JAKARTA-Kebijakan mobil murah yang ditetapkan pemerintah pusat, kembali mendapat kritikan. Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi menuding, ada indikasi tindak korupsi dibalik kebijakan tersebut.

"Saya bisa pastikan bahwa menteri-menteri yang mendesign dan menyetujui produk asing itu dapat komisi, dapat uang suap, pasti itu. Tinggal bagaimana kita membukanya, dan bagaimana mereka menyembunyikannya," ujar Adhie saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2013).

Sebab itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menolak kebijakan tersebut. "Harus ada bentuk keseriusan untuk menghentikan kebijakan ini," tegasnya.

Namun, mantan juru bicara presiden Abdurahman Wahid itu tak bisa memastikan kegunaan hasil korupsi yang dilakukan para menteri dan petinggi negara itu. "Belum tentu kepentingan partai, mungkin memperkaya diri mereka pada akhir masa jabatannya. Ini bagian dari pat gulipat proyek impor," terangnya.

Yang pasti, sambung Adhie, selain berupaya untuk memperkaya diri, kebijakan mobil murah juga mematikan kreativitas anak bangsa untuk memproduksi mobil nasional. "Jadi, sebelum mereka memproduksi mobil, sudah dimatikan oleh pihak asing yang memproduksi mobil murah besar-besaran," tutupnya.

JAKARTA -Partai Demokrat tak menghiraukan tudingan ada korupsi di balik kebijakan mobil murah. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, pemerintah mengeluarkan kebijakan itu demi keadilan.

Tudingan ada korupsi di balik kebijakan mobil murah dikatakan oleh inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi. Dia yakin, menteri yang menyetujui produk itu kecipratan duit.

“Dia itu melihat SBY selalu salah. Sudahlah, kalau dia ngomong itu kurang logis, kalau menurut saya suka aneh-aneh,” kata Sutan menanggapi tudingan Adhie, Minggu (22/9/2013).

"Kalau dia ngomong enggak ada yang benar. Sebenarnya kalau dia (Adhie) ngomong saya malas ngomentari karna enggak sesuai," ujarnya lagi.

Kata dia, Demokrat juga tidak peduli jika kebijakan itu tidak menguntungkan bagi partai berlambang bintang mercy itu, seperti dikatakan pengamat politik AS Hikam. Menurutnya, pemerintah hanya mengedepankan azas keadilan.

“Kebijakan itu semua ada pro dan kontra. Tapi, sebagai pemerintah harus adil kepada semua orang,” cetusnya