JAKARTA, KOMPAS.com - Meski perdamaian antarwarga yang bertikai di Sampang, Madura, sudah terjadi, Menteri Agama Suryadharma Alie malah mempermasalahkan perdamaian tersebut. Alasannya, perdamaian atau islah tidak melibatkan pemerintah dan para ulama setempat.
Suryadharma mengatakan, dirinya maupun jajaran pemerintah tidak tahu-menahu soal islah tersebut. Ia mengaku tidak tahu siapa pihak yang memediasi perdamaian. Terkait langkah islah itu, Suryadharma malah menduga ada pihak yang ingin memanfaatkan konflik di Sampang.
"Bisa jadi ada pihak yang ingin menari di atas konflik itu," kata Suryadharma di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/9/2013).
Suryadharma menambahkan, pemerintah berkepentingan atas terwujudnya rekonsiliasi di Sampang. Untuk itu, ia berharap proses rekonsiliasi dilakukan bersama-sama. Pemerintah, kata dia, juga mempersilakan jika ada pihak yang ingin berpartisipasi mewujudkan rekonsiliasi.
"Yang tidak diharapkan, adanya pihak yang kipas-kipas. Yang harus dilakukan, diikutsertakan ulama karena ulama berkomitmen melakukan rekonsiliasi. Jangan-jangan ada agenda lain, mereka melakukan rekonsiliasi, besar-besaran, seakan pemerintah tidak peduli. Banyak yang bermain dalam kasus ini," kata Suryadharma.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan, pemberitahuan rekonsiliasi kepada ulama adalah hal penting. Hal ini, kata Suryadharma, bertujuan agar ulama menerima juga dapat menerima rekonsiliasi.
Seperti diberitakan, warga Syiah Sampang dengan masyarakat Kecamatan Omben dan Karang Penang Sampang sudah menandatangani islah. Kedua pihak yang sempat konflik tahun 2012 sepakat agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan ingin segera hidup bersama lagi.
Namun, pascaperdamaian, Yayasan Bantuan Hukum Universalia yang mendampingi warga Syiah melihat ada upaya penggembosan perdamaian oleh kelompok tertentu, salah satunya kiai setempat. Para penanda tangan perdamaian dicegat oleh kelompok intoleran ketika hendak pulang.