Soal Bongkar Pagar di Sudirman-Thamrin, DKI Surati Kedubes dan Kementerian

Penulis : Dian Maharani Sabtu, 28 September 2013 | 19:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyurati kedutaan besar negara sahabat maupun kementerian yang berkantor di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Sudirman, Jakarta. Surat tersebut merupakan tindak lanjut rencana Pemprov DKI untuk membongkar pagar gedung atau perkantoran sepanjang jalan tersebut.

"Sudah kirim surat ke mereka. Sudah kirim surat kalau kita mau bikin ruang jadi lebih terbuka, sudah sejak minggu lalu," ujar Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta Convention Center, Sabtu (28/9/2013).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, pembongkaran pagar tersebut dilakukan agar ruas jalan menjadi lebih luas. Pemprov DKI juga berencana menyediakan bus gratis dan menggelar pasar malam. "Mesti sosialisasi, bus gratisnya jalan, baru kita coba menerapkan PKL night market-nya dulu di (Jalan Medan) Merdeka Selatan. Makanya kita mau perluaskan ini. Kita benar-benar bikin car free night. Itu yang mesti kita coba ukur, nanti baru kita kembangin yang lain," kata Ahok.

Selain pagar, tembok-tembok antargedung di sepanjang jalan tersebut juga akan dibongkar. Dengan begitu, kata Ahok, celah antargedung itu dapat diisi dengan kios pedagang. Pedagang itu dapat berjualan hingga 24 jam. Para pedagang yang belum memiliki kios di pasar mana pun dapat berdagang di celah-celah gedung kantor tersebut. Pedagang 24 jam ini adalah para pedagang yang telah diseleksi dan terdidik, bukan PKL sembarangan yang membuang sampah dan kerap melanggar aturan.

Editor : Laksono Hari Wiwoho

Basuki Ingin Ubah Kedubes Inggris Jadi Taman

Penulis : Dian Maharani, Sabtu, 28 September 2013 | 19:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin mengubah gedung Kedutaan Besar Inggris di Jalan MH Thamrin menjadi taman. Pemerintah Provinsi DKI akan membeli lahan Kedubes Inggris tersebut.

"Kedubes Inggris, kan mau pindah, tuh. Kita nanya Kedubes Inggris, mau jual tanahnya enggak ke Pemprov DKI? Kita mau bikin taman," kata Basuki di Jakarta Convention Center, Sabtu (28/9/2013).

Basuki mengatakan, Pemprov DKI ingin memperbanyak ruang publik dan kawasan terbuka hijau di sepanjang Jalan Sudirman hingga Thamrin. Pemprov DKI berencana membongkar pagar-pagar gedung perkantoran di sepanjang jalan tersebut. Basuki menyebutkan, pekan lalu Pemprov DKI telah mengirimkan surat ke kedutaan besar negara sahabat dan kementerian di sepanjang jalan tersebut. Basuki yakin tidak akan sulit untuk meminta izin mereka untuk membongkar pagar bangunan.

Menurut Basuki, pembongkaran pagar gedung itu justru akan menguntungkan. "Lama-lama orang-orang gedung akan sadar kalau itu akan menguntungkan mereka, kok. Coba bayangin kalau di sebelah itu ada tembok besar, enggak bisa dimanfaatin bersama. Kalau dilepas, kan bisa dimanfaatin," kata Basuki.

Keuntungan lain, Pemprov DKI berencana membuat sepanjang jalan itu sebagai tempat pasar malam selama 24 jam. Tempat itu akan disediakan untuk pedagang kaki lima (PKL) yang telah diseleksi dan dididik. Mereka diminta tertib dan tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan. Basuki yakin bahwa peniadaan pagar itu justru dapat meningkatkan keamanan di kawasan itu.

"Justru keamanan terbaik itu. Kalau orang lalu-lalang, ada kios-kios, komersil, untungkan mereka," katanya.

Menurut Basuki, hal ini juga tidak akan membuat kemacetan. Peniadaan pagar sepanjang jalan Sudirman-Thamrin ditargetkan dimulai tahun ini.

Editor : Laksono Hari Wiwoho

Ahok salah atau mungkin asal ngomong doang pake logika hukum dan konstitusi yang entah yang mana yang dipakenya.

tidak akan mungkin menyuruh kedubes asing yang masih ditempati oleh negara yang bersangkutan (belum pindah) untuk menyuruh mereka membuka pagar, misalnya seperti kedubes jepang dan jerman di jalan sudirman-thamrin. warga lokal dan pkl jelas tidak boleh masuk wilayah kedubes asing karena wilayah kedubes merupakan wilayah kedaulatan negara yang bersangkutan. (liat aja kayak imigran gelap australia yang diusir pas mau mendekat aja ke wilayah perairan australia).

dengan dibukanya pagar, apa masih menjamin warga lokal tidak akan keluar masuk sembarangan wilayah kedubes? apa ahok minta sekuriti dubesnya ditambahin???

akhirnya, wagub dki jakarta tercinta cuman minta ijin yang (sejauh ini) tidak akan mungkin diijinkan sama yang bersangkutan. kayaknya si ahok gak baca hukum dan konstitusi dan ingin membuat sejarah