Mayoritas masyarakat saat ini mungkin sudah tidak kenal yang namanya telepon mobil. Telepon mobil besutan perusahaan BUMN yaitu PT INTI sempat menjadi peralatan canggih di masanya. Telepon mobil merupakan salah satu bagian dari sistem telepon bergerak. Telepon mobil ini pada mulanya berfungsi menghubungkan telepon mobil yang satu dengan telepon mobil yang lainnya dan menghubungkan satu telepon mobil dengan telepon rumah secara otomatis.

Direktur Utama PT INTI, Tikno Sutisna bercerita ketika itu pihaknya menjadi produsen pertama telepon mobil tersebut sekitar tahun 1970-an. Telepon mobil juga saat itu menjadi alat telekomunikasi yang canggih dan dibanggakan banyak orang.

"Telepon mobil gunakan wireless itu kami yang pertama. Ini namanya Sistem Telepon Kendaraan Bergerak (STKB). Ini paling gaya pada masa itu," cerita Tikno kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (18/9).

Pada masa itu, perusahaan pelat merah tersebut juga memproduksi CPE (Customer Premise Equipement) secara besar-besaran. Selain memproduksi telepon mobil, PT INTI juga memproduksi telepon koin serta telepon rumah. "Waktu itu kami mulai produksi pesawat telepon umum, telepon meja, telepon mobil," katanya

Kejayaan PT INTI masa itu ditambah lagi dengan ditandatanganinya kerjasama dengan Nexian. Hingga saat ini menurut Tikno, perusahaannya masih mempunyai share saham di perusahaan Nexian. "Nexian tidak produksi di kami, tapi hanya penyertaan saham produksi saja," tegasnya

Hingga saat ini perusahaan BUMN ini masih mempunyai pabrik produksi telepon tersebut. Namun pabriknya sudah tidak produksi dan juga umurnya sudah terlalu tua. "Pabrik itu industri pendukung metalnya, plastiknya, kami masih ada," tutupnya.

Berhentinya PT INTI memproduksi ponsel ternyata menarik perhatian Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dahlan prihatin melihat kondisi PT INTI yang tidak bisa bersaing karena lilitan pajak yang cukup tinggi.

Menurut Dahlan, pemerintah terkesan memberi perlakuan yang berbeda antara produk luar negeri dengan dalam negeri. Untuk produksi ponsel dalam negeri, perusahaan dikenakan pajak impor komponen ponsel. Sedangkan untuk impor ponsel utuh tidak dikenakan pajak impor.

Jadi orang impor ponsel dengan bungkus dan kartonnya sekalian tanpa pajak. Sementara kalau mau bikin ponsel di dalam negeri, impor suku cadang pakai pajak. Pasti itu tidak bisa bersaing, terang Dahlan beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PT INTI, Tikno Sutisna mengakui kebijakan impor ini membuat ponsel ciptaannya tidak kuat bersaing di pasar. Apalagi untuk membuat ponsel di dalam negeri membutuhkan komponen impor sebesar 70 persen. Jika terus dipaksakan maka harga ponsel tersebut menjadi mahal dan kalah dengan ponsel impor yang murah.

Kalau tidak disupport dan dilakukan sendiri harganya jadi mahal, katanya.

Masalah selanjutnya yang membuat ponsel buatan anak bangsa tidak kuat bersaing dalam negeri adalah ekosistem bisnis ponsel. Menurut Tikno masalah ekosistem bisnis ponsel di Indonesia saat ini seperti telur dan ayam. Produsen ponsel sangat bergantung pada perusahaan design, maupun konten. Di sisi lain perusahaan design sangat bergantung pada produsen ponsel. Dari kedua ini tidak ada yang memulai duluan.

Punya design sendiri tentu jangka panjang kita harus mampu. Ekosistem harus tercipta masing masing ke bidangnya dan efisiensi. Misalnya ada perusahaan spesialis design kami produksi. Sehingga value change kompetitif, katanya.

Suasana bisnis yang saling mendukung harus diciptakan agar ponsel buatan anak negeri bisa bersaing dari sisi teknologi. Rantai nilai dari setiap produksi harus didukung sehingga menciptakan produk yang kompetitif.

Rantai ini terpengaruh oleh ekosistem. Sampai sekarang belum tercipta lingkungan industri basis elektronika IT terutama hardware di Indonesia ekosistem belum mendukung, tegasnya.

Keberpihakan pemerintah kepada perusahaan produsen ponsel dalam negeri dinilai masih sangat kurang. Hal ini jauh berbeda dari yang diterapkan China yang mendukung penuh perusahaan mereka.

Menurut Tikno, pemerintah China banyak mengeluarkan insentif untuk pengusaha ponsel mereka. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Untuk produksi ponsel di Indonesia, pengusaha dikenakan pajak untuk impor bahan baku ponsel. Namun jika impor ponsel secara utuh maka tidak dikenakan pajak sama sekali.

Di China yang saya tahu dari beberapa teman teman contoh kalau dia produk mampu di ekspor mereka dapat keringanan PPn (pajak), bahkan beberapa perusahaan China jika menemukan teknologi baru dapat insentif dari pemerintah, kata Tikno

Kepastian hukum untuk investasi pembuatan ponsel di Indonesia dinilai masih sangat lemah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masalah perburuhan atau ketenagakerjaan. Menurut Tikno, tenaga kerja di Indonesia lebih suka demo dibandingkan meningkatkan kualitas kerjanya.

Jaminan hukum dulu, jangan demo melulu produktifitas rendah siapa pengusaha ambil resiko. Kita pengen pekerja sejahtera tapi kita juga tidak mau perusahaan hancur. Belum lagi masalah perizinan kalau mau bikin pabrik bagaimana izinnya. UU ketenagakerjaannya. Ini terkait semua, kata Tikno.

Menurut Tikno, lemahnya kepastian hukum di Indonesia dapat dibuktikan dengan tidak maunya produsen Blackberry investasi di Indonesia beberapa waktu lalu. Walaupun pasar terbesarnya di Indonesia namun Blackberry lebih memilih Malaysia sebagai tempat investasinya.

RIM (Blackberry) yang pakai kan banyak di Indonesia, tapi kenapa mereka bangun dan investasi di Malaysia. Kenapa dia enggak mau buka di Indonesia ?, karena kepastian hukum dan segala macam itu. Ini menyangkut investor, tambahnya.

Matinya produksi ponsel dalam negeri disinyalir terjadi karena ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi perdagangan bebas atau WTO (World Trade Organization). Sebelum menandatangani kebijakan ini pemerintah lupa menyiapkan industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan barang impor.

Menurut Tikno, kondisi ini jauh berbeda dengan China yang menyiapkan perusahaan lokal mereka sebelum ikut dalam perdagangan bebas. Ketidaksiapan perusahaan di Indonesia akhirnya menyebabkan Indonesia menjadi lahan empuk barang impor.

Ini karena perdagangan bebas apakah mungkin masih bisa melakukan perbaikan. China waktu menandatangani WTO itu mereka menyiapkan segala halnya, kita tidak, tutupnya.

Untuk melakukan efisiensi di perusahaan, PT INTI menggunakan fasilitas tersebut untuk membangun KWH meter. Menurut Tikno, fasilitas pembuatan ponsel tersebut mempunyai sifat multi fungsi yang bisa memproduksi produk elektronik lainnya.

"Sekarang fasilitas yang kami punya tidak produksi ponsel tapi KWH meter. Fasilitas ini multi fungsi untuk produksi produk elektronik lain. Ini fasilitasnya sekarang untuk KWH meter," katanya.

Bukan hanya itu, sebagian fasilitas dan komponen pembuatan ponsel saat ini juga digunakan untuk membuat proyek RFID (Radio Frequency Identification) atau alat pengendali konsumsi BBM bersubsidi bersama Pertamina.