Pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tentang penempatan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli oleh Gubernur DKI Jakarta menuai kritikan keras, Mendagri bukan mendukung pejabat kota untuk bekerja bagi kepentingan masyarakat, tetapi memolitisasi dengan menggunakan isu agama sebagai alasan untuk penolakan.

Di luar dugaan Mendagri mengatakan, adanya penolakan dari warga atas penunjukan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung sebaiknya dijadikan pegangan oleh Gubernur untuk memertimbangkan kembali penempatan yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, dalam penempatan pejabat yang berdasarkan penunjukan bukan pemilihan, sebaiknya diperhatikan orang yang tepat dalam posisi yang tepat.

Gubernur Jakarta Joko Widodo melihat bahwa prinsip orang yang tepat dalam posisi yang tepat itu didasarkan atas faktor kemampuan seseorang. Namun Mendagri berpendapat bahwa faktor penerimaan masyarakat yang akan dipimpin juga merupakan hal yang harus diperhatikan.

Masyarakat Lenteng Agung umumnya beragama Islam, sementara Susan beragama Kristen. Itulah yang membuat sekelompok kecil masyarakat sejak awal melakukan demonstrasi menolak pengangkatan Lurah Susan.

Faktor terakhir ini yang membuat Mendagri meminta Gubernur Jakarta untuk mempertimbangkan kembali penunjukan Susan. Pasalnya, jika aksi demonstrasi itu terus terjadi, maka sulit bagi Lurah Susan menjalankan tugas kesehariannya dengan optimal.

Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai pernyataan Mendagri sebagai tidak masuk akal. Dalam alam demokrasi, aksi unjuk rasa merupakan sesuatu yang biasa. Unjuk rasa tidak harus membuat pejabat negara maupun pejabat daerah terganggu dalam menjalankan tugasnya.

Basuki yang akrab dipanggil Ahok menilai berbahaya sekali jika pandangan seperti Mendagri itu dituruti. Bahkan Presiden pun setiap saat harus diganti, kalau hanya ada sekelompok orang yang berdemonstrasi menentangnya di depan Istana Merdeka.

Kita berpendapat bahwa kita harus berpegangan kepada prinsip bernegara yang sudah kita sepakati. Bahwa negara ini adalah negara yang berdasarkan kepada Pancasila. Kita mengharuskan warga bangsa ini percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kita juga menyadari bahwa negara ini adalah negara yang plural. Negara mengakui adanya lima agama besar yaitu Islam, Kristen/Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Setiap warga bebas memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, maka kita sepakat memilih pemimpin berdasarkan kemampuannya bukan kepercayaannya. Yang dibutuhkan oleh rakyat adalah pemimpin yang peduli kepada kehidupan masyarakatnya dan mau melayani, bukan malah minta dilayani.

Kita merasakan bahwa feodalisme sebenarnya belum benar-benar habis di negeri ini. Sejak awal kemerdekaan kita merasakan bahwa kekuasaan masih dilihat sebagai hak istimewa, power is privilege. Akibatnya, kita lebih sering melihat pemimpin yang memamerkan kekuasaannya daripada yang melayani rakyatnya.

Ada sesuatu yang baru yang ingin diterapkan di DKI Jakarta. Pejabat daerah yang akan ditunjuk menduduki posisi tertentu harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Untuk itulah maka jabatan seperti Lurah kemudian ditawarkan secara terbuka. Pemerintah Provinsi melakukan penilaian terhadap para calon tersebut.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan di Kelurahan Lenteng Agung menetapkan Susan sebagai orang yang paling cocok. Dengan itulah Gubernur Jakarta menunjuk Susan dengan harapan bisa bekerja secara profesional untuk melayani kepentingan masyarakat di daerah itu.

Bahwa kemudian muncul sentimen keagamaan, memang itulah kelemahan yang masih ada dalam sistem bernegara kita. Tugas para pemimpinlah yang mencerdaskan masyarakat tentang bagaimana demokrasi seharusnya kita bangun ke depan. Seperti ketika Pemimpin China Deng Xiaoping dikritik tentang sistem kapitalisme yang diterapkan dalam sistem sosialisme, maka ia berani untuk meluruskan pandangan yang keliru. Menurut Deng: "Tidak peduli kucing itu hitam atau putih, yang terpenting ia bisa menangkap tikus."

Kita pun berpendapat bahwa Mendagri seharusnya mengajak masyarakat untuk melihat kinerja Lurah Susan. Kalau memang ia tidak mampu menjadi pelayan bagi masyarakat, maka baru ada alasan untuk menggantinya. Tetapi kalau Lurah Susan bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat, mengapa kita tidak beri kesempatan kepada perempuan lurah itu untuk bekerja.

Cara pandang yang dipergunakan Mendagri tidak tepat dalam konteks membangun Indonesia. Kita harus membawa negara ini maju ke depan apalagi kita akan menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka. Kita harus membangun masyarakat yang semakin terbuka, yang melihat orang bukan atas dasar suka atau tidak suka, tetapi mampu atau tidak mampu memimpin negeri ini.

Seorang pejabat negara tidak harus malu untuk meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukan. Permintaan maaf bukan menunjukkan sebuah kekalahan, tetapi justru menunjukkan kebesaran dari seorang pemimpin. Bukankah tidak ada manusia yang sempurna dan kita semua bisa berbuat salah?