- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ahok ajari Mendagri Konstitusi
TS
smart70again
Ahok ajari Mendagri Konstitusi
Spoiler for tkp gan:
Spoiler for coba gan:
Mentri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mempertimbangkan pencopotan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli.
Permintaan ini ditanggapi keras Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama. Ia meminta Mendagri belajar kembali mengenai konstitusi.
"Saya heran dengan pernyataan Mendagri. Apa yang disampaikan warga di Lenteng Agung tidak mewakili suara seluruh warga. Itu cuma sebagian kecil saja. Mendagri mesti belajar konstitusi lagi," katanya usai Apel Besar Satgas Banjir Dan Satgas Jalan Rusak di Monas, Jumat 27 September 2013.
Ahok sapaan Basuki mencontohkan, saat pengumuman hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012, pasangan Joko Widodo bersama Basuki Tjahaja Purnama meraih perolehan suara mencapai 52,7 persen.
Sisanya, merupakan warga pendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Apabila dijumlah secara proporsi, kata Ahok, masih ada sebanyak 4 juta warga DKI yang belum mendukung Jokowi-Basuki.
"Bilang sama Mendagri, kami jadi gubernur dan Wakil gubernur cuma dipilih 52,7 persen warga DKI. Berarti kalau ditotal secara jumlah proporsi hampir 4 juta lebih orang Jakarta yang tidak suka sama kami, tidak pilih kami," ujarnya kesal.
Menurut Ahok, bila 4 juta orang tersebut berunjuk rasa di depan Balai Kota, apakah nantinya Mendagri akan mengucapkan hal yang sama seperti menanggapi persoalan Lurah Susan.
"Apa dia bisa simpulkan Jokowi-Ahok tidak cocok memimpin di DKI karena ada 4 juta orang menolak. Itu pertanyaan saya sama Mendagri," ujarnya.
Ahok memperkirakan jumlah penduduk Lenteng Agung sekitar 55 ribu orang. Bila warga yang berdemo hanya 25 ribu orang, secara konstitusi itu belum mencapai 50 persen plus 1. Dengan kondisi kemarin, secara konstitusi Lurah Susan tidak bisa dilengserkan.
"Kalau yang demonya cuma seratus orang dan KTP nya sebagian juga Depok, itu sudah enggak cocok. Jadi Mendagri harus belajar konstitusi. Ini negara Pancasila, bukan ditentukan oleh orang nggak jelas yang tolak atau tidak tolak," katanya.
Mantan anggota DPR RI itu kembali menegaskan pengangkatan dan pemberhentian pejabat di DKI seperi Lurah adalah hak prerogatif dirinya dan Jokowi.
"Kita akan tetap pertahankan. Kita tidak akan geser dia karena masalah SARA dan persaingan di dalam. Kita negara Pancasila. Pengangkatan dan pemberhentian kami pertimbangkan berdasarkan prestasi," ujarnya.
Permintaan ini ditanggapi keras Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama. Ia meminta Mendagri belajar kembali mengenai konstitusi.
"Saya heran dengan pernyataan Mendagri. Apa yang disampaikan warga di Lenteng Agung tidak mewakili suara seluruh warga. Itu cuma sebagian kecil saja. Mendagri mesti belajar konstitusi lagi," katanya usai Apel Besar Satgas Banjir Dan Satgas Jalan Rusak di Monas, Jumat 27 September 2013.
Ahok sapaan Basuki mencontohkan, saat pengumuman hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012, pasangan Joko Widodo bersama Basuki Tjahaja Purnama meraih perolehan suara mencapai 52,7 persen.
Sisanya, merupakan warga pendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Apabila dijumlah secara proporsi, kata Ahok, masih ada sebanyak 4 juta warga DKI yang belum mendukung Jokowi-Basuki.
"Bilang sama Mendagri, kami jadi gubernur dan Wakil gubernur cuma dipilih 52,7 persen warga DKI. Berarti kalau ditotal secara jumlah proporsi hampir 4 juta lebih orang Jakarta yang tidak suka sama kami, tidak pilih kami," ujarnya kesal.
Menurut Ahok, bila 4 juta orang tersebut berunjuk rasa di depan Balai Kota, apakah nantinya Mendagri akan mengucapkan hal yang sama seperti menanggapi persoalan Lurah Susan.
"Apa dia bisa simpulkan Jokowi-Ahok tidak cocok memimpin di DKI karena ada 4 juta orang menolak. Itu pertanyaan saya sama Mendagri," ujarnya.
Ahok memperkirakan jumlah penduduk Lenteng Agung sekitar 55 ribu orang. Bila warga yang berdemo hanya 25 ribu orang, secara konstitusi itu belum mencapai 50 persen plus 1. Dengan kondisi kemarin, secara konstitusi Lurah Susan tidak bisa dilengserkan.
"Kalau yang demonya cuma seratus orang dan KTP nya sebagian juga Depok, itu sudah enggak cocok. Jadi Mendagri harus belajar konstitusi. Ini negara Pancasila, bukan ditentukan oleh orang nggak jelas yang tolak atau tidak tolak," katanya.
Mantan anggota DPR RI itu kembali menegaskan pengangkatan dan pemberhentian pejabat di DKI seperi Lurah adalah hak prerogatif dirinya dan Jokowi.
"Kita akan tetap pertahankan. Kita tidak akan geser dia karena masalah SARA dan persaingan di dalam. Kita negara Pancasila. Pengangkatan dan pemberhentian kami pertimbangkan berdasarkan prestasi," ujarnya.
Just Opini: Masalah Klasik, orang kampung yang terprovokasi, jangan jangan yg demo seporter nasi bungkus juga, hanya ikut ikutan
yg ini lebih seru gan, nyesal ga baca:
http://www.kaskus.co.id/thread/52440...-komisi-iii-ri
Diubah oleh smart70again 27-09-2013 09:34
0
2.3K
40
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan