Skalanews - Calon Gubernur Jawa Timur terpilih, Soekarwo menegaskan tidak ada penggelembungan dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kampanye dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) provinsi Jawa Timur tahun 2013.

Dana APBD tersebut merupakan titipan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh.

"APBD ini naik dari 2012 ke 2013, karena ada titipan dana BOS Rp2,8 triliun dari pusat," kata Pakde Karwo - bisa disapa usai menghadiri sidang gugatan Pilkada Jawa Timur di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (24/9).

Terkait gugatan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur oleh pasangan calon Khofifah Indar Prawansa-Herman Suryadi Sumawiredja, Pakde Karwo ini menyatakan dalil gugatan dalam permohonan tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada.

"Saya juga masih membaca seperti apa yang dimaksudkan (tuntutan Khofifah), kalau APBD sesuai, legal sekali. Tidak ada yang tidak berdasarkan aturan perundangan, dan tidak ada yang tidak disetujui DPRD," bantah Karwo.

"Gak ada masalah, karena semua aturan perundangan sebelum dibuat APBD itu dirumuskan oleh DPRD seluruhnya, pimpinan dewan dan fraksi dikirim ke Jakarta, dicek ke Kemendagri, baru turun jadi Perda (peraturan Daerah). Jadi prosesnya sangat legal," lanjutnya.

Seperti diketahui, pasangan calon Gubernur Jatim, Khofifah Indar Prawansa-Herman Suryadi Sumawiredja (Berkah) menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Jawa Timur dalam menetapkan pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf sebagai pemenang pilkada Jawa Timur ke MK.

Salah satu alasan sengketa pilkada tersebut dibawa ke MK, yaitu adanya dugaan penggelembungan dana hibah APBD provinsi Jawa Timur. (Deddi Bayu/bus)