Pramono Edhie Yakin Bisa Gantikan SBY Jadi Presiden
Eks KSAD itu optimistis meski disebut Anas "hanya" cocok jadi Menhan.
Senin, 23 September 2013, 13:54 wib

VIVAnews – Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Purnawirawan Pramono Edhie Wibowo disebut Anas Urbaningrum lebih cocok jadi Menteri Pertahanan ketimbang Presiden 2014. Pramono sendiri tak keberatan dengan pendapat Anas tersebut. “Alhamdulillah, Pak Anas baik hati sama saya,” kata dia di sela peresmian Media Center Pemenangan Pramono Edhie Wibowo di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 23 September 2013. Adik ipar Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu yakin dapat memenangi konvensi calon presiden Partai Demokrat dan bertarung menjadi capres 2014. Pramono optimistis dapat menjadi penerus SBY memimpin negara. “Saya ingin mengabdi panjang untuk negara ini,” ujarnya.

Berpolitik biaya rendah menjadi salah satu strategi andalan Pramono untuk memenangkan konvensi. Anggota Dewan Pembina Demokrat itu tak mau terikat dengan pihak-pihak tertentu yang berniat memberikan sumbangan kepadanya. “Namun sumbangan tanpa ikatan saya terima. Besar-kecil jumlah sumbangan tak masalah, asal tidak mengikat saya,” kata dia. Sebelumnya, Anas Urbaningrum dalam wawancara khusus dengan VIVAnews mengatakan peserta konvensi yang paling diterima publik adalah Pak Dahlan Iskan, itupun sebagai calon wakil presiden. “Kalau Anies Baswedan dan Ali Masykur Musa cocoknya nanti Pemilu 2019. Pak Marzuki Alie cocok jadi Menteri BUMN, Pak Irman Gusman jadi Menteri Perdagangan, Pramono Edhie Wibowo cocok jadi Menteri Pertahanan, Dino Patti Djalal lebih pas jadi Menteri Luar Negeri,” kata dia.

Anas bahkan mendengar beberapa peserta konvensi dijanjikan kursi menteri di kabinet mendatang. Namun Demokrat membantahnya. “Satu-satunya janji adalah mereka menjadi calon presiden, bukan pula calon wakil presiden, karena konvensi yang kami gelar adalah konvensi calon presiden, bukan konvensi calon wakil presiden atau calon menteri,” kata Sekretaris Komite Konvensi Suaidi Marasabessy.
http://politik.news.viva.co.id/news/...-jadi-presiden

Setgab SBY Bubar, Benturan Kepentingan.
SBY Biarkan Setgab Dukung Pramono Edhie Wibowo?
Thu, 26/09/2013 - 14:33 WIB

RIMANEWS-Sekretariat gabungan (setgab) partai koalisi pemerintah telah menunjukan sikap pembiaran atas penggunaan kantor setgab yang sudah beralih fungsi menjadi tempat pemenangan dan media centre peserta konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat (PD), Pramono Edhie Wibowo. Demikian dikemukakan pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsyah. Pembiaran tersebut, lanjut dia, dapat diartikan bahwa setgab telah memberikan dukungan terhadap Pramono Edie sebagai pemenang konvensi capres atas instruksi instruksi dari penguasa setgab, Susilo Bambang Yudhoyono. "Bisa ditafsirkan bahwa setgab minus PKS (atas instruksi SBY) mendukung pemenangan Pramono," tegas Iberamsyah kepada inilah..com, Kamis (26/9/2013).

Sebelumnya diberitakan, rumah yang berada di Jalan Diponegoro Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat, yang semulanya diperuntukan kantor setgab, dialihfungsikan menjadi tempat pemenangan dan media center peserta konvensi capres Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo. Adik ipar dari ketua umum PD itu berpendapat, rumah milik Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz itu ditawarkan kepada dirinya karena sudah tidak digunakan lagi oleh setgab. Menurut Iberamsyah, pembiaran alih fungsi kantor setgab tersebut bukan berarti koalisi partai pendukung pemerintah telah bubar. "Bubar sih tidak," tandasnya. Kantor Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi yang berada di jalan Diponegoro nomor 43 Menteng Jakarta, ditempati tim sukses capres peserta Konvensi Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo. Bukti Setgab bubar?Kantor yang biasa digunakan oleh Setgab koalisi di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini, tiba-tiba digunakan oleh tim sukses Pramono Edhie. Pranomo adalah adik ipar SBY.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy tidak memberi ketegasan soal Setgab bubar atau tidak. Namun, Romi, panggilan akrabnya, mengatakan bahwa tidak ada larangan untuk menggunakan kantor Setgab itu. "Rumah itu ruangannya kan banyak. Siapa saja boleh pakai kok. Waktu pertama kantor itu dibuka setiap parpol anggota Setgab juga dipersilahkan memakai jika ada kegiatan-kegiatan temporer," jelas Romi kepada inilah..com, Kamis (26/9/2013).

Romi mengaku, tidak ada yang istimewa dari kantor itu. Siapapun jika nantinya ingin menggunakan, tidak ada masalah. Termasuk, lanjutnya, jika PPP ingin menggunakannya maka bisa digunakan. "Tidak ada dokumen rahasia kok. Asal jamnya beda, kan itu soal time management saja," jelas Romi. Hal senada dikatakan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Dia mengaku kalau Setgab tetap ada. Dia membantah asumsi bahwa dipakainya kantor Setgab oleh tim sukses Pramono Edhie Wibowo adalah bukti Setgab bubar. "Tidak ada relevansinya, yang pasti yang ditempati ini kosong. Bukan kantornya sharing. Setgab di mana? Ya bisa dimana-mana. Saya kira Setgab masih, mengenai kantornya di mana tidak terlalu fokusi disatu tempat," jelas Ramadhan di gedung DPR, Jakarta.

Memang, beberapa waktu ini Setgab tidak pernah lagi berkumpul. Tercatat, terakhir mereka berkumpul saat rencana penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pertengahan 2013 lalu di kediaman Wapres Boediono. Setelah itu, praktis tidak pernah ada pertemuan Setgab lagi.
http://www.rimanews.com/read/2013092...-pramono-edhie

Konvensi Capres
SBY Instruksikan Setgab Dukung Pramono Edhie?
Kamis, 26 September 2013 | 13:36 WIB


SBY dan Pramono Edhie

inilah..com, Jakarta - Sekretariat gabungan (setgab) partai koalisi pemerintah telah menunjukan sikap pembiaran atas penggunaan kantor setgab yang sudah beralih fungsi menjadi tempat pemenangan peserta konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat (PD), Pramono Edhie Wibowo. Demikian dikemukakan pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsyah. Pembiaran tersebut, lanjut dia, dapat diartikan bahwa setgab telah memberikan dukungan terhadap Pramono Edie sebagai pemenang konvensi capres atas instruksi dari penguasa setgab, Susilo Bambang Yudhoyono. "Bisa ditafsirkan bahwa setgab minus PKS (atas instruksi SBY) mendukung pemenangan Pramono," tegas Iberamsyah kepada inilah..com, Kamis (26/9/2013).

Sebelumnya diberitakan, rumah yang berada di Jalan Diponegoro Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat, yang semulanya diperuntukan kantor setgab, dialihfungsikan menjadi tempat pemenangan dan media center peserta konvensi capres Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo. Adik ipar dari ketua umum PD itu berpendapat, rumah milik Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz itu ditawarkan kepada dirinya karena sudah tidak digunakan lagi oleh setgab. Menurut Iberamsyah, pembiaran alih fungsi kantor setgab tersebut bukan berarti koalisi partai pendukung pemerintah telah bubar. "Bubar sih tidak," tandasnya
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2032895/sby-instruksikan-setgab-dukung-pramono-edhie#.UkTO89LfC0k[/url]

SBY Ingin Selamatkan Dinasti Cikeas Lewat Pramono Edhie
Minggu, 30 Juni 2013, 17:06 WIB


Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Jenderal (purn) Pramono Edhie Wibowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti politik LIPI, Syamsuddin Haris menilai bergabungnya Pramono Edhie Wibowo ke Partai Demokrat sebagai upaya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyelamatkan dinasti Cikeas. Setelah tunai menjalankan jabatannya sebagai presiden, SBY membutuhkan kekuatan penuh dari Partai Demokrat. "Itu untuk keselamatan keluarga Cikeas pasca 2014. SBY butuh tangan kanan, selain Ibas dia juga butuh Pramono Edhie yang kemungkinan besar akan jadi capres atau cawapres," kata Syamsuddin di Jakarta, Ahad (30/6).

Secara internal partai, kehadiran mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu disebut Syamsuddin pasti sedikit banyak menimbulkan gejolak. Karena Pramono merupakan tokoh baru dalam partai, tetapi langsung mendapat jabatan sebagai anggota dewan pembina. Menurutnya, itu merupakan hal yang janggal karena dewan pembina diduduki oleh orang-orang yang memiliki hak istimewa dan turut mendirikan Partai Demokrat. Tetapi, gejolak internal itu lagi-lagi diredam oleh politik kekerabatan yang kental dimainkan SBY. "Internalnya diam karena Pramono adiknya Ibu Ani, adik ipar SBY. Nepotisme itu membungkam gejolak internal, secara politik itu tidak sehat," ungkapnya.

Kehadiran Pramono juga dipandang Syamsuddin tidak akan banyak membwa perubahan bagi Demokrat. Apa lagi mengharapkan elektabilitas partai akan tergeret. Karena secara figur, Pramono tidak menonjol. Bahkan dalam bidang militer, dia terbilang biasa saja. Selain itu, Pramono juga bisa membuat konvensi capres yang digemborkan Partai Demokrat menjadi tidak menarik. Lantaran sosoknya yang digadang akan didukung maju lewat konvensi akan membuat tokoh-tokoh potensial lain urung ikut konvensi. "Karena menegaskan konvensi itu hanya formalitas semata," kaat dia.
http://www.republika.co.id/berita/na...-pramono-edhie

Ikut Konvensi Capres, Ini Pesan SBY ke Adik Iparnya, Pramono
Senin, 23 September 2013 | 15:40 WIB

inilah..com, Jakarta - Pramono Edie Wibowo tidak mengelak dikatakan menerima pesan khusus dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono dalam mengikuti konvensi calon presiden partai ini. Pesan itu diakuinya sebagai pesan dari kakak ke adik, dan tidak ada tendensi apa-apa. "Posisi dimana, masih dibawah pak, makanya persiapkan dengan baik," kata Edie menceritakan pesan SBY kepada dirinya, Senin (23/9/2013). Sebelumnya Edhie mengaku, tidak mendapat keistimewaan apa-apa dari kakak iparnya tersebut. Sebab setiap peserta konvensi mendapat hak yang sama. "Bahwa saya tidak bisa dipungkiri, saya adik ipar SBY, ketua umum Demokrat. Ya sudah itu saya terima, tapi kan semua punya kesempatan yang sama besarnya," ujarnya.

Kenetralan SBY diperlukan karena apabila tidak netral, Partai Demokrat bisa hancur. Untuk diketahui, ada 11 perserta yang mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat. Sejumlah peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai akademisi, politisi, anggota DPR, PNS bahkan gubernur.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2031863/ini-pesan-sby-ke-adik-iparnya-pramono#.UkTO_tLfC0k[/url]

Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Max Sopacua:
Wajar Dinasti Cikeas Kuasai Demokrat
Rabu, 03 Juli 2013 16:46 wib


Edhie Baskoro Yudhoyono

JAKARTA - Dominasi keluarga Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat semakin terasa ketika mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Pramono Edhie Wibowo, bergabung dan duduk sebagai anggota dewan pembina. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Max Sopacua menilai wajar bila keluarga Cikeas mendominasi Partai Demokrat. Pasalnya, semua orang punya hak untuk berkecimpung dalam dunia politik. "Saya kira persepsi boleh saja, di mana ada demokrasi di Indonesia. Saya kira wajar, anggota keluarga Cikeas (keluarga besar SBY). Kalau saya punya anak, masak enggak boleh masuk politik," kata Max di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Bahkan, kata dia, Pramono Edhie juga berhak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat menggantikan SBY. "Kalau dia mau mencalonkan diri jadi ketum, dan dipilih, masak kita larang. Anas dari luar, dipilih, kita terima," jelas dia. Sementara itu, Max membantah bila Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menolak dan menentang bergabungnya Pramono Edhie ke Demokrat lantaran tak melalui proses kaderisasi. Hal yang penting, lanjutnya, calon pemimpin bagi Demokrat adalah sosok yang kredibel. "Kalau Marzuki mempermasalahkan Pramono Edhie, berarti Marzuki kalah sebelum perang. Tapi saya baca tadi, Pak Marzuki welcome. Kita cari pemimpin yang kredibel," pungkasnya. Pramono Edhie merupakan adik ipar SBY. Selain Pramono, putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, juga menduduki posisi strategis di partai berlambang bintang mercy itu, yakni sebagai Sekretaris Jenderal.
http://news.okezone.com/read/2013/07...uasai-demokrat

Mulyana Kusumah:
Kekuatan Politik dan Financial SBY untuk Pramono Edhie
Thu, 26/09/2013 - 18:14 WIB


Pramono Edhie

JAKARTA - Dalam Pilpres 2014 diprediksi capres hasil konvensi Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo yang bakal diusung koalisi parpol, serta Capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto diprediksi akan menjadi calon kuat untuk bersaing meraih kursi Presiden 2014. Bahkan lebih jauh kedua parpol tersebut akan menjadi poros koalisi parpol, dan bukan mustahil satu diantaranya merupakan grand coalition. Demikian dikatakan Mulyanah W Kusumah, Mantan Anggota KPU dalam acara diskusi " Untung Rugi Capres Militer dalam Demokrasi Sipil" di PP GPI, Menteng Raya 58, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).

Menurut Mulyana, saingan dari kalangan sipil yang mengedepankan hasil survei yang dapat diperacaya adalah Jokowi, Megawati dan Aburizal Bakrie. "PDI Perjuangan dan Golkar juga diprediksi dapat menjadi poros koalisi Parpol", katanya. Kata Mulyana, meskipun tingkat elektabilitas Pramono Edhie masih jauh dibawah Prabowo, namun dipastikan dukungan penuh segenap suberdaya politik dan financial SBY dengan keluarganya akan mampu mengubah peta elektabilitas dalam beberapa bulan ke depan. Dalam konteks perilaku pemilih, kata Mulyana, nampaknya tidak ada pola preferensi tertentu yang lebih cenderung untuk memilih capres dari kalangan sipil atau berlatar belakang kalangan militer. "Dengan begitu, dapat disimpulkan tidak ada resistensi politik rakyat terhadap capres yang berasal dari militer, capres berlatar belakang militer berpotensi memperoleh legitimasi politik dalam bentuk dukungan rakyat dalam pilpres", ujar Mulyana. Menurutnya saingan utama capres dari militer dalam pilpres 2014 adalah capres dari sipil yang dinilai populis dan membawa harapan baru dan memiliki eligibilitas tinggi. ""Hanya capres sipil yang populis yang bisa mengalahkan capres dari militer", demikian Mulyana
http://www.rimanews.com/read/2013092...-pramono-edhie

Maju Jadi Capres, Jokowi Harus Izin SBY
Rabu, 25 September 2013 | 19:32 WIB




SBY, JK dan Jokowi Makin Akrab, 27 October 2012 | 15:19.Photo Jokowi terakhir kelihatan waktu sholat Id Adha di Mesjid Istiqlal. Dia baju gamis putih yang dibaluti jas hitam. Dia diapit oleh mantan Wapres Jusuf Kala dan Presiden SBY. Dikiri kanan mereka berderet petinggi negara lainnya. Saya tidak tahu apa susunan duduk ini sudah standard oleh protokol atau suatu kebetulan. Namun kalau diatur secara kepangkatan bukankah dia seharusnya disana. Mesra dan akrab kelihatannya. Disamping kemesraan ini mungkin ada yang kebakaran jengkot melihatnya.(TRIBUN)

JAKARTA, KOMPAS.com — Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden diperkirakan tidak berubah setelah mayoritas fraksi menolak adanya revisi. Jika tidak diubah, undang-undang itu tidak hanya mengatur ambang batas suara dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga persyaratan kepala daerah yang hendak maju sebagai capres.

Seorang kepala daerah yang akan maju sebagai capres harus mendapatkan izin dari presiden. Anggota Badan Legislasi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Arief Wibowo, menuturkan, pada pembahasan awal, fraksinya setuju agar UU Pilpres direvisi. Salah satu yang menjadi alasannya adalah pasal tentang persyaratan kepala daerah yang hendak maju sebagai capres. "Ini salah satu yang kami persoalkan. Usulan awal kami tanpa harus izin presiden, sejauh dia berasal dari partai politik dan memang diajukan oleh partainya," ujar Arief di Kompleks Parlemen, Rabu (25/9/2013).

Saat ini, calon kuat presiden dari PDI-P adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jika nantinya UU Pilpres batal direvisi, Jokowi harus meminta izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Arief menuturkan, fraksinya pernah mengajukan adanya tambahan sub-ayat dalam aturan itu. Namun, kemudian pembahasan RUU Pilpres lebih fokus pada presidential threshold yang akhirnya menyebabkan pembahasan menemui jalan buntu. PDI-P lalu memutuskan UU Pilpres tidak perlu diubah karena pembahasan tidak lagi produktif akibat isu presidential threshold. Adapun di dalam UU No 42/2008 tentang Pilpres, persyaratan kepala daerah yang maju sebagai capres diatur dalam pasal 7. Berikut kutipan isi pasal itu:

• Pasal 7
  
• (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
  
• (2) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
  

http://nasional.kompas.com/read/2013...Harus.Izin.SBY

----------------------------




Kalau mau tetap bertahan itu dinastinya, memang yang paling mungkin dan strategis untuk bisa menang di Pilpres tahuh depan, adalah memasangkan Pramono Edhi dengan Jokowi, dengan posisi tentunya Pramono Edhie di Wapres saja. Masalahnya itu yang merasa 'empunya" pakde Jokowi itu, mpok Megawati. Apa dia sudi bila "anak lelaki" kesayangannya satu-satunya itu, dipinang SBY untuk dipasangkan dengan adik iparnya? Kayaknya sulit, soalnya 'dendam lama' mpok Megawati ini sepertinya belum pupus jua sampai hari ini tampaknya. Lihat saja bahasa tubuh Megawati di foto diatas itu, wajah Mega tampak sekali terkesan melengos kayak begitu!