Mobil murah yang bakal membanjiri jalan-jalan di wilayah DKI Jakarta dan memperparah kemacetan serta keberatannya Gubernur DKI Jokowi terhadap hadirnya mobil murah yang bisa bikin Jakarta macet total apalagi dalam waktu dekat segera dibangun proyek MRT yang implikasinya menimbulkan kemacetan dimana-mana.
Namun di pihak Pemerintah Pusat serta partai penguasa menganggap sepi keberatan Gubernur DKI terhadap serbuan mobil murah dari pabrikan asing hal ini disampaikan oleh Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Bagi Ramadhan Pohan penolakan Jokowi dianggap merupakan bagian strategi kampanye Jokowi untuk popularitasnya, bahkan lebih jauh lagi Ramadhan Pohan menembak ke arah Megawati dengan pernyataannya : " "Saya bingung bagaimana Bu Mega (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri) mengajari para kepala daerahnya. Saya bayangkan kalau Bu Mega jadi presiden, terus kepala daerahnya beda-beda, ini kan enggak benar,"
Menanggapi pernyataan Ramadhan Pohan yang tidak saja menyerang Jokowi tapi juga langsung mengarahkan tudingan pada Megawati, kluget.com menghubungi Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, menurut Hasto "Pernyataan Ramadhan Pohan sangat aneh, mobil murah itu secara realistis memang akan menimbulkan kemacetan yang parah" Hasto lantas menambahkan "Ramadhan Pohan juga salah memahami kritik yang diberikan oleh Jokowi, Ganjar Pranowo dan kepala daerah lainnya dari PDI-P terhadap kebijakan mobil murah yang didorong oleh pemerintah pusat. Kritik yang diberikan PDIP sesuai garis kebijakan Megawati Soekarnoputri untuk mendesak agar pemerintah lebih memprioritaskan transportasi publik yang aman, nyaman dan dengan harga terjangkau bagi rakyat banyak"
Ketika ditanyakan lebih lanjut soal serangan Ramadhan Pohan yang berujung pada arah tembakan politik ke Megawati, Hasto menyatakan lebih lanjut "PDI-P sangat paham bagaimana sistem pemerintahan presidensiil bekerja. Namun ketika kebijakan yg diambil pemerintah SBY hanya berfokus pada mobil murah, dan pada saat yg bersamaan tidak ada terobosan utk membangun transportasi publik, ya wajar kalau kami dari Partai Oposisi memberikan kritik. Faktanya korban rakyat tidak berdosa akibat buruknya transportasi publik begitu besar, bahkan bisa dikategorikan sebagai tragedi nasional yang tidak pernah usai, jalanan menjadi sarang pembantaian. Lebih dari 40 ribu nyawa rakyat melayang per tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Kerugian sosial ekonomi-pun tidak sedikit, mencapai lebih dari Rp. 212 trilyun. Apakah PDIP diam saja melihat korban rakyat yang begitu besar tersebut? Dalam suatu negara demokratis, seorang kepala pemerintahan akan hilang legitimasinya karena tidak mampu melindungi warga negaranya. Puluhan ribu nyawa rakyat telah hilang sia-sia, dan demokrat masih saja bermain kata-kata. Satu nyawa rakyat hilang akibat kebijakan yang salah sudah dikategorikan sebagai kegagalan, apalagi ribuan nyawa. Tragisnya, dalam situasi seperti itu, mengapa pemerintah justru membebaskan pajak mobil tersebut sehingga terkesan menjadi mobil murah. Semurah-murahnya mobil, yang membeli kan tetap orang-orang seperti Ramadhan Pohan"
"Jadi ketika Ramadhan Pohan menanggapi kritik tersebut sebagai suatu bentuk pembangkangan dari para kepala daerah yang berasal dari PDIP, ya artinya Demokrat sudah menutup diri terhadap kritik. Kuatnya para elit memberikan dukungan terhadap mobil murah karena pembebasan pajak tersebut terkesan jangan-jangan mereka juga menerima fulus dari pembebasan pajak tersebut, sebagaimana adanya fulus dari impor daging, impor beras, hambalang dan century?" tambah Hasto.
"Ramadhan Pohan seharusnya berterima kasih atas kritik membangun seperti yang disampaikan Pak Jokowi. Faktanya kemacetan Jakarta dipastikan akan semakin parah dengan banyaknya "mobil bebas pajak tersebut". Lalu siapa yg paling diuntungkan? Tetap saja prinsipal asing, dan negara dipastikan kehilangan potensi penerimaan pajak. Inilah letak ketidakadilan sosial atas kebijakan "mobil sok murah" tersebut tutup Hasto soal tanggapannya pada Ramadhan Pohan.

S u m b e r