008, baik yang dialami pihak swasta maupun pemerintah. “Meskipun tidak boleh kita anggap sepele, tetapi kita harus optimis bahwa kita bisa melampaui masa-masa krisis ini,” sambungnya.

Disamping itu, lanjut dia, Indonesia juga beruntung masih menjadi negara yang diminati untuk menjadi tujuan investasi asing. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya kunjungan kepala negara atau delegasi-delegasi bisnis dari bangsa lain. “Ini saja, dalam beberapa minggu ke depan ini beberapa kepala negara sudah minta untuk menjadi state guest, tamu negara. Yang saya tahu India, Tingkok kemudian Korea. Mereka ingin bertemu dengan pengusaha-pengusaha Indonesia,” ujarnya.
http://www.bisnis.com/sedalam-apa-kr...ambang-sulisto

Kasus AS yang Terancam Lumpuh Pemerintah Federalnya gara-gara Budget



Prabowo: Pemerintah Boros Anggaran Rp259 Triliun Tiap Tahun
Rabu, 6 Februari 2013 09:26 WIB

JAKARTA–Pernah membayangkan berapa banyak itu uang Rp300 triliun? Kalau jumlah ini dibelikan cendol misalnya, mungkin Jakarta bisa banjir cendol. Celakanya, uang sebanyak itu menurut Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto diboroskan oleh pemerintah setiap tahunnya. Ngeri sekali, padahal anggaran seberar itu seharusnya bisa dihemat. Menurut, Prabowo pemborosan anggaran di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan. Ia mengambil contoh borosnya pelaksanaan pilkada di salah satu provinsi, di mana pemenangnya menghabiskan dana Rp 600 miliar, sementara yang kalah Rp 400 miliar. “Total jumlahnya sudah Rp 1 triliun. Dari mana itu dana? Pasti dari anggaran. Dan itu baru provinsi, belum kabupaten dan kota,” katanya.

Prabowo melanjutkan, kondisi pengunaan anggaran tampaknya semakin tidak efisien. Hal itu dilihat dengan adanya rencana penambahan 4 provinsi dan 16 kabupaten di Indonesia. Akibatnya anggaran daerah hanya akan habis hanya untuk belanja pegawai, rumah dinas, gedung DPRD, dan banyak lagi fasilitas pemerintahan lainnya. “Semua itu perlu dipertimbangkan ulang, kelanjutan pemilihan langsung kepala daerah maupun rencana pemekaran wilayah. Karena tidak efisien,” ujarnya.

RP300 TRILIUN
Menurut Koodinator investigasi dan advokasi Seknas FITRA, Ucok Sky Khadafi memang selama ini pemerintah selalu melakukan pemborosan anggaran tiap tahunnya. Bahkan menurut Ucok apa yang disampaikan Prabowo itu hanya pemborosan minimal tiap tahunnya. “Bahkan pemborosan tiap tahunnya bisa mencapai Rp300 triliun. Benar-benar pemerintah boros tiap tahunnya, padahal banyak rakyat yang masih menjerit kelaparan,” kata Ucok kepada Harian Terbit (6/2).

Menurutnya, pemborosan itu bisa dilihat dari fasilitas di setiap kementrian. Mulai dari pembiayaan baju seragam, biaya makan, minum perjalanan dinas hingga fasilitas kebutuhan pejabat. “Sebenarnya dana-dana itu bisa dihemat dengan menghilangkan pemberian fasilitas tersebut. Para pejabat dan presidenpun sebenarnya sudah mendapat gaji dan fasilitas yang cukup, sehingga tidak perlu dengan tambahan fasilitas lainnya yang dianggap tidak perlu,” jelasnya.

Menurut Ucok pemborosan yang dilakukan Presiden terletak pada terjadinya ganda dalam pengeposan anggaran. Dia menilai dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I tahun 2012, terdapat peruntukan penggunaan dan BA 999.08 yang telah menyalahi UU RI No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, PP RI No 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Permenkeu RI no 165/PMK.02/2011 tentang penggeseran anggaran belanja dari bagian anggaran bendahara umum negara belanja lainnya ke bagian anggaran. “Anggaran taktis Presiden yang menyalahi aturan itu sebesar Rp 156 miliar dan terealisasi Rp 102 miliar dari total anggaran Rp 362 miliar. Semestinya anggaran taktis itu dilakukan bila bersifat urgent dan insidentil dan belum dianggarkan dalam BA 007. Namun, penganggaran yang terdapat pada BA 999.08 itu menyalahi aturan,” tandasnya.

Tapi, tambahnya, ternyata anggaran presiden di BA 999.08 ada penyalagunanaan dan pelanggaran. Ini bukan anggaran yang penting, anggaran ini harusnya ada di BA 007/di Setneg. Ini tiap tahun presiden melakukannya. Ini yang disebut pelanggaran UU RI No 17 dan aturan lainnya. Pemborosan anggaran yang dilakukan Presiden ini, kata Ucok, digunakan untuk dana operasional presiden yang digunakan untuk kunjungan kerja VVIP Presiden dan rombongan, rapat kerja pemerintah, dan bantuan kemasyarakatan bersifat sosial, organisasi, keagamaan, pendidikan. Bukan hanya itu, terang Uchok, dalam pos anggaran BA 999.08 juga digunakan untuk bantuan kemasyarakatan wakil Presiden Boediono dan biaya operasional unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebesar Rp33 miliar dan yang terealisasi Rp 11,5 miliar.
http://www.harianterbit.com/2013/02/...un-tiap-tahun/

Tiap Tahun, 30% APBN Dikorup
Sabtu, 8 September 2012 14:09 WIB

JAKARTA – Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kerap mengalami kebocoran lantaran dikorup para pejabat. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung hingga mencapai 30 persen. Jika APBN minimal Rp1.400 triliun, sekitar Rp400 miliar dana APBN yang menguap setiap tahun. “Bukan sesuatu yang mustahil jika dana APBN kita memang kerap menguap dan bocor hingga mencapai sepertiganya. Dana yang menguap itu kerap masuk kantong pejabat dari kalangan birokrat dan politisi,” kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi kepada Harian Terbit, Sabtu (8/9).

Dia menilai, setiap APBN yang diusulkan pemerintah memang rawan kebocoran. Misalnya saja soal APBN 2013 yang rancangannya telah disampaikan Presiden SBY pada 16 Agustus lalu yang juga rawan kebocoran, apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. “Akan banyak pihak yang berlomba-lomba mengeruk dana APBN untuk dijadikan modal politik menjelang pemilu 2014,” kata Ucok . Dia menegaskan, kebocoran APBN di sana-sini hampir dipastikan semakin besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya.. Sebab, semua sektor rawan dikorupsi. Hanya, peluang beberapa pos anggaran lebih terbuka. Di antaranya, pos penganggaran untuk bantuan sosial dan belanja modal seperti untuk pembangunan infrastruktur,” katanya.

Uchok menambahkan, mengacu pada sejumlah kasus korupsi yang bisa dibongkar, jika ditotal, kerugian negara memang cukup besar. Sebut saja kasus Nazaruddin di wisma atlet yang merugikan negara sekitar Rp25 miliar. Selain itu, kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang merugikan keuangan negara Rp25 miliar. “Jadi, kejahatan anggaran yang belum terungkap itu sebenarnya masih sangat banyak,” imbuh Uchok. Selain itu, peluang kebocoran terlihat jika mengamati postur RAPBN 2013. Penerimaan negara, baik yang bersumber dari pajak maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak), dihitung sangat rendah. “Ini juga membuka peluang terjadinya korupsi penerimaan negara seperti yang terus berulang selama ini,” ujarnya.

Menurut dia, sebenarnya ada kesempatan untuk setidaknya memperkecil kemungkinan kebocoran APBN. Caranya, DPR harus melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat. Pelibatan dimulai dari perencanaan hingga penganggaran berbagai program kementerian dan lembaga negara. Publik, kata dia, harus diberi kesempatan mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran sebelum rapat kerja dimulai antara DPR dan mitra kerja. “Tetapi, DPR kan berisi orang-orang parpol yang tentu berkepentingan langsung dengan anggaran,” jelasnya. Keraguan atas komitmen DPR menyelamatkan APBN itu, ungkap dia, setidaknya juga telah tergambar dari segera didapatnya kendaraan dinas baru untuk wakil menteri pertanian. Jika tidak ada aral melintang, 30 Agustus nanti, Kantor Kementerian Pertanian akan menandatangani kontrak dengan pemenang tender. Saat ini masih merupakan masa sanggah lelang. “Beginilah kondisi Indonesia, anggaran negara banyak diperebutkan pejabat publik sendiri,” tegasnya.

Dia menambahkan, meski anggaran pengadaan kendaraan roda empat untuk Wamen pertanian sebenarnya tidak terlalu besar untuk ukuran pejabat, yaitu Rp520 juta, pemberian mobdin tersebut tetap dianggap kurang etis. Sebab, wamen yang baru diangkat pada akhir 2011 itu belum menunjukkan kinerja signifikan. “Seharusnya, mereka (DPR, Red) bisa melarang eksekutif mendapat fasilitas mobil mewah dulu,” ungkapnya. Sementara mantan menteri keuangan, Fuad Bawazier menilai sepertiga dari total APBN selalu bocor. Mislanya saja dalam APBN 2011 lalu yang tingkat kebocorannya sangat tinggi. Kemungkinan besar pada APBN 2012 tingkat kebocorannya juga akan sama.

Menurut Fuad, nilai dana transfer daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) APBN 2011 mencapai Rp334,322 triliun. Perinciannya, dana bagi hasil (DBH) Rp 83,558 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp225,532 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp25,232 triliun. “Angka ini hampir separuh dikorupsi, belum lagi dana untuk pemerintah pusat. Jadi, saya nilai sepertiga yang dikorupsi,” jelas Ketua DPP Partai Hanura tersebut. Fuad menjelaskan, sangat mudah menilai tolok ukur anggaran itu dikorupsi atau tidak. Ia memberi contoh, di negara maju anggaran banyak dibelanjakan untuk bidang pertahanan dan intelijen. Hasilnya, peralatan dan persenjataan militer sangat mutakhir. Adapun kemampuan intelijen berjalan baik sebab anggaran digunakan secara semestinya.
http://www.harianterbit.com/2012/09/...-apbn-dikorup/

---------------------------------

Seharusnya kalau perekonomian nasional mulai memasuki masa-masa sulit seperti saat ini, bukannya malahan berfoya-foya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang justru menguras devisa, mengurangi penerimaan pajak, dan menambah beban pengeluaran APBN yang besar untuk membiayai proyek-proyek berskala nasional yang tidak begitu prioritas pada masa kini, termasuk pemekaran wilayah. Semua ini perlu dilakukan untuk tetap bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang semakin merosot itu, minimal tak jauh-jauh dari laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi aja. Impor yang tidak mendesak seperti peralatan otomotif (apalagi akan ada proyek mobil murah itu), atau impor pesawat-pesawat baru, impor BBM yang membengkak akibat konsumsi BBM meningkat akibat mobil-mobil murah, dan pembangunan infra struktur berat seperti proyek jembatan Sunda itu itu misalnya, seharusnyalah ditunda saja dulu. Termasuk kenaikan gaji PNS tentunya.