Tak hanya lewat ucapan. Keresahan Jokowi akan serbuan mobil murah juga ditunjukkan lewat surat yang dia kirim ke Wakil Presiden Boediono. "Kita sudah menyurati Wapres untuk masalah ini," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, (17/9/2013).

Menurut Jokowi, kebijakan mobil murah ini membuat Pemprov DKI harus mempercepat program antisipasi kemacetan, seperti ganjil genap dan ERP. Sedangkan di satu sisi, Premprov DKI belum bisa melaksanakan program tersebut tanpa armada transportasi umum yang memadai.

"Tidak mungkin dipercepat karena sebelum bus datang itu, kita tidak bisa apa-apa. Karena alternatifnya transportasi harus ada," ujar Jokowi.

Untuk itu, Pemprov DKI saat ini tengah berusaha melakukan penambahan armada bus Transjakarta. Selain itu untuk jangka pendek disiapkan juga ratusan bus sedang untuk perbaikan moda transportasi.

Jokowi mengaku tidak punya jurus lain untuk menghadang kebijakan mobil murah selain dengan menerapkan sistem ganjil-genap dan ERP atau akan menaikkan tarif parkir dan pajak parkir.

"Itu kan pusat, mau gimana? Antisipasinya ya dihajar dengan genap ganjil dan ERP tidak ada yang lain. Termasuk itu tadi, kemungkinan menaikkan pajak parkir yang tinggi, tapi ini masih terus kita godok," jelas Jokowi.


sumber