Digusur Dari Pasar, Ratusan PKL Ngluruk Kantor DPRD Gresik

GRESIK, Gresikgress.com – Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di sepanjang Pasar Baru Gresik Jawa Timur, ngluruk kantor DPRD setempat, Rabu (25/09). Kedatangan ratusan PKL yang didominasi kaum ibu tersebut, untuk mendesak dan meminta para anggota dewan segera mencarikan solusi, agar keberadaan mereka tidak selalu di usir semena-mena oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP).

Sulasmi, salah satu PKL yang meluruk kantor Dewan mengatakan, nasib orang kecil seperti mereka selalu dipandang sebelah mata. Padahal, para PKL sudah berusaha hidup dengan mencari rizki yang halal, meski harus berjualan di emper trotoar dan pinggir jalan.

“Kami ini warga tidak mampu, kami sudah berusaha hidup dengan jalan yang benar. Kalau keberadaan kami selalu di anggap sampah oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka harus kemana lagi kami mencari sesuap nasi untuk anak-anak kami. Kami meminta kepada DPRD agar mencarikan solusi terkait nasib kami,” keluhnya pilu.

Ratusan pedagang kaki lima yang biasanya mangkal di sepanjang Pasar Baru Gresik, Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Kota Gresik ini, bersama-sama mendatangi gedung DPRD Kabupaten Gresik dengan jalan kaki, dan menggunakan bak terbuka.

Aksi tersebut, merupakan buntut dari aksi penggusuran PKL tiga hari lalu oleh Satpol PP. Bahkan, pada Rabu dini hari tadi (25/09) mulai jam 01.30, Pol PP juga melakukan penggusuran kepada “Wong Cilik” meski pun di pagi buta.

Dengan bergantian, mereka berorasi di atas bak terbuka. Ratusan PKL ini mengecam tindakan Satpol PP Gresik yang sewenang-wenang menggusur dagangan mereka yang hingga kini tidak dikembalikan, dengan dalih menertipkan Perda Pedagang Kaki Lima.

Menurut para PKL, Pemerintah Gresik melalui Satpol PP, hanya bisa menertibkan tanpa bisa mencarikan solusi terkait lokasi dagangan untuk para PKL, agar bisa kembali berjualan.

Para PKL yang kebanyakan kaum ibu tersbeut, merasa ditelantarkan dan tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

Untuk itu, mereka mendatangi kantor dewan, meminta kepada DPRD Kabupaten Gresik mendesak Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, untuk mengevaluasi keberadaan Satpol PP dan meminta disediakannya lahan yang layak untuk kelangsungan usaha mereka. [hud/yad]