Direktur Utama PT KAI, Ignasius Jonan, menjamin saat ini tidak melakukan mark up anggaran pelaksana Public Service Obligation (PSO). Karenanya Jonan tidak tahu adanya dugaan mark up yang dialamatkan ke perusahaan BUMN itu.

"Ada mark up? Oh enggak tahu saya, kalau KAI enggak ada mark up," kata Jonan di Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (24/9).

Jonan menyampaikan hal itu, menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo yang menyebut BUMN pelaksana public service obligation (PSO) kerap berupaya melakukan mark up dengan memasukkan unsur-unsur biaya yang sebenarnya tidak terkait dengan biaya subsidi.

BUMN yang tercatat sebagai pelaksana PSO antara lain PLN, Pertamina, PT Pupuk Kaltim, PT Pusri, PT Petrogres, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, Perum Bulog, PT KAI dan PT Pelni.

Namun, Jonan menegaskan bahwa KAI selama ini selalu bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan jika BPK hendak melakukan audit ulang, KAI tidak akan menghalanginya.

"Kalau ada salah perhitungan boleh dikaji ulang. Ya silahkan saja, kalau mau dikoreksi (BPK,red) ya koreksi saja. Setiap tahun kan anggaran memang diperiksa," terangnya.

Jonan justru mendukung pihak berwajib ataupun BPK bila ingin mengusut dugaan adanya mark up anggaran beberapa BUMN pelaksana PSO. "KAI sangat mendukung, itu (dugaan mark up anggaran,red) harus diperiksa," tukasnya.(chi/jpnn)