Kejadian ini terjadi pada saat saya dan istri saya mendaftar CPNS di Kejaksaan, setelah syarat-syarat yang sudah lengkap sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan oleh panitia CPNS yang saya download dari situs resmi kejaksaan, begitu syarat-syarat sudah saya lengkapi baru saya berangkat untuk verifikasi berkas di Kejati Jawa Barat di Bandung pada tanggal 26 September 2013, begitu sampai di Kejati Jawa Barat di Bandung setalah selesai parkir ada oknum yang berada di Pos Keamanan Kejati Jawa Barat di Bandung yang mengharuskan kita membeli formulir untuk data isian Daftar Riwayat Hidup seharga Rp. 5.000 dan satu orang harus beli 2 formulir yang hanya berisikan 8 lembar isian dengan alasan Daftar Riwayat Hidup harus diisi sesuai formulir yang dijual oknum tersebut, saya percaya saja dan membelinya karena beranggapan memang harus dibeli buat memudahkan verifikasi berkas saya, tidak berhenti disitu dalam formulir tersebut ada surat pernyataan yang harus di tanda tangani dan dibubuhi materai 6.000 x 2 buah isi surat pernyataan itu tidak jauh seperti surat pernyataan yang sudah saya download di situs resmi kejaksaan.
Pertanyaan saya buat Panitia Pendaftaran CPNS Kejaksaan :
1. Kalau memang formulir itu dan surat pernyataan yang ada di formulir itu harus disertai dalam bekas CPNS, kenapa Panitia Pusat tidak menyertakannya dalam file yang harus kita download, jadi disini menurut saya ada akal-akalan dari Onkum di Kejati Jawa Barat di Bandung yang dengan sengaja dan terang-terangan menjual formulir Riwayat Hidup tersebut dengan memaksa secara tidak langsung.
2. Dipersyaratan yang dikeluarkan oleh Panitia Pendafataran CPNS Kejaksaan Lamaran harus ditulis tangan tanpa ada keterangan harus memakai materai tetapi setelah sampai di Kejati Jawa Barat harus memakai materai, persyaratan mana yang lebih kuat muatan hukumnya apa dari Panitia CPNS ato dari Panitia yang ada di Kejati Jawa Barat ?

Sebagai bahan pemikiran bersama seandainya orang yang mendaftar tersebut berasal dari luar Kota Bandung dan membawa uang dengan pas-pasan yang mengakibatkan orang tersebut tidak bisa daftar pemberkasan CPNS dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli materai lagi dan formulir Riwayat Hidup apa itu bukan mempersulit pendaftar CPNS ?, jadi dari awal pemberkasan saja sudah terlihat banyaknya oknum-oknum Kejati Jawa Barat di Bandung yang memanfaatkan situasi ini dengan mempersulit orang awam dan syarat-syarat yang ditentukan oleh panita pusat yang sudah jelas jadi tidak berarti sedangkan syarat-syarat yang dikeluarkan panitia pusat sudah jelas daftar riwayat hidup harus ditulis tangan tidak menyebutkan formatnya harus dibeli atau harus di download.

Buat agan-agan yang mengalami masalah yang sama sama ane mudah-mudahan bisa berbagi dukungan disini buat saya tembuskan ke pihak Kejaksaan.