Tolak Mobil Murah
Marzuki Alie: Jokowi Ngawur




JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik penolakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terhadap program mobil murah yang digagas Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan sejumlah agen tunggal pemegang merek (APTM).

Menurut politikus senior Partai Demokrat itu, persoalan kemacetan tidak bisa dikaitkan dengan industrialisasi. “Bangun industri itu penting lho, ada lokomotif yang harus kita kedepankan,” kata Marzuki, usai menghadiri diskusi Sindo Trijaya bertema ‘Transaksionalisasi di DPR’, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/92013).

“Kita unggulnya dalam bidang apa di kawasan Asia? Kalau kita unggulnya dalam bidang otomatif maka kita kembangkan dalam bidang otomotif, jangan nanti Pasar Asean justru dipenuhi oleh mobil-mobil produk hasil dari negara Asean lainnya."

Marzuki mengatakan, pada 2015, negara-negara Asean akan masuk di pasar bebas. Akan rugi besar bila Indonesia, khususnya Jakarta, justru menentang pengembangan industri.

"Kalau tidak begitu, kita berbahaya nantinya. Kita nanti ada pasar tunggal lho pada tahun 2015. Kalau kita tidak siap, kita juga akan terima mobil murah dari negara lain," imbuhnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Marzuki, seharusnya mencari solusi terkait persoalan kemacetan, tidak dengan mencari alasan dan kambing hitam, sementara persoalan pokok tidak kunjung diselesaikan.

"Persoalan macet mari kita bantu urusin, bagaimana kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan jalan, transportasi umum dengan sebaik-sebaiknya. Itu kewajiban daripada pemerintah daerah,jangan dikaitkan dengan industrialisasi, (Jokowi) ini ngawur. Jadi jangan kita kaitkan dengan kemacetan," paparnya.

Jokowi dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kata dia, harus merealisasikan transportasi massal yang andal untuk mengurai kemacetan secepatnya.

"Bicara kemacetan itu tugas kita semua, khususnya kepala daerah, trasportasi umum ya disiapkan, melalui railway, busway, dan MRT. Itu semua kita kembangkan. Jadi tidak usah diributkan soal industrialisasi. Ini diributkan, membuat rakyat kita jadi bodoh lho," tegasnya.

Marzuki juga menyindir mobil Esemka yang pernah digagas dan dipromosikan Jokowi. Menurut Marzuki, hampir semua suku cadang mobil tersebut diimpor dari luar.

"Itu kan hanya nama, coba ini kita. Untuk apa nama, apa arti nama. Mobil nasional, semua isinya impor semua. Dulu ada Timor tapi semuanya impor dari Korea," ujar dia.

Seperti diketahui, pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2013 tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau atau low cost green car (LCGC), dengan pajak yang ringan dan membuat produksi mobil tersebut menjadi murah. Sehingga, mobil tersebut di pasaran dapat dijual juga dengan harga murah.

Jokowi dan Ahok sempat menentang peluncuran mobil murah ini di Jakarta. Alasannya, dengan masuknya 7.000 unit mobil murah ke jalanan Jakarta, hampir dipastikan menambah kemacetan Ibu Kota.

sumber

Bukan kali ini saja Marzuki mengucapkan pernyataan kontroversial. Berikut ini pernyataan itu:

27 Oktober 2010, setelah nelayan di Mentawai, Sumatera Barat, terkena tsunami. "Ada pepatah, kalau takut ombak, jangan tinggal di pantai."

17 Februari 2011, Anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke luar negeri membawa serta istrinya. Marzuki menanggapi, "Laki-laki sifatnya macam-macam. Ya, perlu diurus untuk minum obat, (atau) pengin hubungan dengan istrinya rutin. Itu terserah. Sepanjang tidak menggunakan uang negara."

26 Februari 2011, Marzuki mengomentari sejumlah kasus yang menimpa tenaga kerja wanita di luar negeri. "PRT TKW itu membuat citra buruk, sebaiknya tidak kita kirim karena memalukan."

9 Mei 2011, Marzuki menanggapi rencana pembangunan gedung baru di kompleks MPR/DPR yang menuai kritik. "DPR ini bukan ngurusin gedung, tapi rakyat. Kalau saudara-saudara tanya soal gedung terus, DPR tak ada lagi, ngurusin gedung saja."

13 April 2011, hama ulat bulu menyerang Pulau Jawa. "Saya dengar, (serangan hama) ulat bulu sampai ke Jakarta. Itu peringatan Tuhan."

29 Juli 2011, Kasus korupsi di Indonesia terus terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terungkap pula kasus politikus Partai Demokrat M. Nazaruddin. "Jadi, kita maafkan semuanya. Capek kita ngurusin masa lalu terus." "Kalau tudingan Nazaruddin terbukti, sebaiknya KPK bedol desa atau lembaganya dibubarkan saja."

21 Desember 2011, Fitra mengkritik besarnya anggaran DPR yang mencapai Rp 69 miliar untuk renovasi gedung. "Kalau tidak mau keluar biaya, kita tidur saja, gampang."

sumber