Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki sejumlah solusi untuk menangkal membludaknya penggunaan kendaraan pribadi. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum bisa merealisasikan hal tersebut.

Ia beralasan angkutan umum sebagai alternatif belum tersedia. Jumlah angkutan umum yang ada saat ini, lanjutnya, belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Faktanya, pada jam pulang dan berangkat kerja, penumpang kendaraan umum masih tak tertampung.

"Tidak mungkin dipercepat karena sebelum bis datang itu kita tidak bisa apa-apa. Jadi alternatif transportasi harus ada," tukas Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/9).

Ia mengatakan 420 bus sedang dan 300-an bus TransJakarta akan datang antara bulan November atau Desember. Setelah itu, Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan pengurangan kemacetan dengan pembatasan kendaraan ganjil-genap.

Adapun tiga jurus itu adalah program pembatasan kendaraan yang melintas di jalanan ibu kota melalui pembatasan nomor ganjil genap. Kedua, Electronic Road Pricing (ERP) atau penggunaan jalan berbayar. Ketiga, menaikkan pajak parkir.