JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan pemerintah tentang kemudahan untuk mendapatkan mobil murah terus menuai kritik. Kebijakan itu dianggap keliru dan dikhawatirkan justru akan menyebabkan persoalan transportasi semakin ruwet,khususnya di kota-kota besar di Indonesia.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hetifah Sjaifudian, menuturkan bahwa pemerintah pusat semestinya bekerja sama dengan pemerintah daerah memperkuat infrastruktur transportasi massal, termasuk kereta dan kapal laut. Sejalan dengan itu, penggunaan kendaraan pribadi juga harus dibatasi, apalagi untuk kendaraan yang tidak ramah lingkungan.

"Kampanye mobil murah tidak akan mampu memecahkan masalah transportasi di Indonesia, justru sebaliknya. Yang penting bagi rakyat hak mobilitasnya terpenuhi, bisa bepergian dengan aman dan terjangkau," kata Hetifah, saat dihubungi pada Jumat (13/9/2013).

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, sesuai amanat konstitusi, pemerintah memiliki tugas memberikan layanan publik yang baik. Termasuk juga di dalamnya, fasilitas dan infrastruktur yang memadai, aman, nyaman, dan terjangkau.

"Yang kita tunggu adalah keberhasilan Presiden SBY memberikan kesempatan yang sama pada setiap warga negara dalam hal bepergian untuk keperluan sosial maupun ekonominya, tanpa dihantui rasa takut dan khawatir," tandasnya.

Awal Juni, pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menilai, kebijakan pengadaan mobil murah tak akan mendatangkan keuntungan apa pun bagi industri otomotif. Ia berpendapat, kebijakan ini hanya akan menghasilkan inefisiensi karena mengnakibatkan kemacetan.

"Industri tdak banyak dapat pertumbuhan, justru membuat inefisiensi dalan transportasi karena kemacetan," ujar Marzuki, saat dihubungi, Jumat (13/9/2013).

Dia mengatakan, pengadaan mobil murah hanya akan mempersempit ruang gerak di jalan raya.Kemungkinan, kata Marzuki, masyarakat yang sebelumnya menggunakan sepeda motor beralih menggunakan mobil setelah ada mobil murah ini.

"Menteri yang mengusulkan tidak melihat secara lengkap persoalan saat ini. Tidak hanya di Jakarta, daerah saja sudah pada macet," katanya.

Menurut Marzuki, pemerintah seharusnya fokus pada upaya perbaikan transportasi umum. Transportasi umum, kata dia, dapat dipakai semua orang sehingga bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Awal Juni 2013, pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM. Kebijakan ini membuat produsen mobil bisa menekan harga jual menjadi lebih murah.

Namun, kebijakan ini mendapat tentangan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi menilai kebijakan ini hanya akan menambah kemacetan di Jakarta. Jokowi pun sudah siap mengeluarkan kebijakan daerah untuk mengantisipasi kemacetan. Misalnya melalui pengadaan bus ukuran sedang, penerapan sistem jalan berbayar, dan penerapan plat nomor ganjil dan genap.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai kebijakan pemerintah pusat dengan mengadakan mobil murah akan menambah kemacaten Ibu Kota. Namun, dia mengaku tidak bisa mengambil langkah apa pun untuk membatalkan kebijakan mobil murah yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

"Ya sudah jadi kebijakan, ya gimana? Enggak usah ditanya lagi, ini urusan pemerintah pusat. Sekarang mau upaya apa? Ngajak berantem?" ujar Jokowi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Jokowi mengungkapkan, ia sudah mempersiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi kemacetan akibat kebijakan mobil murah ini, misalnya melalui kebijakan ganjil-genap, penerapan pajak progresif, dan sistem jalan berbayar (ERP).

"Tahun depan rencananya ERP diterapkan," kata Jokowi.

Jokowi sempat menyatakan ketidaksetujuannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan. Ia berusaha agar kemudahan memiliki mobil murah itu tidak membebani arus lalu lintas Jakarta.

"Enggak (setuju). Kita pusing ngalamin itu," ujar Jokowi di sela-sela blusukan ke Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/9/2013) pagi.

Menanggapi respons Jokowi, Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai Jokowi berlebihan dalam menyikapi produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Hidayat meminta Jokowi juga memikirkan rakyatnya yang berpenghasilan menengah ke bawah.

"Kasih tahu Pak Jokowi, ini juga ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah, rakyat yang mencintai dia juga. Harus diberikan kesempatan kepada rakyat kecil yang mencintai Pak Jokowi untuk bisa membeli mobil murah," kata Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Hidayat mengatakan, tidak ada salahnya jika rakyat yang memiliki kemampuan lalu membeli mobil murah. Ia berseloroh, Indonesia sudah 68 tahun merdeka, masa rakyat miskin tidak boleh membeli mobil murah.Politisi Partai Golkar itu menambahkan, LCGC itu tidak hanya ditujukan untuk wilayah Jakarta atau kota sekitarnya. Namun, LCGC juga bakal didistribusikan untuk 500 kota di Indonesia.

Komen TS :
Eh, Pak Hidayat, mobilnya harga 100 jutanih, rakyat miskin mana yang sanggup beli
Rakyat miskin tuh butuh beras buat makan, bukan mobil buat pamer
Apa ini akal-akalan aja supaya para pabrik mobil bisa meraup keuntungan lebih banyak aja ? Kan kita udah 68 taun merdeka, masih aja dijajah produk asing
Ane setuju banget kalau misalkan yang diperbaiki duluan itu harusnya transportasi umum biar kita makin betah, kalau gini jadinya, yang menengah pasti lebih pilih mobil, makin macet deh nih negara

Keuntungan mobil murah
- Masyarakat bisa menikmati mobil (emang angkot bukan mobil yak )
- Makin tinggi donk ego sama gengsinya
- Mobilitas makin tinggi (kalau ga macet )

Kerugian mobil murah
- Makin macet
- Makin kurang parkir
- Makin banyak konsumsi BBM
- Makin sering pake produk asing, dan produk Indo kalah bersaing
- Makin males pake angkutan umum, kan udah ada mobil