Basuki Punya Jurus Jitu Atasi Datangnya Mobil Murah
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tidak takut terhadap kebijakan mobil murah yang diterapkan pemerintah pusat. Apabila nantinya kebijakan itu membuat warga berbondong-bondong untuk membeli mobil murah, maka Basuki mempunyai jurus jitu dengan menerapkan biaya tinggi dalam kebijakan Electronic Road Pricing (ERP).

"Enggak masalah, kamu beli saja mobil murah, nanti kamu bayar Rp 100.000 setiap lewat jalan berbayarnya," kata Basuki, di Balai Kota Jakarta, Minggu (22/9/2013).

Bahkan, Basuki mengaku tidak takut apabila nantinya tiap warga bisa memiliki hingga 100 unit mobil. Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB). Dengan itu, maka akan meningkatkan pajak daerah untuk DKI. Pria yang akrab disapa Ahok itu juga menganggap pertambahan mobil bukan menjadi penyebab Jakarta terus bertambah macet.

"Kemacetan adalah persoalan orang tidak mau pindah dari mobil pribadi ke umum, karena tidak tersedianya transportasi umum dengan baik," kata Basuki.

Tarif ERP lebih tinggi dari kajian

Tarif ERP hingga mencapai Rp 100.000 tersebut lebih tinggi dari hasil kajian yang pernah dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dishub DKI beberapa waktu lalu pernah mengusulkan tarif ERP sebesar Rp 6.579 hingga Rp 21.072.

Dalam kajian itu, penerapan ERP akan dibagi menjadi tiga area. Area I, Blok M-Stasiun Kota, Jalan Gatot Subroto (Kuningan-Senayan), Jalan Rasuna Said-Tendean, Tendean-Blok M serta Jalan Asia Afrika-Pejompongan. Area II meliputi, Dukuh Atas–Manggarai–Matraman–Gunung Sahari serta Jatinegara–Kampung Melayu-Casablanca–Jalan Satrio-Tanah Abang.

Lalu, Area III meliputi Grogol–Roxi-Harmoni, Tomang–Harmoni–Pasar Baru, Cempaka Putih–Senen–Gambir, Cawang–Pluit–Tanjung Priok, Cawang-Tanjung Priok, dan Sunter–Kemayoran.

Selain menerapkan tarif ERP dan pajak kendaraan bermotor yang tinggi, DKI juga akan menerapkan tarif parkir yang tinggi di kawasan yang telah disediakan bus gratis maupun dilewati oleh transportasi umum. Melalui penerapan tarif parkir on street (di pinggir jalan) yang tinggi, maka ia meyakini, pengguna kendaraan pribadi akan berpikir dua kali untuk menggunakan kendaraannya di tengah kota.

Saat ini, DKI masih mengkaji apakah nantinya setelah peredaran mobil murah, DKI dapat menerapkan tarif Rp 6000-8000 per jamnya. Tarif parkir on street dan off street, menurutnya, harus dibedakan. Tarif parkir on street harus jauh lebih mahal dibandingkan dengan tarif parkir off street. Upaya tersebut dilakukan agar warga memarkirkan kendaraan pribadi mereka di gedung-gedung dan melanjutkan perjalanan mereka menggunakan kendaraan umum. Penerapan tarif parkir on street yang mahal juga upaya untuk menghindari parkir liar dan kemacetan ibu kota.

Sementara untuk pengadaan ratusan bus sedang, Basuki menjelaskan, DKI sedang mengejar pengadaan bus melalui e-catalogue oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Apabila tidak melalui LKPP dan tetap melalui kebijakan lelang tender, akan menghabiskan waktu dan sering gagal. Sedangkan pembelian barang melalui LKPP dapat langsung dilakukan dalam jumlah besar.

Salah satu contoh kegagalan lelang tender adalah pengadaan bus sedang. Apabila target awal pemerintahan Jokowi-Basuki mengadakan bus sedang sebanyak 1000 unit hingga akhir tahun ini. Namun, karena proses lelang yang rumit, lama, dan menemui kegagalan, maka maksimal hingga akhir tahun, DKI hanya bisa mengadakan bus sedang hingga 400 unit.

"Kalau pengadaan bus saja, kita sudah bisa membeli sampai 50 bus, kita sudah bisa memenuhi jalan utama per 10 menitnya," kata Basuki.

Aturan mengenai Low Cost and Green Car (LCGC) ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau. Permenperin itu merupakan turunan dari program mobil emisi karbon rendah atau low emission carbon (LEC) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang kendaraan yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Peraturan itu antara lain menyebutkan tentang keringanan pajak bagi penjualan mobil hemat energi. Hal ini memungkinkan produsen mobil menjual mobil di bawah Rp 100 juta. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.

Cak Imin: Daerah yang Belum Padat Masih Butuh Mobil Murah
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai, kebijakan mobil murah yang dikeluarkan pemerintah kurang tepat. Pemerintah seharusnya mendorong peningkatan kualitas transportasi publik daripada menggelontorkan kebijakan yang justru hanya akan membuat kondisi jalanan semakin macet.

"Kita lebih setuju kalau transportasi publik diprioritaskan. Transportasi publik itu memang tugas pemerintah," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu kepada wartawan, Minggu (22/9/2013).

Kendati demikian, pria yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut juga tidak dapat menyalahkan adanya kebijakan tersebut. Menurut Cak Imin, munculnya kebijakan itu tidak terlepas dari keinginan masyarakat yang menginginkan agar mobil dapat dibeli dengan harga terjangkau.

Meski begitu, ia menambahkan, kebijakan mobil murah kurang tepat jika diterapkan di sejumlah kota besar, seperti Jakarta. Pasalnya, selain hanya akan menambah volume kendaraan yang ada di jalan, kebijakan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah yang saat ini tengah menggalakkan penggunaan transportasi publik.

"Pemerintah dan seluruh swasta bersinergi saja untuk di kota-kota besar, tentu mobil murah bisa jadi masalah. Tapi, di daerah-daerah yang belum padat masih butuh mobil murah itu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa produksi mobil murah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Harapannya, semua kalangan bisa menikmati membeli mobil.

Didik J Rachbini: Mobil Murah Bisa Menjadi Basis Ekspor
Diluncurkannya mobil murah terus menuai pro dan kontra. Pakar ekonomi Didik J Rachbini menilai positif program pemerintah melalui mobil murah yang disebut low cost green car (LCGC) dengan kisaran harga di bawah Rp 100 juta.

Paling tidak, menurut Didik, kebijakan mobil murah bagus sekali agar akses rakyat semakin luas pada sarana transportasi.

"Juga bisa dijadikan basis untuk ekspor menambah devisa untuk kekuatan ekonomi," tegas Didik, Minggu (22/9/2013).

Terkait kritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Didik menilai hal itu tidak sepenuhnya benar karena masalah Jakarta kurang infrastruktur. Sebab, menurutnya, parkir bisa dibuat mahal dan pajak tahunan di Jakarta dan sekitarnya juga dibuat mahal.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie melihat program pemerintah melalui LCGC dengan kisaran harga di bawah Rp 100 juta semata-mata untuk kepentingan jangka panjang.

Menurut Marzuki, Indonesia perlu menatap perdagangan bebas ASEAN pada tahun 2015. Saat itu, kata Marzuki, Indonesia tidak bisa membatasi peredaran mobil murah yang berasal dari negara tetangga.

Oleh karena itu, sebelum terlambat, Indonesia perlu memiliki industri mobil murah. Ini semata-mata demi kepentingan nasional dan kepentingan jangka panjang.

"Jadi enggak usah diributkan soal industrialisasi. Ini diributkan, ini membuat rakyat kita jadi bodoh lho. Tapi lihat lho ASEAN 2015, saya selalu bicara ASEAN lho, pasar tunggal ASEAN bahaya lho Indonesia kalau tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain," kata Marzuki, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/9/2013).

FITRA : Kebijakan Mobil Murah adalah Sebuah Ironi
Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran ( FITRA), Uchok Sky Khadafi menilai kebijakan memberikan izin produksi massal mobil oleh pemerintah saat ini merupakan suatu ironi.

Hal ini karena pemerintah hanya tergiur dengan pendapatan pajak mobil yang sebenarnya tak seberapa besar. Selain itu, pemerintah juga tak memikirkan penambahaan ruas jalan atau penambahaan jalan baru.

"Kebijakan memberikan izin produksi massal mobil oleh pemerintah saat ini sungguh suatu ironi," ungkap Uchok, Minggu (22/9/203).

Adapun pendapatan yang ingin diraih oleh pemerintah di antaranya berasal dari surat izin mengemudi, yang ditargetkan sebesar Rp 1 triliun. Kedua, pendapatan surat tanda nomor kenderaaan (STNK) hanya sebesar Rp1 Triliun dan pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK) hanya sebesar Rp32,1 Milyar.

Sementara itu, pendapatan buku pemilik kenderaan bermotor (BPKP) sebesar Rp1 Triliun dan pendapatan tanda nomor kenderaan bermotor (TNKB) sebesar Rp897,3 miliar, pendapatan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator sebesar Rp284,5 miliar, dan pendapatan denda pelanggaran lalu lintas hanya sebesar Rp2,4 miliar.

Namun demikian, pendapatan itu tidak setimpa dengan dampak yang dihasilkan, seperti polusi udara, dan kemacetan.

Mobil Murah Mengancam Hidup Sopir Angkot
Rencana pemerintah untuk membuka kehadiran mobil murah ramah lingkungan ditanggapi miring oleh para sopir angkutan umum di Jakarta. Menurut mereka, kehadiran mobil murah justru mempersulit kelangsungan hidup sopir angkot. "Adanya mobil murah ngaruh-lah, penumpang makin sedikit. Terus belum macet yang ditimbulin, bisa berkurang nanti rit saya, berkurang jadinya penghasilan saya," ujar Arin (18), sopir angkutan umum S-15 jurusan Pasar Minggu-Cijantung, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2013).
Sebagai rakyat kecil, Arin mengakui tidak mampu membeli mobil meskipun murah. Penghasilannya sebagai sopir angkot hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
Demikian juga yang dialami oleh Fahrozi (43), sopir S-11 jurusan Pasar Minggu-Lebak Bulus. Ia mengatakan, kelak yang akan membeli mobil murah hanyalah warga berkecukupan. Warga kelas ekonomi menengah ke bawah sepertinya paling banter hanya mampu membeli sepeda motor.
"Kalau mau tuh malah kurangin mobil dan motor di Jakarta, kok malah nambah," ujar Fahrozi.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa produksi mobil murah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Harapannya, semua kalangan bisa menikmati membeli mobil.

Jokowi: Mobil Murah? Ndak, Ndak...

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan, pemerintah DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk menarik pembeli berbelanja di Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Blok G adalah tempat relokasi pedagang kaki lima yang semula berjualan di pinggir jalan.

Saat memberikan kuliah umum di Soegeng Sarjadi School of Government (SSCG), Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9/2013) malam, Jokowi bercerita, persoalan relokasi pedagang kaki lima di Tanah Abang belum selesai. Setelah para pedagang masuk ke dalam pasar, persoalan selanjutnya adalah keluhan soal sepinya pembeli.

Untuk itu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta kini tengah mengupayakan penambahan berbagai fasilitas di dalam Blok G agar pembeli nyaman datang ke sana. "Kita beruntung, wong banyak yang bantu. Misalnya Bank Indonesia, gaet bank untuk bangun ATM di situ. Sudah gitu lantai satu mau dibantu dirombak jadi food court supaya ramai," ujarnya.

Untuk menambah daya tarik, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan hadiah menarik bagi para pengunjung. Tidak tanggung-tanggung, hadiahnya adalah mobil dan motor. "Sampai saya kasih motor dan mobil juga di Blok G buat pembeli supaya ramai. Mobilnya cukup mahal itu, sekitar Rp 200 juta," lanjut Jokowi.

Salah seorang peserta kuliah umum tiba-tiba menyeletuk, "Pakai mobil murah enggak, Pak?"

"Mobil murah? ndak, ndak, ndak, ndak," jawab Jokowi sambil tertawa.

Jawaban Jokowi sontak membuat semua peserta kuliah umum di ruangan itu tertawa. Tepuk tangan lalu bergemuruh di dalam ruangan.

Jokowi memang diketahui tidak senang dengan kebijakan pemerintah pusat soal mobil murah. Ia menyatakan dengan terus terang bahwa kebijakan itu tidak tepat. Menurutnya, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah transportasi yang nyaman, aman, dan murah. Transportasi itu harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, persoalan polusi udara maupun kemacetan lalu lintas dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Jokowi yakin, kebijakan mobil murah hanya akan membuat jalan-jalan di kota besar semakin macet.
Kuliah umum di SSCG diselenggarakan dalam rangkaian ulang tahun keempat institusi tersebut. Acara dihadiri sejumlah tokoh masyarakat di antaranya Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi, pemerhati anak Seto Mulyadi, dan pemilik Mustika Ratu Mooryati Sudibyo.