Menanggapi Pemberitaan Jokowi terkait dengan upaya untuk melawan Kartel Pangan (Gula, Beras dan Daging Sapi) dan penolakan terhadap kebijakan Mobil Murah, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan politik ekonomi PDI Perjuangan ditujukan untuk mewujudkan Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Inilah garis politik yang ditegaskan oleh Bung Karno. Kebijakan ini dijabarkan oleh Megawati Soekarnoputri yang secara tegas menyatakan bahwa konsepsi berdikari di bidang ekonomi ini, sekurang-kurangnya Indonesia harus berdaulat di bidang pangan. Atas konsepsi ideologis tersebut, maka DPP PDI Perjuangan telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan, untuk bersama-sama melawan politik Kartel pangan. Sudah saatnya kedaulatan petani ditegakkan

2. Atas dasar hal tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh Jokowi untuk melawan kartel pangan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Bahkan PDI-P juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P untuk membongkar kartel pangan impor. Impor pangan, seperti kedelai, daging sapi dan lain-lain, terbukti hanya menjadi lahan korupsi dan semakin memiskinkan petani. Ketergantungan Indonesia terhadap produk pangan impor yang nilainya mencapai lebih dari Rp. 168 Trilyun per tahun adalah bukti melemahnya kedaulatan politik dan ekonomi bangsa. Apabila PDI Perjuangan dipercaya rakyat untuk memimpin pemerintahan pada tahun 2014, maka kebijakan larangan impor beras akan kembali diterapkan. Gula rafinasi tidak boleh masuk ke pasar. Selanjutnya, PDI Perjuangan akan lebih memilih mengembangkan penelitian untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian rakyat dengan bekerja sama dengan para ahli pertanian dalam negeri. Jika kita percaya pada kemampuan Litbang Putra-putri bangsa, dan fokus kebijakan ekonomi diarahkan pada petani Indonesia, maka ke depan Indonesia tidak lagi tergantung pada produk pangan impor.

3. Maraknya demo yang dilakukan oleh petani Indonesia, termasuk akhir-akhir ini oleh petani tebu, menunjukkan bahwa petani kembali terjajah oleh produk impor akibat kebijakan pertanian yang salah. Atas dasar hal tersebut maka kebijakan pangan PDI Perjuangan diorientsikan pada: Pertama, penguatan kemampuan petani secara kolektif untuk berproduksi. Negara memberikan jaminan terhadap petani untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, politik anggaran yang berpihak, sehingga lahan pertanian mendapatkan insentif pajak, bantuan benih unggul oleh karya putra-putri bangsa terbaik. Ketiga, pembenahan infrastruktur pertanian, termasuk system produksi pasca panen guna memaksimalkan nilai tambah bagi petani. Keempat, membereskan ketidakdilan di sektor distribusi agar lebih berkeadilan. Kelima, akses permodalan dan pasar.

4. DPP PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya terhadap kebijakan Jokowi yang meminta pemerintah untuk menolak kebijakan mobil murah. Skala prioritas pemerintah seharusnya transportasi massal bagi rakyat. PDIP mengingatkan bahwa rakyat telah menjadi korban akibat buruknya sarana transportasi umum rakyat. Lebih dari 27 ribu jiwa melayang akibat kecelakaan di jalan raya, dan lebih dari 72% mayoritas adalah pengguna sepeda motor. Kerugian sosial akibat kecelakaan dan buruknya transportasi publik mencapai Rp. 217 trilyun per tahun. Atas dasar korban rakyat yang begitu besar tersebut, maka Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P untuk lebih mendahulukan transportasi publik untuk rakyat. Pemerintah tidak boleh kalah di dalam memperjuangkan sarana transportasi untuk rakyat.

5. PDI-P sepakat sepenuhnya terhadap usulan Jokowi, bahwa kebijakan mobil murah sangat bertentangan dengan upaya pembenahan kemacetan di Jakarta. Lebih-lebih hadirnya mobil murah tersebut sebagai akibat pembebasan pajak PPnBM untuk mobil. Pembebasan pajak ini jelas menghina kecerdasan kebijakan publik, mobil murah akan menyedot banyak BBM (Bahan Bakar Minyak) yang notabene disubsidi oleh negara dan ini akan semakin membebani anggaran. Membaca hal ini PDI-P mendukung penuh aksi Jokowi melayangkan surat protes kepada Wakil Presiden, dan sebagai Partai yang berada diluar pemerintahan, PDI-P mendesak pemerintah untuk lebih dahulu mendorong kebijakan transportasi yang murah untuk rakyat. Transportasi publik yang manusiawi adalah tanggung jawab Negara guna memastikan mobilisasi rakyatnya berlangsung dengan aman, dan dengan harga terjangkau.


Sumber : http://politik.kompasiana.com/2013/0...ah-593290.html