Tribunnews.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 4 – 5 tahun lalu diam-diam telah memikirkan kemungkinan membangunan pusat pemerintahan di luar Jakarta.
Presiden SBY bahkan telah membentuk tim kecil untuk untuk memikirkan kemungkinan memindahkan ibu kota.
“Pusat perekonomian tetap di Jakarta, tapi pusat pemerintahan di kota lain,” kata Presiden SBY dalam jumpa pers di Hotel Grand Emerald, St. Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9/2013), waktu setempat.
Presiden yang dalam kesempatan itu didampingi oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendag Gita Wirjawan, Menkeu Chatib Basri, Menperin MS Hidayat, dan Mendikbud Mohammad Nuh menjelaskan, mengapa ia lebih memilih diam, “Karena kebiasaan di negeri kita ini apapun kalau muncul ide baru langsung didebat atau disalahkan. Sebaliknya kalau saya mengatakan tidak perlulah kita memikirkan pusat pemerintahan yang baru, tetap disalahkan juga,” ungkap Presiden SBY dikutip Tribunnews.com, dari situs Setkab.
Menurut Kepala Negara, kalau memang secara ekonomi kita sudah kuat, pertumbuhan, GDP, income perkapita, kemudian kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Jakarta, dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru.
“Jika tidak ada solusi tepat untuk mengatasi permasalahan Jakarta dan ada kepentingan mendesak, tidak keliru jika dipikirkan membangun pusat pemerintahan baru,” ujar Kepala Negara.
Presiden SBY memberi contoh negara-negara yang sudah memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi, seperti Turki, Australia, dan Malaysia, serta aya banyak contoh yang lain. “Tentu ada plus dan minusnya. Kalau nanti kita berpikir membangun pusat pemerintahan yang baru, kita pastikan Jakarta jauh menjadi lebih baik, dan pusat pemerintahan yang baru juga dapat berfungsi secara efektif,” terang Presiden SBY.
Ia lantas menunjuk contoh kota Putra Jaya di Selangor, yang menjadi pusat pemerintahan Malaysia, sementara kota Kuala Lumpur juga masih bisa berfungsi dengan baik.
Namun diakui SBY, pemindahan ibukota negara, tidak terkecuali Jakarta, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Baik itu biaya ekonomi, dan barangkali juga biaya politik, biaya sosial dan sebagainya. Untuk itu, lanjut Presiden SBY, kita perlu mempelajari kesuksesan negara lain dalam memindahkan ibukota negaranya.
Presiden lantas menunjuk kota Astana, ibu kota Kazakhstan yang baru, yang sangat khas dengan arsitektur yang luar biasa, teratur dan desain yang bagus, dan akhirnya berperan sebagai Ibu kota yang ideal bagi sebuah negara.
“Tentu hal ini juga sangat ditolong oleh penduduk Khazakhstan yang jumlahnya 19 juta, sementara Kazakhstan luas wilayahnya lebih dari 2 juta. Bandingkan dengan Indonesia yang berpenduduk lebih dari 240 juta, luas daratannya kurang lebih sama,” ungkap Presiden SBY.
(Aco)