Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham
ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-
politik akhir-abad keduapuluhan, sebenarnya merupakan
redefinisi dan kelanjutan dariliberalisme klasik yang
dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang
mengurangi atau menolak penghambatan oleh
pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan
mengarah pada penciptaan Distorsi dan High Cost
Economy yang kemudian akan berujung pada tindakan
koruptif.[1] Paham ini memfokuskan pada pasar bebas
dan perdagangan bebas [2] merobohkan hambatan untuk
perdagangan internasional dan investasi agar semua
negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan
standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan
modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan
dan mengalirnya investasi. [3]
Sekilas tentang pandangan kaum libertarian
Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat
kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui
cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi,
diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar
merujuk pada perdagangan bebas.
Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan
politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan
perdagangan seperti WTOdan Bank Dunia. Ini
mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan
sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi
pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah
(seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses
dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk
meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme
berusaha keras untuk menolak atau mengurangi
kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan
hak-hak daya tawar kolektif lainnya.
Neoliberalisme bertolakbelakang dengan sosialisme,
proteksionisme, dan environmentalisme. Secara
domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip
dengan poteksionisme, tetapi kadang-kadang
menggunakan ini sebagai alat tawar untuk membujuk
negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme
sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil dan
gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan
keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas
terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi.
Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap
menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat
berdasarkan seluruh capaian yg telah berhasil diraih.
Bagi mereka, masyarakat pra-kapitalis adalah
masyarakat feodal yang penduduknya ditindas.
Bagi John Locke, filsuf abad 18, kaum liberal ini adalah
orang-orang yg memiliki hak untuk 'hidup, merdeka, dan
sejahtera'. Orang-rang yang bebas bekerja, bebas
mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil
keuntungan apapun, termasuk dalam kebebasan untuk
'hancur', bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup
tanpa pekerjaan.
Kapitalisme membanggakan kebebasan seperti ini
sebagai hakikat dari penciptaannya. dan dalam
perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan
menjaga kebebasan tersebut. Misalnya masalah upah
pekerja, menurut konsepsi kapitalis, semua keputusan
pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan.
Kemudian paham yang terbentuk bagi kaum liberal
adalah kebebasan, berarti: ada sejumlah orang yang
akan menang dan sejumlah orang yg akan kalah.
Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena
persaingan. Apakah anda bernilai bagi orang lain,
ataukah orang lain akan dengan senang hati memberi
sesuatu kepada anda. Sehingga kebebasan akan
diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu
menggunakan hak-hak tsb dengan memperkecil turut
campur nya aturan pihak lain. "kita berhak menjalankan
kehidupan sendiri"
Saat ini, ekonom seperti Friedrich von Hayek dan Milton
Friedman kembali mengulangi argumentasi klasik Adam
Smith dan JS Milton, menyatakan bahwa: masyarakat
pasar kapitalis adalah masyarakat yg bebas dan
masyarakat yang produktif. Kapitalisme bekerja
menghasilkan kedinamisan, kesempatan, dan kompetisi.
Kepentingan dan keuntungan pribadi adalah motor yang
mendorong masyarakat bergerak dinamis.
Kekalahan liberalisme
Sejak masa kehancuran Wall Street (dikenal dengan
masa Depresi Hebat atau Great Depression) hingga awal
1970-an, wacana negeri industri maju masih 'dikuasai'
wacana politik sosial demokrat dengan argumen
kesejahteraan.
Kaum elit politik dan pengusaha memegang teguh
pemahaman bahwa salah satu bagian penting dari tugas
pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara
dari bayi sampai meninggal dunia. Rakyat berhak
mendapat tempat tinggal layak, mendapatkan
pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak
mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial lainnya.
Dalam sebuah konferensi moneter dan keuangan
internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods pada 1944,
setelah Perang Dunia II. Konferensi yang dikenal sebagai
konferensi Bretton Woods ini bertujuan mencari solusi
untuk mencegah terulangnya depresi ekonomi di masa
sesudah perang. Negara-negara anggota PBB lebih
condong pada konsep negara kesejahteraan
sebagaimana digagas oleh John Maynard Keynes. Dalam
konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam
bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat
peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula
kewenangan untuk melakukan intervensifiskal,
khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan
menciptakan lapangan kerja.
Pada kondisi dan suasana seperti ini, tulisan Hayek
pada tahun 1944, The Road to Serfdom, yg menolak
pasal-pasal tentang kesejahteraan dinilai janggal.
Tulisan Hayek ini menghubungkan antara pasal-pasal
kesejahteraan dan kekalahan liberal, kekalahan
kebebasanindividualisme.
Kebangkitan Neoliberalisme
Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia
tahun 1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika
Serikat terhadap Israel dalamperang Yom Kippur, dimana
mayoritas negara-negara penghasil minyak di Timur
Tengah melakukan embargo terhadap AS dan sekutu-
sekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia,
yang kemudian membuat para elit politik di negara-
negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham
sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban
bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-
biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi
inilah ide-ide libertarian sebagai wacana dominan, tidak
hanya di tingkat nasional dalam negeri tapi juga di
tingkat global di IMF dan World Bank.
Pada 1975, di Amerika Serikat, Robert Nozick
mengeluarkan tulisan berjudul "Anarchy, State, and
Utopia", yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi
kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika
dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian
disebut dengan istilah "Reaganomics".
Di Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek "Thatcherisme".
Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika
kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran Locke,
sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran
liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda,
tetapi kesimpulan akhirnya sama: Intervensi negara
harus berkurang dan semakin banyak berkurang
sehingga individu akan lebih bebas berusaha.
Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai
"Neoliberalisme".
Paham ekonomi neoliberal ini yang kemudian
dikembangkan oleh teori gagasan ekonomi neoliberal
yang telah disempurnakan oleh Mazhab Chicago yang
dipelopori oleh Milton Friedman.
Neoliberalisme
Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan
pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu
pada kebebasan.
Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam
pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut
campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam
masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan
antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja.
Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar
adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih
pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola
pemerintah.
Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara
kapitalis besar, justru terjadi pada negara-negara
Amerika Selatan dan negara-negara miskin berkembang
lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses
panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara
berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat
aktivitas pengusaha harus dihapuskan.
Revolusi neoliberalisme ini bermakna bergantinya
sebuah manajemen ekonomi yang berbasiskan
persediaan menjadi berbasis permintaan. Sehingga
menurut kaum Neoliberal, sebuah perekonomian dengan
inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik
dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah.
Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan
sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik.
Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-
kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-
biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitas-fasilitas
untuk kesejahteraan publik harus dikurangi.
Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan
publik. Ini menjadi pondasi dasar neoliberalism,
menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar.
Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara
harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi
penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini
untung rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik
semata, seperti subsidi dianggap akan menjadi
pemborosan dan inefisiensi. Neoliberalisme tidak
mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum.
Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan
komoditi barang jualan. Semangat neoliberalisme adalah
melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba
korporasi. Misalnya dengan sektor sumber daya air,
program liberalisasi sektor sumber daya air yang
implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan
skema watsal atau water resources sector adjustment
loan. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang
pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana
layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial
dalam sumberdaya public goodsdireduksi hanya sebatas
sebagai komoditas ekonomi semata. Hak penguasaan
atau konsesi atas sumber daya air ini dapat dipindah
tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu
korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme
transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan
beserta hak pengaturan penguasaan sumber air ini
lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk
korporasi bisnis atau konsursium korporasi bisnis yang
dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta
nasional atau perusahaan swasta atau
bahkanperusahaan multinasional dan perusahaan
transnasional.
Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan
pemikiran politik yang sederhana, menawarkan
penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu
politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang
ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam pemikiran
neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan
yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara
bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara
rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua
pemikiran diluar rel pasar dianggap salah.
Kapitalisme neoliberal menganggap wilayah politik
adalah tempat dimana pasar berkuasa, ditambah dengan
konsep globalisasi denganperdagangan bebas sebagai
cara untuk perluasan pasar melalui WTO, akhirnya kerap
dianggap sebagai Neoimperialisme.
Penyebaran Neoliberalisme
Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara
mencolok dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan
privatisasi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
mereka. Penyebarluasan agenda-agenda ekonomi
neoliberal ke seluruh penjuru dunia, menemukan
momentum setelah dialaminya krisis moneter oleh
beberapa Negara Amerika Latin pada penghujung 1980-
an. Sebagaimana dikemukakan Stiglitz, dalam rangka
menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh
beberapa negara Amerika Latin, bekerja sama dengan
Departemen keuangan AS dan Bank Dunia, IMF sepakat
meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang
dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington.
Agenda pokok paket kebijakan Konsensus Washington
yang menjadi menu dasar program penyesuaian
struktural IMF tersebut dalam garis besarnya meliputi :
(1) pelaksanan kebijakan anggaran ketat, termasuk
penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya,
(2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3)
pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan (4)
pelaksanaan privatisasi BUMN.
Di Indonesia
Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan
agenda-agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak
pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket
kebijakan deregulasi dan debirokratisasi,
pelaksanaannya secara massif menemukan
momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter
pada pertengahan 1997.
Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah
Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF
untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai
syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan
IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket
kebijakanKonsensus Washington melalui penanda-
tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir
kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk
bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang
masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu
juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN,
diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah
dan Aneka Tambang.
Di Amerika Serikat
Dalam penggunaan di Amerika Serikat, istilah
neoliberalisme dihubungkan dengan dukungan untuk
perdagangan bebas dan welfare reform, tapi tidak
dengan tentangan terhadap Keynesianism atau
environmentalism. Dalam konteks AS, misalnya, ekonom
Brad DeLong adalah seorang neoliberal, walaupun ia
mendukung Keynesi, income redistribution, dan
pengritik pemerintahan George W. Bush. Dalam
penggunaan AS, neoliberalisme ("liberalisme baru")
biasanya dihubungkan dengan the Third Way, atau
sosial-demokrasi di bawah gerakan New Public
Management. Pendukung versi AS menganggap bahwa
posisi mereka adalah pragmatis, berfokus pada apa yang
dapat berhasil dan melebihi debat antara kiri dan kanan,
walaupun liberalisme baru mirip dengan kebijakan
ekonomi center-of-left (seperti halnya di Kanada di abad
ke-20).
Kedua penggunaan ini dapat menimbulkan kebingungan.
Dalam penggunaan internasional, presiden Ronald
Reagan dan United States Republican Party dipandang
sebagai pendukung neoliberalisme. Tapi Reagan tidak
pernah digambarkan demikian dalam diskusi politik di
AS, di mana istilah ini biasanya diterapkan pada
Democrats seperti Democratic Leadership Council.
Kritik
Kritik terhadap neoliberalisme terutama sekali berkaitan
dengan negara-negara berkembang yang aset-asetnya
telah dimiliki oleh pihak asing. Negara-negara
berkembang yang institusi ekonomi dan politiknya belum
terbangun tetapi telah dikuras sebagai akibat tidak
terlindungi dari arus deras perdagangan dan modal.
Bahkan dalam gerakan neoliberal sendiri terdapat kritik
terhadap banyaknya negara maju telah menuntut negara
lain untuk meliberalisasi pasar mereka bagi barang-
barang hasil industri mereka, sementara mereka sendiri
melakukan proteksi terhadap pasar pertanian domestik
mereka.
Pendukung antiglobalisasi adalah pihak yang paling
lantang menentang neoliberalisme, terutama sekali
dalam implementasi "pembebasan arus modal" akan
tetapi tidak dalam hal adanya pembebasan arus tenaga
kerja. Salah satu pendapat mereka, kebijakan neoliberal
hanya mendorong sebuah "perlombaan menuju dasar"
dalam arus modal menuju titik terendah untuk standar
lingkungan dan buruh.
Referensi:
1. Investment Survey [PDF}
2. "What is Neoliberalism?" Dag Einar Thorsen and
Amund Lie, Department of Political Science,
University of Oslo
3. International Chamber of Commerce Policy and
Business Practices Official website